Rumpun Tjoet Njak Dien: Maret 2010

Kamis, 04 Maret 2010

Pergub PRT Harus Penuhi Kultur Masyarakat

Kamis, 4 Mar 2010 13:47:04
Bernas JOGJA Rencana Pemerintah Provinsi DIY menelurkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur pekerja rumah tangga (PRT) hendaknya memperhatikan aspek kultur masyarakat Yogyakarta yang guyup, rukun dan gotong royong dalam perumusan isi pergub tersebut.
Direktur Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Heniy Astiyanto mengusulkan agar konten dalam pergub itu ditekankan pada kesepakatan antara PRT dan majikan. "Pergub tidak usah terlalu detail karena itu nanti malah mematikan ruang musyawarah untuk kebaikan bersama," katanya dalam diskusi Kajian Perlindungan Hukum bagi PRT di Yogyakarta di Kantor Rumpun Tjoet Njak Dien (RTND), Rabu (3/3).
Untuk merumuskan pergub tersebut, lanjutnya, pihak pihak terkait wajib diikut sertakan dalam pembahasannya. Seperti di antaranya perwakilan PRT, perwakilan majikan, organisasi perempuan dan organisasi keagamaan.
Munculnya rencana pergub khusus PRT itu sendiri mencuat seiring diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur DIY No 244 tahun 2009 yang menganulir pasal 37 yang mengatur PRT dalam Perda Kota Yogyakarta No 13 tahun 2009. Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menilai pasal tersebut tidak sesuai dengan Undang undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sektor formal, sehingga ia menilai perlu diterbitkan pergub khusus untuk mengatur PRT.
Hingga saat ini Pemprov DIY telah membentuk tim yang berisikan
pakar pakar dari perguruan tinggi untuk merumuskan pergub tersebut.
Ditargetkan pergub itu akan selesai dalam tahun ini.
Sementara itu Direktur RTND, Yuni Satya Rahayu masih berharap PRT akan diakui sebagai pekerja formal. Perjuangan ke arah itu sudah dimulai dengan mengubah istilah PRT dari pembantu rumah tangga menjadi pekerja rumah tangga. "Kalau pembantu kan hanya bekerja secara sukarela maka diupahnya juga sukarela," tuturnya.
Selama pembahasan Perda 13/2009, pihaknya berkali kali mendesak Walikota Yogyakarta agar memasukkan PRT dalam perda itu tahun 2008 lalu. Terlebih pada masa itu mereka melihat ada niatan baik dari Walikota untuk melindungi hak hak PRT sebagai pekerja.
Dengan adanya perda yang mengatur PRT tentu akan memberi jaminan
perlindungan hukum bagi mereka. Pasalnya selama ini banyak hak kaum
PRT yang tak terpenuhi mulai dari hak ekonomi, hak berserikat dan hak terbebas dari tindak kekerasan dari majikannya.
Saat ini jumlah PRT terbilang cukup besar, menurut Sakrenas Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2008 dan estimasi ILO tahun 2009 PRT di Indonesia mencapai tiga juta orang dan lebih dari 37 ribu PRT berada di DIY, 90 persennya adalah kaum perempuan. Jumlah ini diprediksi akan terus bertambah tiap tahunnya seiring dengan keterpaksaan perempuan perempuan desa yang tidak bisa mencari pekerjaan di desa. (rat)

Rabu, 03 Maret 2010

Keputusan Gubernur DIY, Langkah Mundur Melindungi PRT

Rabu, 03 Maret 2010 11:40:00

YOGYA (KRjogja.com) - Munculnya Keputusan Gubernur No 244/KEP/2009 yang mengklarifikasi Perda 13/2009, terutama pasal 37, dianggap menyudutkan posisi Pekerja Rumah Tangga (PRT). Dengan adanya keputusan tersebut, Gubernur DIY Sri Sultan HB X dianggap telah melakukan langkah mundur untuk melindungi para PRT di DIY.

"Adakah kewenangan gubernur membatalkan perda? Negara seharusnya bertanggungjawab melindungi PRT sebagai pekerja. Menurut Undang-Undang No 13 tahun 2003, negara wajib memberikan perlindungan hukum, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarga, serta memperlakukan secara sama di depan hukum," kata Direktur Lembaga Studi Kebijakan Publik, Beny Susanto di kantor Lembaga Roempoen Tjoet Njak Dien (RTND) Yogyakarta, Rabu (3/3).

Senada dengan Beny, Direktur RTND Yuni Satia Rahayu menjelaskan, PRT merupakan kelompok pekerja perempuan terbesar di dunia. Jumlah PRT di dunia menurutnya lebih dari 100 juta, di Indonesia mencapai 3 juta PRT domestik, dan di Yogya mencapai lebih dari 37.000 PRT.

"Di Yogya, inisiasi perlindungan PRT sudah dimulai sejak 1998. telah disusun draft perda perlindungan PRT dan baru keluar tahun 2003 melalui surat edaran Gubernur yang isinya berupa imbauan kepada pemda di kabupaten/kota untuk membuat peraturan yang melindungi PRT. Surat keputusan Gubernur tahun 2009 yang merupakan klarifikasi Perda no 37 bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan," jelasnya. (Den)

Selasa, 02 Maret 2010

Undangan Diskusi "Kajian Perlindungan Hukum PRT di Yogyakarta"

Yogyakarta, 01 Maret 2010

Salam sejahtera,
Rumpun Tjoet Njak Dien (RTND) adalah sebuah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang pemberdayaan dan perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT).

Salah satu kegiatan kami adalah melakukan advokasi hukum bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) sebagai salah satu perlindungan bagi PRT. Dalam rangka menunjang program pemberdayaan dan perlindungan bagi PRT, lembaga kami bersama Jaringan Perlindungan PRT Yogyakarta telah mengajukan draft Perda mengenai perlindungan Hukum bagi PRT sejak tahun 1998 dengan maksud sebagai acuan untuk perlindungan PRT ditingkat Propinsi. Tetapi sampai detik ini PRT belum juga mendapatkan perlindungan hukum yang jelas. Meskipun hal yang mengatur tentang PRT telah dimuat dalam Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan No.13 tahun 2009 dalam pasal 37, tetapi hal ini kembali dianulir dengan adanya SK Gubernur No. 244/Kep/2009 yang isinya berupa klarifikasi bahwa Pasal 37 Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan tersebut bertentangan dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga perlu bagi Pemerintah kota untuk memperbaikinya atau dengan kata lain mengeluarkan pasal 37 tersebut dari Perda no. 13/2009. Keputusan ini tentu saja mengejutkan banyak pihak terutama PRT.

Untuk itu, kami sebagai lembaga yang melakukan pemberdayaan dan perlindungan terhadap PRT merasa sangat penting untuk melakukan kajian Hukum terhadap SK Gubernur tersebut. Maka dari itu, untuk mendukung terlaksananya program tersebut, kami mengundang saudara/saudari untuk bisa mengikuti diskusi yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tgl : Rabu, 03 Maret 2010
Jam : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Aula Rumpun Tjoet Njak Dien, Perum Wirosaban Barat No. 22 Sorosutan, Umbul Harjo, Yogyakarta. Telp: 0274-9126105.
Nara Sumber :
Yuni Satia Rahayu, M.Hum (Ketua Badan Pelaksana RTND)
Heniy Astiyanto, SH (LKBH UAD)
Zairin (LKBH FH UII)*
Achiel Suyanto*
Beny Susanto (Direktur LSKP)
Thema/Topik : Kajian Perlindungan Hukum bagi PRT

Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan partisipasinya kami haturkan terima kasih.

Salam sejahtera,

Hormat kami,

Dian Novita
Ketua Panitia

*dalam konfirmasi

Profil RTND

Rumpun Tjoet Njak Dien didirikan pada tanggal 19 April 1995 sebagai kelanjutan dari Forum Diskusi Perempuan Yogyakarta, yang didirikan pada tahun 1989.

Pembentukan Rumpun Tjoet Njak Dien (RTND) didasarkan pada solidaritas, kepedulian, dan niat baik dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh pekerja rumah tangga. Pekerja rumah tangga - yang mayoritas adalah perempuan - juga perempuan miskin yang menderita manifestasi ketidakadilan gender.

Secara struktural dan kultural, kemiskinan terkait dengan patriarki dan feodalisme adalah faktor utama yang menyebabkan masalah kekerasan multi dimensi yang dihadapi oleh pekerja rumah tangga. Persoalan mereka tidak terutama berkaitan dengan tempat asal mereka, keluarga dan lingkungan mereka, tetapi juga masalah yang berkaitan dengan wilayah kerjanya seperti hubungan mereka dengan majikan mereka dan lingkungan sosialnya.

Sampai hari ini keberadaan PRT tidak diakui sebagai pekerja dan oleh karena itu kebijakan tersebut tidak mengakomodasi keberadaan mereka. Hal ini sangat ironis karena kontribusi luas ekonomi mereka telah menguntungkan jutaan keluarga. Kontribusi ekonomi mereka adalah nyata dan penting untuk kegiatan setiap hari kehidupan keluarga, terutama keluarga dengan pasangan yang bekerja di sektor publik. Dalam hal ini, pekerjaan domestik yang didelegasikan kepada pekerja rumah tangga.

Ada permintaan yang tinggi pada pekerja rumah tangga, bagaimanapun, pengakuan dan apresiasi terhadap kontribusi mereka sebagai pekerja sangat rendah. Pada kenyataannya, pekerja rumah tangga adalah salah satu segmen banyak pekerja perempuan dan pekerja anak yang sering menderita dari terang ke kekerasan berat. Banyak jenis kekerasan terjadi kepada mereka, seperti ekonomi, fisik, psikologis, dan seksual. Berdasarkan data kami diambil dari lapangan, masalah yang dihadapi oleh pekerja rumah tangga adalah:
• beban kerja-berat, tidak ada deskripsi kerja yang jelas dan tepat
• Jam kerja yang panjang
• upah rendah, terkadang upah tidak menaikkan dan dalam beberapa kasus pernah dibayar
• posisi pekerja rumah tangga adalah sub-ordinat untuk majikan mereka. Kehidupan mereka tergantung pada majikan (sangat subyektif)
• Tidak ada pengakuan atas profesi pekerja rumah tangga. Tidak ada perlindungan hukum
• Tidak ada kebebasan berekspresi, berorganisasi, sosialisasi, dan komunikasi
• Tidak ada kesempatan bagi self-actualization/development
• Eksploitasi oleh agen pekerja rumah tangga - korban perdagangan manusia
• Kurang atau tidak memiliki akses untuk pendidikan dan informasi untuk kemajuan dan memperkuat diri

Banyak kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga yang terjadi di Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, dan kota besar lainnya - namun - masyarakat negara dan lebih luas tidak menunjukkan reaksi perhatian pada kebutuhan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Dapat dikatakan bahwa PRT rentan terhadap kekerasan dan penindasan.

Berdasarkan alasan di atas, Rumpun Tjoet Njak Dien semua pemangku kepentingan untuk memberdayakan pekerja rumah tangga untuk mencapai perlindungan, seperti yang ditunjukkan oleh Rumpun Tjoet Njak Dien melalui program-program seperti pendidikan alternatif untuk meningkatkan kesadaran kritis serta pelatihan keterampilan bagi pekerja rumah tangga di mereka tempat asal maupun di tempat kerja mereka. Upaya lain yang diambil oleh Rumpun Tjoet Njak Dien adalah pendidikan publik dan legislasi kebijakan publik mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tenaga kerja yang terkait dengan pekerja rumah tangga lokal maupun nasional.

Sampai hari ini, pengorganisasian yang dilakukan oleh RTND dan PRT di Propinsi Yogyakarta - yang dimulai dari masyarakat pekerja rumah tangga seperti OPERATA (Organisasi Pekerja Rumah Tangga) - yang berdampak pada pembentukan Serikat PRT TUNAS MULIA pada tahun 2003, dan melakukan advokasi secara aktif hingga saat ini.

VISI
Pembentukan ketertiban umum dimana perempuan dan manusia dibebaskan dari segala bentuk ketidakadilan dan kekerasan berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Penghapusan Segala Diskriminasi terhadap Perempuan

MISI
1. Memberdayakan dan memperkuat PRT
2. Secara aktif terlibat dalam proses perubahan kebijakan yang melindungi pekerja rumah tangga
3. Penguatan kapasitas lembaga menjadi organisasi perempuan yang berisi tanggung jawab sosial dengan menerapkan manajemen yang transparan dan independen
4. Membangun jaringan dan solidaritas di tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk penguatan dan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga

Tentang SEKOLAH PEKERJA RUMAH TANGGA

STARTING POINT
Sekolah PRT adalah program utama RTND yang memiliki "pintu" untuk mengatur, kampanye, dan undang-undang untuk perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Karena masalah PRT terutama dalam akses pendidikan dimana akses ke pendidikan / informasi penting dan keterampilan adalah "gerbang" bagi pekerja rumah tangga untuk membangun posisi tawar mereka, untuk menciptakan perubahan sosial ke arah keadilan dan kesetaraan sebagai perempuan, pekerja, warga, dan manusia makhluk.

Selain itu, kebutuhan untuk membuat dan memberikan model pendidikan alternatif yang didasarkan pada keadilan gender yang dapat dikembangkan di daerah lain bagi aktivis dalam advokasi pekerja rumah tangga serta pemerintah

Oleh karena itu, model pendidikan alternatif dapat digunakan untuk membuka dan memperluas akses pendidikan bagi PRT dan calon PRT. Diharapkan bahwa dampak positif akan menyebar ke terutama dalam perbaikan kondisi pekerja rumah tangga yang mayoritas adalah perempuan

Sekolah PRT juga merupakan kebutuhan untuk membiasakan PRT atas statusnya sebagai pekerja dengan kategori yang melekat padanya. Sampai hari ini orang hanya mengenal satu kategori pekerja rumah tangga, bagaimanapun, ada tujuh kategori pekerja rumah tangga: panti jompo berbasis, sopir, memasak-laundry-cleaning, baby sitter, tukang kebun, koki, dan penjaga

LAYANAN PENGEMBANGAN
Memfasilitasi Pendidikan Alternatif untuk Pekerja Rumah Tangga dengan Perspektif Keadilan Gender

Sekolah PRT memberikan pendidikan alternatif dengan menggabungkan keterampilan dan pendidikan kritis. Dan ditambah dengan kegiatan tambahan sesuai dan dipilih oleh peserta, seperti:
- Teater / Akting
- Menulis