PRT, merdeka atau mimpi?

Siaran Radio bekerjasama dengan Global FM
Rabu, 19 Agustus 2009, pukul 17.00 WIB.
Tema: Mimpi Kemerdekaan PRT
Narasumber: Nana dan Alvi


Tanggal 17 Agustus kemarin bangsa Indonesia merayakan kemerdekaannya yang ke-64. Bulan Agustus identik dengan momen kemerdekaan, jika dihubungkan dengan kemerdekaan bagi pekerja rumah tangga (PRT), nampak jelas realita yang terjadi di masyarakat makna kemerdekaan dalam arti sebenarnya tentu saja belumlah dikecap oleh PRT. Padahal secara nyata pula mereka telah banyak berjasa dalam menangani pekerjaan di lingkup domestik. 
Belum lagi hak-haknya sepenuhnya terpenuhi, malahan terlanggar. Sebagai contoh tidak adanya kesempatan untuk berkumpul, berorganisasi sebagaimana realisasi pasal 28 UUD 45. Juga keterbatasan mengakses informasi, menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Pada intinya, kondisi PRT kita adalah PRT hanya sebagai batur, ngemban tutur. Apa yang dikatakan majikan maka itulah yang harus dilakukan.

Padahal kemerdekaan yang diimpikan para pekerja rumah tangga itu sendiri tak muluk-muluk. PRT hanya ingin setelah kewajiban-kewajiban mereka tunaikan, maka hak-hak mereka pun otomatis diterima. Tapi kenyataan adalah kebalikannya. Hak-hak PRT yang kerap menjadi permasalahan adalah soal upah layak ataupun upah yang tak dibayarkan oleh majikan. Namun sebenarnya masih banyak lagi hak-hak PRT yang kadang disepelekan oleh majikan, semisal: masa istirahat selama bekerja, libur/cuti satu hari dalam seminggu termasuk cuti saat haid, disamping juga tempat tinggal dan makanan yang layak, seringkali terlalaikan. Hak-hak tersebut adalah komponen dalam perjanjian kerja yang selama ini ditekankan dan disosialisasikan oleh Rumpun Tjoet Njak Dien (RTND) Yogyakarta. 

Perjanjian kerja memang hanya salah satu jalan saja untuk meminimalisir pelanggaran hak-hak PRT, mengingat Undang-Undang yang mengatur PRT secara spesifik belum ada, meski untuk wilayah Yogya telah ada Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang memuat satu pasal dengan tiga ayat delegatif tentang pekerja rumah tangga, yaitu pasal 37. Karenanya, pemerintah juga diharapkan memberi perhatian terhadap permasalahan PRT ini. Hal itu dipicu oleh lingkup kerja PRT dalam ranah domestik yang dianggap wilayah privat dan sulit sekali tersentuh hukum yang menyebabkan PRT rentan terhadap kekerasan, sehingga PRT baru dianggap benar-benar merdeka ketika pekerjaan PRT tidak disepelekan lagi dan mereka yang ingin bekerja sebagai PRT tak lagi menganggap PRT adalah pekerjaan akibat keterpaksaan kondisi ekonomi maupun pendidikan yang minim, melainkan sebuah pilihan kerja atas kemampuan dan keterampilan mereka menjadi PRT. 

Paradigma pemikiran seperti itulah yang seharusnya dirubah. PRT adalah pekerjaan layak, bukan keterpaksaan. Jika tak mempunyai kesempatan memperoleh pendidikan tinggi yang menimbulkan keterbatasan lapangan kerja, PRT harus menonjolkan kelebihan dari segi lain, semisal keterampilan. Untuk itu, harus ada pembekalan keterampilan sebelum terjun langsung ke dunia kerja. Seperti yang dilakukan RTND melalui sekolah PRTnya. RTND memang satu-satunya LSM yang berkecimpung dalam pemberdayaan PRT yang juga menyelenggarakan sekolah pekerja rumah tangga secara gratis, namun harapan ke depan, bukan hanya RTND saja yang menjadikan sekolah PRT sebagai sekolah alternatif pembekalan bagi PRT, melainkan juga agen-agen penyalur yang selama ini berkompeten terhadap meningkatnya kerentanan kekerasan pekerja rumah tangga.

Pembekalan keterampilan yang tak hanya di bidang kerumahtanggaan, babysitter dan pramurukti sebagai pokok materi, tetapi juga komputer, bahasa Inggris, pendidikan kritis tentang HAM, Gender, Kesehatan Reproduksi, etika dll menjadikan alumni sekolah PRT RTND sebagai pekerja profesional yang menghargai profesinya serta memerdekakan dirinya sebagai pekerja dalam artian selain melakukan kewajibannya secara penuh, PRT juga mendapatkan haknya seimbang pula.

Terkait dengan kemerdekaan dalam sebuah bangsa yang beraneka ragam, baik suku, agama, ras maupun profesi, diharapkan nantinya kemerdekaan bukan saja berarti lepas dari penjajahan, tetapi lebih pada pemerdekaan semua elemen bangsa, yang salah satunya adalah kemerdekaan bagi PRT dalam mendapatkan haknya selaku pekerja yang semestinya.

ILO Convention Draft Socialization

Upah dan Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga

Goeboeg Resto, Yogyakarta. 

Pada Rabu, 12 Agustus 2009 kemarin RTND mengadakan sosialisasi Draft Konvensi ILO kepada rekan-rekan seperjuangan dalam perlindungan terhadap hak-hak Pekerja Rumah Tangga, diantaranya: Kongres Operata Yogyakarta (KOY), Serikat PRT Tunas Mulia, Jaringan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (JPPRT), Perisai, Persatuan Solidaritas Buruh (PSB), Serikat Buruh, Institut Hak Asasi Perempuan (IHAP), Mitra Wacana, SAMIN, PSW UGM, KPI DIY, dan lembaga non-pemerintah lainnya. Turut hadir perwakilan dari pemerintah, yaitu Ibu Niken dari Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan perwakilan dari KPP Provinsi.

Lita Anggraini selaku fasilitator workshop merangkap perwakilan dari JALA PRT (Jaringan Nasional Advokasi PRT) mengemukakan bahwa sosialisasi kali ini adalah tindak lanjut sikap JAKERLA (Jaringan Kerja Layak) PRT mewakili masyarakat atas kuesioner yang dibagikan ILO sejak bulan Maret lalu yang harus dikirimkan bulan Januari 2010 mendatang. Tujuan kuesioner ini adalah meminta pandangan negara anggota mengenai ruang lingkup dan kandungan instrumen yang diusulkan tersebut, setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja yang paling representatif dan jawaban yang diterima akan membuat ILO bisa menyusun sebuah laporan untuk Konferensi.

Dalam perjalanannya, masih menurut Lita, JAKERLA PRT untuk advokasi perlindungan PRT pada Konvensi ILO adalah hasil Workshop Konsolidasi dan Rencana Strategi akhir Mei lalu yang membahas jawaban atas kuesioner ILO yang merefleksikan kebutuhan dan hak-hak PRT di Indonesia yang kemudian dilanjutkan Workshop Konsolidasi PRT Migran oleh Migrant Care yang pada akhirnya sepakat untuk membentuk aliansi jaringan PRT lokal dan migran. Diharapkan dengan penyusunan usulan bersama respon atas kuesioner untuk Konvensi ILO tentang Hak PRT oleh JAKERLA PRT ini akan benar-benar menjadi bahan pertimbangan anggota tripartit ILO sehingga nantinya JAKERLA PRT dapat mengembangkan dan mengadvokasi proposal ini agar dapat dimasukkan dalam usulan resmi pemerintah Indonesia. JAKERLA PRT kemudian mengadakan pertemuan di Jenewa, Palembang, Pontianak, Mataram,Yogyakarta yang menghasilkan draft kedua untuk dibahas dan dikritisi. 

Meski begitu, tak semuanya lantas berjalan mulus-mulus saja. Peserta sosialisasi menyorot jika memang Konvensi ILO demi melindungi PRT dan buruh ini akhirnya goal, ada ketakutan nantinya akan menjadi bumerang mengingat perdebatan sampai kini masih berlangsung seperti tentang bentuk yang diambil dalam Konferensi ILO mendatang apakah hanya rekomendasi, konvensi, konvensi yang dilampiri rekomendasi dan konvensi yang terdiri dari ketetapan dan tidak mengikat.

Sedang permasalahan mengenai isi kuesioner yang paling banyak diperdebatkan adalah tentang pekerja anak dan hak (upah) serta kerja layak bagi PRT. Untuk pekerja anak, sebagian setuju penghapusan terhadap pekerja anak, tetapi sebagian lain tak setuju karena penghapusan akan mengakibatkan banyak anak-anak kehilangan akses ekonominya. Sehingga dirasa tepat jika dalam UU Ketenagakerjaan, pekerja anak mempunyai perlindungan khusus, semisal pembatasan jam kerja yang tidak mengganggu jam pendidikan yang mereka kenyam. Seperti ILO juga telah memetakan pekerjaan yang layak untuk pekerja anak.
 
Mengenai hak-hak PRT, dalam hal kelayakan upah, kekhawatiran yang muncul adalah bagaimana standar upah minimal per negara, mengingat kondisi di tiap negara beragam. Untuk hal tersebut, JAKERLA PRT akan mengadakan penelitian selama 3 bulan tentang beban kerja dan upah yang layak di masyarakat, bagaimana kesanggupan buruh dan majikan membayar upah pekerja rumah tangga. Yang terpenting, menurut Lita, bagaimana mengkampanyekan kepada masyarakat tentang keadilan, hak yang menjadi standar untuk menjadikan hidup PRT lebih baik.

Disamping itu, perdebatan yang belum rampung adalah perbedaan upah PRT dengan upah buruh, meski sudah dikategorikan sama-sama pekerja. Terlebih jika yang mempekerjakan PRT adalah buruh atau majikan kelas bawah, tentu upah yang mereka terima berbeda dengan PRT yang dipekerjakan oleh majikan kelas atas. Terbersit usulan dalam sosialisasi ini tentang adanya penetapan komponen kelayakan dalam pengupahan untuk PRT dan buruh di sektor industri. Karena kalau menetapkan secara nominal akan berubah dan berbeda-beda, sedangkan penetapan komponen bersifat fleksibel sehingga dapat menghindari pembedaan upah majikan kelas atas dan bawah. Ketika mempekerjakan PRT, maka majikan dengan tanpa melihat dari kalangan atas atau bawah tetap harus membayar pemenuhan hak sesuai standar kelayakan.

Lita sependapat bahwa penggolongan upah tidak didasarkan stratifikasi kelas atas, menengah dan bawah, tetapi berdasarkan volume kerja, jenis kerja dan beban kerja. Oleh karenanya, yang menjadi PR besar adalah komponen apa saja yang termasuk dalam komponen kerja layak.

Hal lain yang juga masih mengganjal sebagai PR bersama adalah mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran hak-hak PRT. Pertimbangannya UU PRT yang belum ada. Selain itu juga diperlukan mekanisme pengawasan di tiap pengguna jasa di tiap pekerja rumah tangga. Lita menyatakan advokasi yang diperlukan untuk melakukan hal tersebut adalah advokasi yang massive, seperti pembentukan JAKERLA ini kemudian bagaimana cara mendorong pemerintah menjalankan kewajibannya sehingga ketika Konvensi diratifikasi negara akan serta merta membuat UU. Konvensi memang akan memuat tentang aturan umum, namun tentunya hal tersebut akan diharmonisasikan dengan draft UU nasional yang masih akan terus diperjuangkan. Ibaratnya, Konvensi ILO adalah pintu gerbang perlindungan PRT tingkat nasional yang tentunya akan benar-benar melindungi hak-hak pekerja rumah tangga secara nyata dan realita.

ILO Convention Draft Socialization

Press Release Aksi Solidaridas PRT Mendukung Konvensi ILO tentang Kerja Layak PRT

Aksi Nasional Mendukung Dilahirkannya Konvensi ILO

Tentang Pekerjaan Yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT)

Indonesia hingga saat ini tidak mempunyai undang-undang khusus tentang pekerja rumah tangga. Meskipun beberapa undang-undang lainnya telah menyinggung tentang PRT (seperti UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU Anti Trafficking) hanya dalam ruang lingkup yang terbatas pada perlindungan PRT dari berbagai bentuk kekerasan, bukan dalam lingkup PRT sebagai pekerja. Sikap budaya masyarakat Indonesia yang enggan untuk membuat peraturan formal tentang PRT, dan apabila ada, mereka enggan untuk menggunakan peraturan tersebut sebagai dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang melibatkan para PRT.

Praktek yang menyebut para PRT sebagai “pembantu” memperkuat keengganan budaya untuk memformalkan hubungan antara para pekerja rumah tangga dengan majikannya. Sebagai gantinya, para majikan memandang peran PRT sebagai bagian peran paternalistik, dimana mereka melindungi, memberi makan, tempat tinggal, pendidikan dan memberi uang saku kepada PRT sebagai imbalan atas tenaga yang diberikan. Aspek lainnya adalah bahwa pekerjaan rumah tangga dianggap tidak produktif secara ekonomi yang artinya masyarakat memandang bahwa hubungan yang terjadi antara PRT dan majikan adalah hubungan yang bersifat pribadi.

Sifat hubungan yang informal, kekeluargaan dan paternalistik antrara PRT dan majikan ini yang kemudian mendorong Negara untuk tidak melakukan intervensi karena alasan-alasan tersebut. Akibatnya, penyelesaian perselisihan yang menyangkut hak dan kewajiban PRT dilakukan secara informal. Artinya bahwa akses-akses keadilan menjadi tertutup karena tidak adanya mekanisme penyelesaian perselisihan layaknya pekerja formal lainnya.

Kondisi yang hampir sama juga terjadi di banyak Negara. Dalam sebuah survey tahun 2003 terhadap sekitar 60 negara ditemukan 19 negara yang memiliki undang-undang atau peraturan khusus tentang PRT sedangkan 19 negara lainnya memiliki ketentuan-ketentuan khusus tentang pekerjaan rumah tangga didalam UU Ketenagakerjaan. Sisanya, ada sekitar 22 negara yang tidak mengakui PRT sebagai pekerja (Ramirez-Machado, 2003).

Padahal patut dicatat di berbagai belahan bumi ini ada lebih dari 100 juta PRT. Di Indonesia sendiri ada lebih dari 2,6 juta PRT (Survey ILO 2003). Sedangkan di tingkat lokal, DIY, ada 36.961 PRT dengan sebaran 17.713 PRT di Sleman, 7.858 PRT di Bantul, 7.441 PRT ada di kota, 2.362 PRT ada di Kulon Progo dan sisanya 1.587 PRT ada di Gunung Kidul (Susenas 2002)

Keprihatinan yang mendasar atas tiada perlindungan bagi profesi ini yang kemudian digagas oleh International Labour Organization (ILO) untuk melahirkan sebuah instrument perlindungan bagi pekerja rumah tangga. Lahirnya Konvensi ILO tentang pekerjaan yang layak bagi PRT sebenarnya telah digagas pada konferensi buruh internsional di tahun 1936 atau lebih dari 70 tahun yang lalu. Dalam menggulirkan isu ini banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh ILO. Hingga kemudian pada bulan Maret 2008, ILO kemudian memutuskan untuk membawa isu ini ke International Labour Conference (ILC) lagi pada bulan Juni di tahun 2010 mendatang. Dan pada bulan Juni 2011 adalah saat yang menentukan karena ILC akan mendiskusikan apakah konvensi ILO tentang pekrjaan yang layak bagi PRT maupun instrument pendukung lainnya akan diadopsi atau ditolak. Oleh karena itu dirasa tepat dimulai saat ini hingga tahun 2011, untuk memulai menggalang kekuatan yang mendukung dilahirkannya konvensi ILO tentang pekerjaan yang layak bagi PRT.

Alasan-alasan diatas itulah yang kemudian oleh Rumpun Tjoet Njak Dien (RTND) bersama-sama dengan Kongres Organisasi Pekerja Rumah Tangga Yogyakarta (KOY) serta mengajak segenap komponen tripartite antara organisasi serikat pekerja, asosiasi pengusaha, pemerintah dan komponen stakeholder lainnya seperti organisasi non-pemerintah dan masyarakat sipil lainnya lebih khusus lagi Pekerja Rumah Tangga untuk bersama-sama:

1. Mendukung sepenuhnya dilahirkannya Konvensi ILO dan rekomendasinya tentang pekerjaan yang layak bagi PRT.

2. Mendorong segenap komponen tripartite (serikat pekerja, asosiasi pengusaha, dan pemerintah) untuk memberikan persetujuan dilahirkannya konvensi ILO tersebut dalam Konferensi Buruh Internasional (ILC) mendatang.

3. Mendorong sepenuhnya peraturan-peraturan yang melindungi PRT baik di tingkat nasional maupun hingga tingkat lokal dalam rangka memajukan, memenuhi dan melindungi hak-hak PRT selaku manusia dan pekerja.

YOGYAKARTA, MINGGU 2 AGUSTUS 2009

Rumpun Tjoet Njak Dien (RTND)

Kongres Organisasi Pekerja Rumah Tangga Yogyakarta (KOY)

Posted by Naila

Strategi Advokasi PRT

"Advokasi Kebijakan Publik untuk Pekerja Rumah Tangga; Membangun Kesadaran Hak-hak PRT di tangan kanan – Strategi dan Kampanye Media di tangan kiri".

Advokasi untuk sebuah kebijakan bukan sekedar membalikkan tangan. Selalu ada jalan panjang dan berliku. Lika-likunya, ternyata, juga tergantung dari para stakeholdernya sendiri. Secara umum, stakeholder advokasi adalah: Pemerintah (pusat maupun daerah/lokal daerah; yang dalam hal ini adalah Eksekutif); Dewan Perwakilan (yang dalam hal ini adalah Legislatif, selaku pembuat kebijakan publik terbut, apakah berupa produk Undang-Undang maupun Perda-Perda); serta masyarakat sipil yang akan berkenaan dengan produk kebijakan tersebut, apakah secara langsung maupun tidak langsung.

Di tingkat masyarakat sipil terdapat pro-kontra, yang memang perlu ditengahi oleh kebijakan publik tersebut. Dalam hal Kebijakan Publik untuk Pekerja Rumah Tangga (PRT), untuk sisi pro dengan kebijakan public yang sedang diadvokasi tersebut, adalah mengenai posisi kerja PRT yang selama ini merupakan posisi informal, bukan merupakan bentuk pekerjaan formal. Sehingga dengan demikian posisi tawar PRT menjadi rendah serta rentan dari pelanggaran-pelanggaran. Mulai dari pelanggaran yang bersifat keadilan dan aturan ketenaga-kerjaan, hingga pelanggaran-pelanggaran HAM, seperti penyiksaan fisik. Itu sebabnya, advokasi kebijakan publik untuk PRT perlu menitik-beratkan pada membangun kesadaran hak-hak PRT itu sendiri. Memberdayakan PRT menjadi manusia yang bermartabat dan mempunyai harga diri.

Namun dilain pihak, untuk sisi kontra terhadap kebijakan yang memformalkan jenis pekerjaan ini, adalah dari pandangan tradisional, bahwa PRT adalah fungsi “pembantu” yang mengabdi pada kelas yang lebih tinggi, serta sudah mentradisi dalam budaya-budaya di nusantara ini, tidak terkecuali budaya Jawa di Yogyakarta. Itu sebabnya, di Jawa ini istilah “pembantu”, “batur” maupun “abdi” sulit diubah menjadi Pekerja, karena sifatnya yang informal dan seringkali terikat kepada keluarga hingga berpuluh-puluh tahun.

Strategi Kampanye Media

Sesungguhnya, selain para PRT yang perlu dibangun kesadarannya adalah juga para pengguna jasa PRT tersebut. Hal tersebutlah yang kemudian dilakukan melalui berbagai strategi media. Mulai dari media massa secara umum, dalam hal ini adalah Radio dan Koran. Namun juga tidak tertutup kemungkinan di masa depan melalui TV dan sarana media tekhnologi informatika. Dimana satu dengan yang lainnya mempunya korelasi dan keterkaitan untuk masing-masing penggunaan sarana medianya.

Pembuatan film, sebagai sarana penyadaran kepada kedua belah pihak, baik PRT di satu sisi, maupun pengguna jasa dilain sisi, juga merupakan hal yang perlu diperhatikan. Hal yang mungkin dianggap sederhana, seperti kampanye melalui T-Shirt mengenai perjanjian kerja / kontrak kerja, ternyata merupakan sarana untuk mengingatkan para pengguna jasa, bahwa jasa PRT perlu dihargai, yang diwujudkan dalam bentuk kontrak kerja.

Dimana semua strategi-strategi tersebut dapat dilakukan mulai dari tingkatan lokal hingga tingkat nasional secara bersinergi dan serentak bersama-sama.

Fungsi Perpustakaan

Salah satu pendukung dalam keberhasilan advokasi adalah adanya perpustakaan. Dimana di perpustakaan semestinya merupakan tempat untuk menggali informasi-informasi dasar yang digunakan untuk membantu analisa yang diperlukan untuk menjalankan advokasi.

Namun, seperti kita lihat, perpustakaan di RTND kurang berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Sulit untuk mendapatkan koleksi buku yang diperlukan sebagai bahan-bahan untuk mengadakan advokasi dan membangun kesadaran baik bagi PRT maupun bagi pengguna jasa.
Dengan tidak berfungsinya perpustakaan dengan maksimal, maka juga tidak diketahui, koleksi buku apa yang sudah ada dan apa yang belum untuk untuk kebutuhan advokasi tersebut.

Untuk itu, fungsi-fungsi perpustakaan dengan sistim pengklasifikasin yang jelas, akan sangat membantu kerja-kerja advokasi. Dan juga tidak tertutup kemungkinan, kerja-kerja dari divisi lain di RTND.

Sukabumi, 28 Juli 2009
Ditulis oleh : Naila Zain

Kasus PRT asal Salatiga disiksa majikan di Bogor Kapolres sarankan keluarga buat laporan

Wednesday, 01 July 2009
Kasus PRT asal Salatiga disiksa majikan di Bogor
Kapolres sarankan keluarga buat laporan
SALATIGA - Keluarga Sri Kusmiyati, disarankan membuat laporan secara resmi. Hal ini terkait kasus penyiksaan yang menimpa Sri Kusmiyati (46), pembantu rumah tangga warga Jalan Jambu RT 02 RW III, Kelurahan Kalicacing Salatiga, yang disiksa majikannya di Bogor.
Hal ini diungkapkan Kapolres Salatiga AKBP Agus Rohmat, ketika melakukan ziarah ke makam sejumlah anggota Polri di TPU Sidomukti, Selasa (30/6). Dijelaskan kapolres, pihaknya telah menindaklanjuti kasus tersebut dengan mengirim tim untuk melakukan pengecekan terhadap kondisi korban.
”Kami juga melakukan penyelidikan, manakala dicurigai merupakan tindak pidana. Karena itu saya harapkan pihak keluarga membuat laporan secara hukum agar bisa ditindaklanjuti dan diproses secara hukum,” kata Agus Rohmat.
Dan nantinya, lanjut kapolres, dari laporan tersebut, Polres Salatiga dapat meneruskannya kepada pihak berwenang di tempat kejadian perkara dugaan penganiayaan yakni di Bogor.
Dari pengamatan Wawasan di tempat korban dirawat di ruang Mawar kamar no 7 RSUD Salatiga kemarin, kondisi korban masih tampak syok. Meski demikian Kepala Penerangan RSUD Salatiga, dr Agus Sunaryo menjelaskan, kondisi korban mulai membaik. Hal ini ditandai dengan peningkatan gerak matanya.
”Saat kali pertama masuk RSUD masih koma. Sebelumnya mata (E3) sekarang E4 atau mulai bereaksi sebelumnya. Bicara atau verbal sebelumnya V2 sekarang V3 dan motorik sebelumnya M3 sekarang M6,” terang dr Agus Sunaryo setelah melakukan cek ulang terhahap korban.
Korban mendapatkan penanganan khusus dari dokter syaraf RSUD Salatiga yakni dr Gama Sita Setya Prawtiwi. Dokter Agus menambahkan, pihak RSUD akan menangani pengobatan korban hingga tuntas meski yang bersangkutan menggunakan kartu Jamkesmas.
Seperti diketahui, korban dipulangkan pihak majikan dalam keadaan koma. Di sekujur tubuhnya terdapat luka bekas seterika. Korban bekerja sebagai PRT di rumah sebuah keluarga di Bogor, Jabar. rna/SR

Dikutip dari www.wawasandigital.com. Posted by Alvi

Selamatkan Pekerja Rumah Tangga

Jakarta - Kasus kekerasan yang melanggar HAM dan di luar batas kemanusiaan kembali menimpa tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja pada sektor Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Malaysia. Kali ini menimpa Siti Hajar TKW asal Jawa Barat.

Siti mengalami luka di bagian wajah dan sekujur tubuhnya. Menurut pengakuannya selain dipukul dengan kayu dan disiram air panas Siti tidak diberi makan yang layak dan dipaksa makan daging babi. Padahal Siti seorang Muslimah.

Malaysia saat ini merupakan salah satu negara tujuan utama pengiriman TKI. Menurut data Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur jumlah TKI di Malaysia adalah 1,2 juta orang yang legal dan sekitar 800.000 orang yang ilegal. Jumlah ini merupakan angka yang sangat fantastis dalam gelombang migrasi Indonesia ke Malaysia. Salah satu sektor yang paling banyak dikirim adalah sektor informal atau PRT.

Kalau mendengar pemberitaan media mengenai nasib di negeri jiran memang sungguh memilukan. Bermula tahun 2004 kasus Nirmala Bonat yang membuat dunia international membuka mata mengenai buruknya perlakuan majikan terhadap PRT di Malaysia.

Kasus Nirmala Bonat ini ternyata membuahkan ide untuk membantuk sebuah MoU (Memorandum of Understanding) pekerja informal antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Walaupun MoU tersebut baru bisa terealisasi pada tahun 2006. Ternyata pembuatan MoU tersebut juga tidak memiliki implikasi yang positif terhadap nasib PRT kita di Malaysia.

MoU tersebut tidak memiliki pijakan hukum yang kuat karena tidak ada sanksi bagi majikan atau agensi yang melanggar aturan tersebut. MoU yang pembuatannya memerlukan waktu bertahun-tahun tersebut lebih bersifat seperti buku panduan atau pun pedoman dalam proses perekrutan dan penempatan PRT Indonesia di Malaysia.

Setelah banyak kasus yang terjadi belakangan ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Instruksi Presiden No 6 Tahun 2006 tentang Reformasi Kebijakan Penempatan dan Perlidungan TKI yang mengamanahkan kepada Tim Pokja Penempatan dan Perlindungan TKI untuk membuat kebijakan reformis terhadap penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Namun, tetap saja tidak berjalan dengan baik karena terlalu banyak instansi yang terlibat dan kurang memahami permasalahan TKI.

Saat ini perundingan dan pembahasan mengenai MoU pekerja formal maupun informal sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia. Bagi penulis seharusnya ini adalah momen penting bagi pemerintah Indonesia untuk mengubah MoU menjadi Memorandum of Agreement (MoA) yang lebih mengikat negera penerima. Menurut hemat penulis ada beberapa hal yang harus diperjuangkan oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan dini dan memperjuangakan hak-hak TKI khususnya PRT tersebut yaitu:

1. Bekerja pada Majikan yang Berbeda Agama
Banyak kisah-kisah memilukan yang saya dapat apabila pekerja rumah tangga Indonesia di Malaysia bekerja pada majikan yang berbeda agama. Mereka dilarang beribadah, dipaksa memasak dan memakan daging babi yang bagi seorang Muslim diharamkan, mengurus dan memandikan anjing, dan bahkan ada beberapa kasus di mana PRT kita dipaksa pindah agama.

Pemerintah Indonesia dan Pengarah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) harus bisa memberikan perlindungan dari perbuatan pelanggaran hak beragama oleh majikan, dan melarang atau tidak mengizinkan PRT bekerja pada majikan yang berbeda agama. Dengan dicantumkannnya perjanjian antara Indonesia dan Malaysia maka pengekangan dalan menjalankan ibadah dapat dihindari.

Sebaiknya PRT yang Muslim bekerja pada majikan Muslim dan PRT non Muslim bekerja pada majikan yang non Muslim. Karena, menurut data Persatuan Agensi Pembantu Rumah Asing (PAPA) di Malaysia bahwa hampir 70% pengguna PRT di Malaysia atas bertenis Cina dan India yang sudah tentu non Muslim.

Biasanya bila mereka bekerja pada majikan non Muslim mereka terpaksa harus memakan apa yang dimakan majikannya. Kadangkala juga harus mengurus dan memandikan anjing yang sudah tentu haram bagi seorang Muslim.

2. Passpor Ditahan Majikan
Kesalahan fatal apabila dalam MoU pekerja formal tahun 2004 antara pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menyepakati bahwa passport ditahan oleh majikan. Kesepakatan ini ternyata telah dimanfaatkan oleh majikan ataupun pemerintah Malaysia untuk menekan pekerja apabila menuntut hak-haknya.

Majikan sering sekali mengancam pekerja rumah tangga akan membuangnya atau pun melaporkannya kepada polisi karena tidak memiliki paspor. Majikan dengan sewenang-wenang akan menindas pekerja rumah tangga karena tidak memegang dokumen. Akhirnya banyak PRT yang lari dari rumah majikannya dan menjadi pekerja ilegal.

Kebijakan ini harus segera dicabut dan direvisi dalam MoU yang baru. Paspor ditahan oleh majikan sebenarnya telah melanggar hak dasar seseorang dan dalam Undang-undang Keimigrasian Malaysia bisa dikenakan saksi yang berat.

3. Tidak Ada Hari Libur
Kualitas hidup PRT Indonesia di Malaysia sungguh memprihatikan. Mereka rata-rata bekerja 18-20 jam per hari dan tidak diberikan waktu libur. Majikan berpendapat bahwa kalau PRT diberikan waktu libur mereka akan lari dan menimbulkan masalah.

Kasus-kasus yang selama ini PRT lari dari majikan justru karena tekanan kerja yang terlalu berat dan pengekangan kebebasan yang dilakukan oleh majikan. Bahkan, banyak ditemui PRT dipekerjakan di beberapa rumah dalam satu keluarga. Sehingga, wajar saja apabila kasus PRT lari di Malaysia sangat tinggi.

Menurut data Imigrasi Malaysia dalam 5 tahun terakhir ada sekitar 50.000 PRT asing yang lari dari majikannya. Atau rata-rata setiap bulan 1.200 PRT lari. 90% adalah PRT asal Indonesia.

Sebagai manusia PRT juga memerlukan waktu untuk beristirahat dan menyegarkan kondisi fisik dan psikisnya. Libur sering sekali disalahartikan oleh majikan. Termasuk kekhawatiran Pemerintah Malaysia. Apabila 300.000 PRT diberikan libur maka Kuala Lumpur akan penuh sesak dengan PRT setiap minggunya.

Kebijakan ini sebenarnya bisa diatasi apabila libur yang diberikan tidak semestinya PRT tersebut pergi meninggalkan rumah majikan. Namun, bisa juga direhatkan dari jam kerja dan PRT diberikan waktu bersosialisasi dengan teman sesama PRT-nya di lingkungan setempat atau pun ditemani oleh majikan.

Dengan adanya kesempatan bersosialisasi tersebut maka kemungkinan PRT mengalami kekerasan dapat diminimalisir. Karena, mereka dapat mengetahui kondisi lingkungan setempat dan apabila PRT mengalami kekerasan oleh majikan ia dapat memberikan informasi kepada rekan atau pun pihak berwenang di Malaysia.

Selama ini yang terjadi adalah PRT tidak dibenarkan libur dan bahkan tidak dibenarkan untuk keluar rumah. Pemerintah harus bisa memperjuangkan hak-hak libur kepada PRT. Dengan demikian diharapkan perlakuan dari majikan akan bertambah baik karena mereka khawatir PRT akan lari kalau diperlakukan dengan buruk.

4. Agensi Perseorangan
Undang-undang No 39 Tahun 2004 sudah menegaskan bahwa pengiriman TKI ke luar negeri harus melalui agensi yang resmi untuk menghindari terjadinya perdagangan manusia. Di suatu sisi Pemerintah Indonesia melarang agensi perseorangan. Sedangkan pemerintah Malaysia masih membolehkan pengambilan PRT secara perseorangan.

Kebijakan yang tumpang tindih ini harus segera dihapus karena MoU pekerja informal tahun 2004 masih membolehkan majikan mengambil PRT secara perseorangan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan Undang-udang No 39 Tahun 2004.

Pengambilan PRT secara langsung perseorangan membuat PRT kita lemah dalam perlindungan dan pihak pemerintah tidak mengetahui keberadaan mereka sehingga tidak terlindungi oleh asuransi dan bertentangan dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh BNP2TKI atau pemerintah dalam penempatan TKI di luar negeri.

Banyak kasus apabila TKI mengalami penganiayaan, gaji tidak dibayar, maka tidak ada pihak yang bertanggung jawab. Keberadaan majikan tidak bisa dilacak. Salah satu yang menyebabkan terjadinya perekrutan ilegal tersebut adalah biaya perekrutan yang mahal.

Untuk mendapatkan PRT Indonesia majikan di Malaysia harus mengeluarkan uang RM 6,000 (Rp 18,000,000) dan PRT dikenakan hutang dengan potongan gaji selama 5-6 bulan. Karena sistem seperti ini menjerat PRT, karena PRT menjadi obyek dagangan, dan harus menerima kondisi kerja yang berat karena majikan menganggap sudah membayar mahal. Padahal pihak agensi dan PJTKI-lah yang mendapatkan keuntungan. Sementara mereka harus rela selama 5-6 bulan tidak menerima gaji.

Untuk itu pemerintah diharapkan menekan semua biaya keberangkatan PRT. Bahkan, bila perlu meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk tidak menarik pajak keimigrasian (levy) karena PRT di Malaysia merupakan salah satu kebutuhan pokok. Banyak keluarga yang sangat tergantung dengana adanya PRT.

5. Peningkatan Kualitas PRT
Salah satu masalah mendasar dari permasalahan PRT adalah karena tingkat kualitas pendidikan yang rendah. Minimnya skill dan tingginya faktor penipuan yang dilakukan oleh pihak penyalur, lemahnya pengetahuan tentang hukum dan penyalur tenaga kerja sering sekali tidak memperhatikan tentang aspek keselamatan kerja. Mereka hanya memikirkan keuntungan semata.

Sudah saatnya pemerintah bertindak tegas. Pemalsuan dokumen, penipuan, dan janji oleh para sponsor tentang kondisi pekerjaan yang dijanjikan serta pembatasan minimum pendidikan bagi calon PRT harus dilakukan. Karena, banyak ditemui PRT yang tidak bisa membaca dan menulis sehingga menyulitkan apabila terjadi kasus. PRT tersebut tidak bisa melawan dan beragumen tentang hak-haknya.

Majikan di Malaysia akhirnya pun sering melebelkan orang Indonesia secara umum sebagai orang yang bodoh dan miskin. Mereka menilai dari apa dilihat dari PRT Indonesia.

6. Lembaga Monitoring dan Penguatan Lembaga
Sudah seharusnya karena kondisi pekerjaan yang rentan pemerintah membentuk lembaga monitoring khusus PRT yang akan memantau dan memberikan perlindungan bagi PRT Indonesia. Dengan adanya lembaga monitoring maka diharapkan keberadaan PRT dapat terpantau dan apabila PRT mengalami perlakuan buruk maka akan mudah untuk memberikan perlindungan.

Menurut data BNP2TKI saat ini jumlah TKI yang bekerja di luar negeri mencapai angka 6 juta orang. Tentunya keseriusan pemerintah dalam memberikan pelayanan dan perlindungan yang terbaik kepada pahlawan devisa harus segara ditingkatkan.

Bila perlu pemerintah membentuk kementerian negara khusus dalam hal penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sehingga pelayanan TKI satu atap, mudah, murah, dan aman. Karena, negara pemasok pekerja migran lain seperti India dan Bangladesh sudah memulainya dan sangat efektif dalam menentukan kebijakan pengiriman dan perlindungan pekerjanya di luar negeri.

Selama ini permasalahan TKI selalu menjadi rebutan berbagai instansi pemerintah. Padahal mereka tidak memahami betul permasalahan TKI di luar negeri.

Enam hal yang mendasar inilah yang menjadi salah satu puncak permasalahan PRT Indonesia di Malaysia. Apabila 6 di atas tidak bisa diperjuangkan oleh pemerintah sudah sepatutnya pemerintah menghentikan pengiriman TKI informal PRT.

Kalau pemerintah selalu diam, anak bangsa dihina dan caci karena label kemiskinan dan kebodohan, maka wajarlah bangsa kita lama kelamaan akan dicap sebagai bangsa 'babu' yang hanya mementingkan remittance dan pengurangan pengangguran secara instan. Karena, kedaulatan sebuah negara bukan hanya masalah pelanggaran teritorial wilayah, namun juga menyangkut harkat dan martabat bangsa. Wallahualam.

Posted by Solia Mince Muzir