Rumpun Tjoet Njak Dien: PBB Menunggu Komitmen Pemerintah RI untuk segera Ratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak bagi PRT

Jumat, 15 Juni 2012

PBB Menunggu Komitmen Pemerintah RI untuk segera Ratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak bagi PRT

Pernyataan Sikap Hari Pekerja Rumah Tangga (PRT) Internasional 2012

Pengadopsian Konvensi ILO 189 dan Rekomendasi 201 tentang Kerja Layak bagi PRT pada sidang ke 100 Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) pada 16 Juni 2011 lalu, merupakan sejarah baru bagi pengakuan, perlindungan dan penciptaan kondisi kerja layak bagi Pekerja Rumah Tangga. Momentum bersejarah tersebut kemudian disepakati sebagai hari PRT Internasional yang pada 2012 dirayakan pertama kali secara bersamaan di seluruh dunia.

Pada peristiwa bersejarah tersebut, pemerintah RI melalu Presiden SBY mendapat kehormatan untuk menyampaikan pidato yang berjudul “ Forging A New Global Employment Framework for Social Justice and Equality”. Salah satu hal penting disampaikan dalam pidato tersebut adalah komitmen pemerintah RI pada dunia Internasional dalam perlindungan PRT dan Pekerja Migran yang mayoritas bekerja sebagai PRT. Presiden RI juga menyampaikan arti penting Kovensi ILO 189 bagi Pemerintah RI sebagai salah satu Negara dengan warganegara yang banyak bekerja sebagai PRT.

Menurut data ILO jumlah PRT saat ini diperkirakan sebanyak 52,6 Juta, berdasarkan sensus yang dilakukan di 117 negara. Namun, ILO tidak mengabaikan keterangan para ahli yang menyampaikan kemungkinan jumlah PRT di seluruh dunia mencapai 100 Juta orang, mengingat pekerjaan rumah tangga saat ini masih dianggap bukan pekerjaan dan profesi tersendiri. Di Indonesia, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2008 jumlah PRT hampr mendekati 2 Juta orang,12% diantaranya merupakan PRT anak dan 90% adalah perempuan. Sementara itu berdasarkan hasil Rapid Assesment yang dilakukan oleh JALA PRT, jumlah PRT diperkirakan mencapai 16.117.331 orang. Sedangkan data lain menyebutkan, 72-80% pekerja migran Indonesia di luar negeri bekerja sebagai PRT.

Pada perkembangannya, saat ini baru tiga negara yang sudah meratifikasi Konvensi ILO 189, yaitu Uruguay, Costa Rica dan Filipina. Sementara itu, Indonesia belum menunjukan signal untuk meratifikasi Konvensi ILO 189. Bahkan pada forum Internasional yang sangat penting lainnya, yaitu sidang UPR, pemerintah Indonesia bahkan sama sekali tidak menyinggung perihal kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan khususnya PRT. Namun, sejumlah negara dalam sidang tersebut merekomendasikan Indonesia agar meratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak bagi PRT.

Pada hari PRT Internasional pertama kali ini, Komnas Perempuan :

Mengapresiasi sejumlah negara yang memberi rekomendasi kepada pemerintah RI untuk memberi perhatian serius untuk perlindungan PRT melalui pengesahan RUU PRT maupun ratifikasi Konvensi ILO 189, dalam sidang UPR (Universal Periodic Review) Dewan HAM PBB di Geneva.
Mengapresiasi pemerintah RI yang telah memasukkan rekomendasi pengesahan RUU Perlindungan PRT dalam 144 rekomendasi dari 74 negara dalam sidang UPR tersebut. Komnas Perempuan mendorong DPR RI agar melanjutkan pembahasan dan pengesahan atas RUU Perlindungan PRT.
Komnas Perempuan menyayangkan rekomendasi UPR untuk meratifikasi Konvensi ILO 189 masih masuk dalam daftar rekomendasi yang berstatus ”dipertimbangkan” oleh pemerintah Indonesia. Komnas Perempuan mendorong rekomendasi ini harus masuk dalam list yang diadopsi pemerintah RI untuk disampaikan didepan dewan HAM PBB September 2012, selain karena urgensi perlindungan untuk PRT juga konsistensi komitmen Presiden SBY sudah didengar dunia.
Meminta agar sosialisasi dan harmonisasi hukum segera dilakukan, terkait perlindungan PRT dan Pekerja Migran dilakukan pasca ratifikasi Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan semua Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.
Presiden harus bersikap tegas terhadap pejabat publik, khususnya menteri maupun pejabat strategis lainnya, yang membuat pernyataan diskriminatif dan merendahkan perempuan, khususnya menyalahkan korban termasuk PRT migran perempuan. Pemerintah harus membuat mekanisme seleksi untuk memastikan pejabat publik memiliki keberpihakan dan pemahaman yang utuh tentang HAM dan gender.

Yuniyanti Chuzaifah (Ketua Komnas Perempuan)

Agustinus Supriyanto (Ketua Gugus Kerja Migran)

sumber: http://www.komnasperempuan.or.id/2012/06/pernyataan-sikap-hari-pekerja-rumah-tangga-prt-internasional-2012-pbb-menunggu-komitmen-pemerintah-ri-untuk-segera-ratifikasi-konvensi-ilo-189-tentang-kerja-layak-bagi-prt/

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Profil RTND

Rumpun Tjoet Njak Dien didirikan pada tanggal 19 April 1995 sebagai kelanjutan dari Forum Diskusi Perempuan Yogyakarta, yang didirikan pada tahun 1989.

Pembentukan Rumpun Tjoet Njak Dien (RTND) didasarkan pada solidaritas, kepedulian, dan niat baik dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh pekerja rumah tangga. Pekerja rumah tangga - yang mayoritas adalah perempuan - juga perempuan miskin yang menderita manifestasi ketidakadilan gender.

Secara struktural dan kultural, kemiskinan terkait dengan patriarki dan feodalisme adalah faktor utama yang menyebabkan masalah kekerasan multi dimensi yang dihadapi oleh pekerja rumah tangga. Persoalan mereka tidak terutama berkaitan dengan tempat asal mereka, keluarga dan lingkungan mereka, tetapi juga masalah yang berkaitan dengan wilayah kerjanya seperti hubungan mereka dengan majikan mereka dan lingkungan sosialnya.

Sampai hari ini keberadaan PRT tidak diakui sebagai pekerja dan oleh karena itu kebijakan tersebut tidak mengakomodasi keberadaan mereka. Hal ini sangat ironis karena kontribusi luas ekonomi mereka telah menguntungkan jutaan keluarga. Kontribusi ekonomi mereka adalah nyata dan penting untuk kegiatan setiap hari kehidupan keluarga, terutama keluarga dengan pasangan yang bekerja di sektor publik. Dalam hal ini, pekerjaan domestik yang didelegasikan kepada pekerja rumah tangga.

Ada permintaan yang tinggi pada pekerja rumah tangga, bagaimanapun, pengakuan dan apresiasi terhadap kontribusi mereka sebagai pekerja sangat rendah. Pada kenyataannya, pekerja rumah tangga adalah salah satu segmen banyak pekerja perempuan dan pekerja anak yang sering menderita dari terang ke kekerasan berat. Banyak jenis kekerasan terjadi kepada mereka, seperti ekonomi, fisik, psikologis, dan seksual. Berdasarkan data kami diambil dari lapangan, masalah yang dihadapi oleh pekerja rumah tangga adalah:
• beban kerja-berat, tidak ada deskripsi kerja yang jelas dan tepat
• Jam kerja yang panjang
• upah rendah, terkadang upah tidak menaikkan dan dalam beberapa kasus pernah dibayar
• posisi pekerja rumah tangga adalah sub-ordinat untuk majikan mereka. Kehidupan mereka tergantung pada majikan (sangat subyektif)
• Tidak ada pengakuan atas profesi pekerja rumah tangga. Tidak ada perlindungan hukum
• Tidak ada kebebasan berekspresi, berorganisasi, sosialisasi, dan komunikasi
• Tidak ada kesempatan bagi self-actualization/development
• Eksploitasi oleh agen pekerja rumah tangga - korban perdagangan manusia
• Kurang atau tidak memiliki akses untuk pendidikan dan informasi untuk kemajuan dan memperkuat diri

Banyak kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga yang terjadi di Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, dan kota besar lainnya - namun - masyarakat negara dan lebih luas tidak menunjukkan reaksi perhatian pada kebutuhan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Dapat dikatakan bahwa PRT rentan terhadap kekerasan dan penindasan.

Berdasarkan alasan di atas, Rumpun Tjoet Njak Dien semua pemangku kepentingan untuk memberdayakan pekerja rumah tangga untuk mencapai perlindungan, seperti yang ditunjukkan oleh Rumpun Tjoet Njak Dien melalui program-program seperti pendidikan alternatif untuk meningkatkan kesadaran kritis serta pelatihan keterampilan bagi pekerja rumah tangga di mereka tempat asal maupun di tempat kerja mereka. Upaya lain yang diambil oleh Rumpun Tjoet Njak Dien adalah pendidikan publik dan legislasi kebijakan publik mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tenaga kerja yang terkait dengan pekerja rumah tangga lokal maupun nasional.

Sampai hari ini, pengorganisasian yang dilakukan oleh RTND dan PRT di Propinsi Yogyakarta - yang dimulai dari masyarakat pekerja rumah tangga seperti OPERATA (Organisasi Pekerja Rumah Tangga) - yang berdampak pada pembentukan Serikat PRT TUNAS MULIA pada tahun 2003, dan melakukan advokasi secara aktif hingga saat ini.

VISI
Pembentukan ketertiban umum dimana perempuan dan manusia dibebaskan dari segala bentuk ketidakadilan dan kekerasan berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Penghapusan Segala Diskriminasi terhadap Perempuan

MISI
1. Memberdayakan dan memperkuat PRT
2. Secara aktif terlibat dalam proses perubahan kebijakan yang melindungi pekerja rumah tangga
3. Penguatan kapasitas lembaga menjadi organisasi perempuan yang berisi tanggung jawab sosial dengan menerapkan manajemen yang transparan dan independen
4. Membangun jaringan dan solidaritas di tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk penguatan dan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga

Tentang SEKOLAH PEKERJA RUMAH TANGGA

STARTING POINT
Sekolah PRT adalah program utama RTND yang memiliki "pintu" untuk mengatur, kampanye, dan undang-undang untuk perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Karena masalah PRT terutama dalam akses pendidikan dimana akses ke pendidikan / informasi penting dan keterampilan adalah "gerbang" bagi pekerja rumah tangga untuk membangun posisi tawar mereka, untuk menciptakan perubahan sosial ke arah keadilan dan kesetaraan sebagai perempuan, pekerja, warga, dan manusia makhluk.

Selain itu, kebutuhan untuk membuat dan memberikan model pendidikan alternatif yang didasarkan pada keadilan gender yang dapat dikembangkan di daerah lain bagi aktivis dalam advokasi pekerja rumah tangga serta pemerintah

Oleh karena itu, model pendidikan alternatif dapat digunakan untuk membuka dan memperluas akses pendidikan bagi PRT dan calon PRT. Diharapkan bahwa dampak positif akan menyebar ke terutama dalam perbaikan kondisi pekerja rumah tangga yang mayoritas adalah perempuan

Sekolah PRT juga merupakan kebutuhan untuk membiasakan PRT atas statusnya sebagai pekerja dengan kategori yang melekat padanya. Sampai hari ini orang hanya mengenal satu kategori pekerja rumah tangga, bagaimanapun, ada tujuh kategori pekerja rumah tangga: panti jompo berbasis, sopir, memasak-laundry-cleaning, baby sitter, tukang kebun, koki, dan penjaga

LAYANAN PENGEMBANGAN
Memfasilitasi Pendidikan Alternatif untuk Pekerja Rumah Tangga dengan Perspektif Keadilan Gender

Sekolah PRT memberikan pendidikan alternatif dengan menggabungkan keterampilan dan pendidikan kritis. Dan ditambah dengan kegiatan tambahan sesuai dan dipilih oleh peserta, seperti:
- Teater / Akting
- Menulis