Rumpun Tjoet Njak Dien: SURAT TERBUKA RTND KEPADA PRESIDEN RI

Jumat, 28 Agustus 2009

SURAT TERBUKA RTND KEPADA PRESIDEN RI

No : 16/RTND/VIII/2009
Hal : Pernyataan Sikap Rumpun Tjoet Njak Dien
Lampiran : -

Yogyakarta, 28 Agustus 2009

Kepada Yth.
Presiden Republik Indonesia
Di Jakarta

Dengan hormat,
Perkenankanlah kami Rumpun Tjoet Njak Dien, sebuah organisasi non-pemerintah yang didirikan sejak tahun 1995 yang bekerja dalam isu-isu Penguatan, Pendampingan dan Advokasi terhadap hak-hak Pekerja Rumah Tangga, menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pada Juni 2010 mendatang akan diadakan International Labour Conference (ILC) yang mengangkat kembali mengenai regulasi untuk Pekerja Rumah Tangga (PRT). Untuk itulah sejak bulan Maret lalu, ILO telah membagikan kuesioner kepada negara anggota, termasuk Indonesia, yang harus dimasukkan selambat-lambatnya 25 Agustus 2009. Hasil pembahasan pada ILC 2010 akan kembali disampaikan kepada negara anggota untuk dimintakan tanggapan yang nantinya akan menjadi bahan sidang ILC tahun 2011 yang kemudian mengadopsi suatu standar internasional yang harus disepakati oleh semua negara anggota dengan kemungkinan kesepakatan dalam bentuk konvensi, rekomendasi atau konvensi dilengkapi dengan rekomendasi, dan/atau bahkan tidak terjadi kesepakatan untuk mengadopsi suatu standar internasional.

Merespon kuesioner tersebut, RTND melakukan upaya-upaya guna mendukung diaturnya standar ILO tentang pekerja rumah tangga yang memuat upah dan kelayakan kerja dalam bentuk KONVENSI dan REKOMENDASI. Dengan demikian Konvensi dan rekomendasi ini nantinya akan menjadi rujukan bersama dunia internasional untuk mengaplikasikan dalam regulasi di negaranya masing-masing.

Akan tetapi RTND sangat menyesalkan keputusan pemerintah RI, dalam hal ini hasil sidang Depnakertrans bersama Depkes, BAPPENAS, Menko Kesra dan Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan yang sepakat mengusulkan dukungan terhadap standar internasional di bidang Pekerja Rumah Tangga hanya dalam bentuk REKOMENDASI, bukan Konvensi. Dimana hal ini dapat di temui dalam advertorial di berbagai media massa yang dibuat oleh Pusat Humas Depnakertrans.

Perlu diketahui bahwa bentuk Rekomendasi tersebut tidak mengikat, lain halnya dengan Konvensi yang mempunyai tujuan agar negara anggota dapat meratifikasi sebagai hukum positif di suatu negara.

Keputusan pemerintah RI tersebut tentu saja sangat mengecewakan para Pekerja Rumah Tangga dan seolah pemerintah makin menutup mata terhadap upaya mensejahterahkan rakyat, PRT khususnya, mengingat jutaan penduduk Indonesia berprofesi sebagai pekerja rumah tangga dan mempunyai tingkat kenaikan cukup signifikan pertahunnya namun ironisnya hingga detik ini tidak ada regulasi atau payung hukum yang lebih spesifik untuk menaungi mereka. Perlu diketahui, Berdasarkan Sakernas BPS 2008, estimasi ILO Tahun 2009 dari berbagai sumber data, PRT merupakan kelompok pekerja perempuan terbesar secara global: lebih dari 100 juta PRT di dunia, lebih dari 3 juta PRT domestik di Indonesia dan ada sekitar 36.961 Pekerja Rumah tangga di Yogyakarta (Susenas 2002).

Keputusan pemerintah RI tersebut, dengan pertimbangan dan dalih apapun, juga mengesankan bahwa political will pemerintah jelas-jelas tidak ingin memberikan regulasi yang jelas terhadap pekerja rumah tangga.

Oleh karena itu, RTND menyerukan untuk terus mengupayakan disusunnya Konvensi ILO demi upah dan kerja layak pekerja rumah tangga dengan sikap sebagai berikut:
1. Mendesak khususnya kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini kepada Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono untuk lebih memperhatikan nasib PRT baik yang tinggal di dalam negeri maupun PRT migran. Karena bagaimanapun bentuk perlindungan negara terhadap warganegaranya adalah melalui konvensi dan rekomendasi tidak sekedar menyusun rekomendasi.
2. Menyerukan kepada segenap anggota tripartit pengambil keputusan di International Labour Conference (ILC) dalam hal ini serikat-serikat Pekerja, Asosiasi Pengusaha dan Pemerintah untuk tetap mengusulkan dan mendukung perlindungan Pekerja Rumah Tangga melalui KONVENSI dan REKOMENDASI nya.

Hormat kami,

Yuni Satya Rahayu, S.Sos, M.Hum
Ketua Badan Pelaksana RTND

Buyung Ridwan Tanjung, SH, LL.M
Koordinator Divisi Advokasi RTND

Tembusan:
1. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3. Menteri Kesehatan
4. Menteri Pemberdayaan Perempuan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Profil RTND

Rumpun Tjoet Njak Dien didirikan pada tanggal 19 April 1995 sebagai kelanjutan dari Forum Diskusi Perempuan Yogyakarta, yang didirikan pada tahun 1989.

Pembentukan Rumpun Tjoet Njak Dien (RTND) didasarkan pada solidaritas, kepedulian, dan niat baik dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh pekerja rumah tangga. Pekerja rumah tangga - yang mayoritas adalah perempuan - juga perempuan miskin yang menderita manifestasi ketidakadilan gender.

Secara struktural dan kultural, kemiskinan terkait dengan patriarki dan feodalisme adalah faktor utama yang menyebabkan masalah kekerasan multi dimensi yang dihadapi oleh pekerja rumah tangga. Persoalan mereka tidak terutama berkaitan dengan tempat asal mereka, keluarga dan lingkungan mereka, tetapi juga masalah yang berkaitan dengan wilayah kerjanya seperti hubungan mereka dengan majikan mereka dan lingkungan sosialnya.

Sampai hari ini keberadaan PRT tidak diakui sebagai pekerja dan oleh karena itu kebijakan tersebut tidak mengakomodasi keberadaan mereka. Hal ini sangat ironis karena kontribusi luas ekonomi mereka telah menguntungkan jutaan keluarga. Kontribusi ekonomi mereka adalah nyata dan penting untuk kegiatan setiap hari kehidupan keluarga, terutama keluarga dengan pasangan yang bekerja di sektor publik. Dalam hal ini, pekerjaan domestik yang didelegasikan kepada pekerja rumah tangga.

Ada permintaan yang tinggi pada pekerja rumah tangga, bagaimanapun, pengakuan dan apresiasi terhadap kontribusi mereka sebagai pekerja sangat rendah. Pada kenyataannya, pekerja rumah tangga adalah salah satu segmen banyak pekerja perempuan dan pekerja anak yang sering menderita dari terang ke kekerasan berat. Banyak jenis kekerasan terjadi kepada mereka, seperti ekonomi, fisik, psikologis, dan seksual. Berdasarkan data kami diambil dari lapangan, masalah yang dihadapi oleh pekerja rumah tangga adalah:
• beban kerja-berat, tidak ada deskripsi kerja yang jelas dan tepat
• Jam kerja yang panjang
• upah rendah, terkadang upah tidak menaikkan dan dalam beberapa kasus pernah dibayar
• posisi pekerja rumah tangga adalah sub-ordinat untuk majikan mereka. Kehidupan mereka tergantung pada majikan (sangat subyektif)
• Tidak ada pengakuan atas profesi pekerja rumah tangga. Tidak ada perlindungan hukum
• Tidak ada kebebasan berekspresi, berorganisasi, sosialisasi, dan komunikasi
• Tidak ada kesempatan bagi self-actualization/development
• Eksploitasi oleh agen pekerja rumah tangga - korban perdagangan manusia
• Kurang atau tidak memiliki akses untuk pendidikan dan informasi untuk kemajuan dan memperkuat diri

Banyak kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga yang terjadi di Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, dan kota besar lainnya - namun - masyarakat negara dan lebih luas tidak menunjukkan reaksi perhatian pada kebutuhan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Dapat dikatakan bahwa PRT rentan terhadap kekerasan dan penindasan.

Berdasarkan alasan di atas, Rumpun Tjoet Njak Dien semua pemangku kepentingan untuk memberdayakan pekerja rumah tangga untuk mencapai perlindungan, seperti yang ditunjukkan oleh Rumpun Tjoet Njak Dien melalui program-program seperti pendidikan alternatif untuk meningkatkan kesadaran kritis serta pelatihan keterampilan bagi pekerja rumah tangga di mereka tempat asal maupun di tempat kerja mereka. Upaya lain yang diambil oleh Rumpun Tjoet Njak Dien adalah pendidikan publik dan legislasi kebijakan publik mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tenaga kerja yang terkait dengan pekerja rumah tangga lokal maupun nasional.

Sampai hari ini, pengorganisasian yang dilakukan oleh RTND dan PRT di Propinsi Yogyakarta - yang dimulai dari masyarakat pekerja rumah tangga seperti OPERATA (Organisasi Pekerja Rumah Tangga) - yang berdampak pada pembentukan Serikat PRT TUNAS MULIA pada tahun 2003, dan melakukan advokasi secara aktif hingga saat ini.

VISI
Pembentukan ketertiban umum dimana perempuan dan manusia dibebaskan dari segala bentuk ketidakadilan dan kekerasan berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Penghapusan Segala Diskriminasi terhadap Perempuan

MISI
1. Memberdayakan dan memperkuat PRT
2. Secara aktif terlibat dalam proses perubahan kebijakan yang melindungi pekerja rumah tangga
3. Penguatan kapasitas lembaga menjadi organisasi perempuan yang berisi tanggung jawab sosial dengan menerapkan manajemen yang transparan dan independen
4. Membangun jaringan dan solidaritas di tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk penguatan dan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga

Tentang SEKOLAH PEKERJA RUMAH TANGGA

STARTING POINT
Sekolah PRT adalah program utama RTND yang memiliki "pintu" untuk mengatur, kampanye, dan undang-undang untuk perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Karena masalah PRT terutama dalam akses pendidikan dimana akses ke pendidikan / informasi penting dan keterampilan adalah "gerbang" bagi pekerja rumah tangga untuk membangun posisi tawar mereka, untuk menciptakan perubahan sosial ke arah keadilan dan kesetaraan sebagai perempuan, pekerja, warga, dan manusia makhluk.

Selain itu, kebutuhan untuk membuat dan memberikan model pendidikan alternatif yang didasarkan pada keadilan gender yang dapat dikembangkan di daerah lain bagi aktivis dalam advokasi pekerja rumah tangga serta pemerintah

Oleh karena itu, model pendidikan alternatif dapat digunakan untuk membuka dan memperluas akses pendidikan bagi PRT dan calon PRT. Diharapkan bahwa dampak positif akan menyebar ke terutama dalam perbaikan kondisi pekerja rumah tangga yang mayoritas adalah perempuan

Sekolah PRT juga merupakan kebutuhan untuk membiasakan PRT atas statusnya sebagai pekerja dengan kategori yang melekat padanya. Sampai hari ini orang hanya mengenal satu kategori pekerja rumah tangga, bagaimanapun, ada tujuh kategori pekerja rumah tangga: panti jompo berbasis, sopir, memasak-laundry-cleaning, baby sitter, tukang kebun, koki, dan penjaga

LAYANAN PENGEMBANGAN
Memfasilitasi Pendidikan Alternatif untuk Pekerja Rumah Tangga dengan Perspektif Keadilan Gender

Sekolah PRT memberikan pendidikan alternatif dengan menggabungkan keterampilan dan pendidikan kritis. Dan ditambah dengan kegiatan tambahan sesuai dan dipilih oleh peserta, seperti:
- Teater / Akting
- Menulis