Berikut adalah Press Release dari Jaringan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (JPPRT) Yogyakarta menanggapi pernyataan Kepala Disnakersos Sleman terkait TKI PRT.
JARINGAN PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA (JPPRT)
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Anggota Jaringan : ABY, Forum LSM DIY, IHAP, ICM, Koalisi Perempuan Indonesia DIY, Kongres Operata Yogyakarta (KOY), LKBH UII, LOD, LOS, LSPPA, LBH Yogyakarta, LSKP, Mitra Wacana, PKBH UMY, PKBI DIY, PSB, Rifka Annisa, Rumpun Tjoet Njak Dien, SAMIN, Sahabat Perempuan, Serikat PRT Tunas Mulia, SP Kinasih, Yasanti, Yayasan Kembang dan individu-individu.
Sekretariat bersama: RTND, Jalan Gurami UH VI/300B Sorosutan Umbulharjo Yogyakarta
Telp./Fax.: 0274 – 384056, E-mail: jpprt_yogya@yahoo.com
Press Release
Tanggapan Jaringan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Atas Pernyataan Kepala Disnakersos Sleman tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) PRT
Ia menjelaskan, pertimbangan kekerasan terhadap TKI informal, seperti, pekerja rumah tangga, menjadi salah satu penyebab penghapusan rekomendasi oleh pemkab untuk bidang tersebut.
“Selain itu, kami juga tidak ingin harga diri bangsa diinjak-injak dengan menjadi pekerja rumah tangga di negeri orang,” ujarnya.
(cuplikan pernyataan Kepala Disnakersos Sleman)
Kami dari Jaringan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (JPPRT) Yogyakarta, menyatakan kekecewaan dan keprihatinan atas pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Disnakersos Sleman, Yuli Setiono Dwi Warsito, seperti diberitakan Media Surat Kabar Harian Jogja 3 Agustus 2012 dengan tajuk “PENGIRIMAN TKI: PRT Asal Sleman Dipastikan Ilegal” (sumber: http://www.harianjogja.com/2012/channel/jateng/pengiriman-tki-prt-asal-sleman-dipastikan-ilegal-315750)
JPPRT menganggap pernyataan Kepala Disnakersos Sleman tersebut telah menyakiti hati Pekerja Rumah Tangga. Bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) PRT diluar negeri bukanlah tanpa alasan, tetapi karena desakan kesulitan ekonomi keluarga dan sulitnya mendapatkan pekerjaan di negeri sendiri menjadikan alasan yang sangat mendasar bagi para Tenaga Kerja Indonesia yang berprofesi sebagai PRT. Meski disisi lain belum ada instrumen hukum yang menjamin pemenuhan hak-hak TKI, khususnya PRT, dan perlindungan atas kondisi rentan mereka yang dikarenakan lingkup kerja yang sangat privat. Kondisi ini memberi ruang bagi pelanggaran hak-hak PRT, penyiksaan dan perbudakan.
Pemerintah seharusnya tidak bisa menutup mata bahwa Tenaga Kerja Indonesia bukan hanya berjasa bagi keluarga, tetapi juga pada negara sebagai penghasil devisa. Dengan kondisi tersebut, pernyataaan yang disampaikan Kepala Disnakersos Sleman sangat bertolak belakang dengan apa yang telah disumbangkan oleh para pahlawan “Devisa Negara” tentang berapa besar jasa yang diberikan setiap tahun untuk negeri ini.
Penghapusan rekomendasi oleh Pemkab untuk pengiriman PRT sebagai TKI bukanlah solusi dari ketiadaan perlindungan di dalam negeri. Setelah kegagalannya menyediakan lapangan pekerjaan di negeri sendiri, sekarang dengan kebijakan tersebut pemerintah mencoba mempersempit ladang dunia kerja yang berhak dipilih oleh warga negaranya, meskipun itu adalah untuk menjadi PRT di negeri orang. Seharusnya kegagalan tersebut ditebus dengan memperlengkapi atau memberikan pendidikan yang tepat dan proporsional bagi para calon PRT migran bukan malah kembali melanggar hak warga negaranya. Perlu diketahui bahwa perlindungan juga mencakup proses pendidikan bagi warga negara dalam hal ini calon TKI. Jika demikian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah lah yang melanggengkan kekerasan terhadap PRT dengan sikap lalainya menyediakan aturan yang melindungi PRT. Kalau memang Pemkab Sleman tidak mengizinkan warganya untuk menjadi tenaga kerja PRT ke luar negeri, apakah Pemkab Sleman telah memberikan kehidupan yang layak bagi rakyatnya?
Perlu kami tegaskan bahwa PRT merupakan salah satu tenaga kerja yang dibutuhkan di Indonesia dan di berbagai belahan dunia. Berdasarkan peran, jasa, permasalahan dan juga pernyataan Kepala Disnakersos Sleman terhadap TKI yang berprofesi sebagai PRT, Jaringan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (JPPRT) Yogyakarta mendesak :
1. Hentikan segala bentuk diskriminasi terhadap profesi PRT,
2. Hargai PRT sebagai profesi Pekerja Rumah Tangga, bukan aib bangsa,
3. Segera wujudkan sistem perlindungan hukum bagi PRT, baik domestik maupun migran.
Yogyakarta, 13 Agustus 2012
Salam Solidaritas
Jaringan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (JPPRT) Yogyakarta
PENGIRIMAN TKI: PRT Asal Sleman Dipastikan Ilegal
SLEMAN–Pekerja rumah tangga asal Sleman yang bekerja di luar negeri hampir dipastikan ilegal. Alasannya, Kabupaten Sleman sudah tidak merekomendasikan Tenaga Kerja Indonesia bekerja pada sektor informal di luar negeri.
Kepala Disnakersos Sleman, Yuli Setiono Dwi Warsito menuturkan, pekerja rumah tangga asal Sleman yang bekerja di luar negeri pasti tidak melalui tahap yang seharusnya. Mulai dari meminta rekomendasi ke Disnakersos, hingga mengurus surat-surat yang dibutuhkan. Kemungkinan, lanjutnya, mereka menumpang daerah lain dan dokumen yang digunakan tidak sah.
Ia menambahkan, kejadian ini akan tampak ketika para pekerja rumah tangga tersebut mengalami masalah di tempat kerjanya. “Barulah ketahuan asal mula bagaimana mereka bisa bekerja di luar negeri,” ungkapnya kepada Harian Jogja, Jumat (3/8).
Ia menjelaskan, pertimbangan kekerasan terhadap TKI informal, seperti, pekerja rumah tangga, menjadi salah satu penyebab penghapusan rekomendasi oleh pemkab untuk bidang tersebut.
“Selain itu, kami juga tidak ingin harga diri bangsa diinjak-injak dengan menjadi pekerja rumah tangga di negeri orang,” ujarnya. (ali)
sumber: http://www.harianjogja.com/2012/channel/jateng/pengiriman-tki-prt-asal-sleman-dipastikan-ilegal-315750
Senin, 13 Agustus 2012
Jumat, 03 Agustus 2012
PENGIRIMAN TKI: PRT Asal Sleman Dipastikan Ilegal
SLEMAN–Pekerja rumah tangga asal Sleman yang bekerja di luar negeri hampir dipastikan ilegal. Alasannya, Kabupaten Sleman sudah tidak merekomendasikan Tenaga Kerja Indonesia bekerja pada sektor informal di luar negeri.
Kepala Disnakersos Sleman, Yuli Setiono Dwi Warsito menuturkan, pekerja rumah tangga asal Sleman yang bekerja di luar negeri pasti tidak melalui tahap yang seharusnya. Mulai dari meminta rekomendasi ke Disnakersos, hingga mengurus surat-surat yang dibutuhkan. Kemungkinan, lanjutnya, mereka menumpang daerah lain dan dokumen yang digunakan tidak sah.
Ia menambahkan, kejadian ini akan tampak ketika para pekerja rumah tangga tersebut mengalami masalah di tempat kerjanya. “Barulah ketahuan asal mula bagaimana mereka bisa bekerja di luar negeri,” ungkapnya kepada Harian Jogja, Jumat (3/8).
Ia menjelaskan, pertimbangan kekerasan terhadap TKI informal, seperti, pekerja rumah tangga, menjadi salah satu penyebab penghapusan rekomendasi oleh pemkab untuk bidang tersebut.
“Selain itu, kami juga tidak ingin harga diri bangsa diinjak-injak dengan menjadi pekerja rumah tangga di negeri orang,” ujarnya. (ali)
sumber: http://www.solopos.com/2012/channel/jateng/pengiriman-tki-prt-asal-sleman-dipastikan-ilegal-315750
Kepala Disnakersos Sleman, Yuli Setiono Dwi Warsito menuturkan, pekerja rumah tangga asal Sleman yang bekerja di luar negeri pasti tidak melalui tahap yang seharusnya. Mulai dari meminta rekomendasi ke Disnakersos, hingga mengurus surat-surat yang dibutuhkan. Kemungkinan, lanjutnya, mereka menumpang daerah lain dan dokumen yang digunakan tidak sah.
Ia menambahkan, kejadian ini akan tampak ketika para pekerja rumah tangga tersebut mengalami masalah di tempat kerjanya. “Barulah ketahuan asal mula bagaimana mereka bisa bekerja di luar negeri,” ungkapnya kepada Harian Jogja, Jumat (3/8).
Ia menjelaskan, pertimbangan kekerasan terhadap TKI informal, seperti, pekerja rumah tangga, menjadi salah satu penyebab penghapusan rekomendasi oleh pemkab untuk bidang tersebut.
“Selain itu, kami juga tidak ingin harga diri bangsa diinjak-injak dengan menjadi pekerja rumah tangga di negeri orang,” ujarnya. (ali)
sumber: http://www.solopos.com/2012/channel/jateng/pengiriman-tki-prt-asal-sleman-dipastikan-ilegal-315750
Kamis, 02 Agustus 2012
Malaysia Minta Puluhan Ribu PRT dari Indonesia
TEMPO.CO, Kuala Lumpur - Setelah dicabutnya pembekuan pengiriman pembantu rumah tangga (PRT) ke Malaysia, ratusan agensi dan pengerah tenaga kerja di Negeri Jiran tersebut mulai mengajukan permohonan (demand letter) melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur. Dari sekian banyak permohonan, KBRI telah menyetujui 22.250 surat.
Hal tersebut dijelaskan Atase Ketenagakerjaan KBRI Kuala Lumpur Agus Triyanto saat ditemui Tempo di ruang kerjanya, Kamis, 2 Agustus 2012. “Ada 108 agensi dan pengerah tenaga kerja yang mengajukan permohonan ini. Namun, kami baru menyetujui 22.250 surat,” kata Agus.
Beberapa persyaratan diminta KBRI dari agensi sebelum meluluskan permohonan tersebut, di antaranya profil calon majikan serta gaji minimal 700 ringgit (sekitar Rp 2 juta) per bulan untuk penempatan baru.
Selain itu, menurut Agus, pihaknya juga giat memberi penjelasan kepada majikan dan pihak-pihak terkait di Malaysia bahwa pembantu rumah tangga harus mendapatkan perlakuan yang baik. “Kami jelaskan bahwa pekerja domestik kita itu bukan robot yang bisa bekerja apa saja dan kapan saja. Mereka itu manusia yang punya sisi kemanusiaan, hak asasi, dan harga diri," katanya.
Hal ini dilakukan untuk mendukung rencana penghapusan pembantu rumah tangga yang tinggal bersama majikan selama 24 jam. “Road map (ketentuan kerja) yang dibuat Puslitbang Kementerian Tenaga Kerja tahun 2017 nanti, pembantu rumah tangga bekerja sesuai kompetensi dan waktu kerjanya, serta tidak tinggal 24 jam bersama majikan,” kata Agus.
Pernyataan ini sekaligus mengoreksi keterangan Ketua BNP2TKI Jumhur Hidayat bahwa pengiriman pembantu rumah tangga akan dihentikan pada 2017. Karena itu, Atase Ketenagakerjaan KBRI giat melakukan pendekatan kepada pihak otoritas Malaysia agar ketentuan tenaga kerja 2017 tersebut bisa terlaksana.
MASRUR
sumber: http://www.tempo.co/read/news/2012/08/02/118420865/Malaysia-Minta-Puluhan-Ribu-PRT-dari-Indonesia
Hal tersebut dijelaskan Atase Ketenagakerjaan KBRI Kuala Lumpur Agus Triyanto saat ditemui Tempo di ruang kerjanya, Kamis, 2 Agustus 2012. “Ada 108 agensi dan pengerah tenaga kerja yang mengajukan permohonan ini. Namun, kami baru menyetujui 22.250 surat,” kata Agus.
Beberapa persyaratan diminta KBRI dari agensi sebelum meluluskan permohonan tersebut, di antaranya profil calon majikan serta gaji minimal 700 ringgit (sekitar Rp 2 juta) per bulan untuk penempatan baru.
Selain itu, menurut Agus, pihaknya juga giat memberi penjelasan kepada majikan dan pihak-pihak terkait di Malaysia bahwa pembantu rumah tangga harus mendapatkan perlakuan yang baik. “Kami jelaskan bahwa pekerja domestik kita itu bukan robot yang bisa bekerja apa saja dan kapan saja. Mereka itu manusia yang punya sisi kemanusiaan, hak asasi, dan harga diri," katanya.
Hal ini dilakukan untuk mendukung rencana penghapusan pembantu rumah tangga yang tinggal bersama majikan selama 24 jam. “Road map (ketentuan kerja) yang dibuat Puslitbang Kementerian Tenaga Kerja tahun 2017 nanti, pembantu rumah tangga bekerja sesuai kompetensi dan waktu kerjanya, serta tidak tinggal 24 jam bersama majikan,” kata Agus.
Pernyataan ini sekaligus mengoreksi keterangan Ketua BNP2TKI Jumhur Hidayat bahwa pengiriman pembantu rumah tangga akan dihentikan pada 2017. Karena itu, Atase Ketenagakerjaan KBRI giat melakukan pendekatan kepada pihak otoritas Malaysia agar ketentuan tenaga kerja 2017 tersebut bisa terlaksana.
MASRUR
sumber: http://www.tempo.co/read/news/2012/08/02/118420865/Malaysia-Minta-Puluhan-Ribu-PRT-dari-Indonesia
UU Perlindungan PRT: Kebutuhan Penting dan Mendesak bagi Pekerja Rumah Tangga!
Profesi Pekerja Rumah Tangga (PRT), masih dipandang “sebelah mata” oleh semua lapisan masyarakat, bahkan lapisan masyarakat tertinggi, dalam hal ini Negara. Hal ini dikarenakan belum adanya peraturan perundangan yang memberikan jaminan terhadap PRT yang mengatur secara jelas hak-hak PRT. Komitmen Presiden SBY untuk memberikan perlindungan terhadap PRT masih sebatas janji saja.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mencakup peraturan perlindungan bagi PRT. Satu-satunya peraturan yang bisa mengakomodir yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun UU tersebut hanya dapat diterapkan sebatas pada kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh PRT saja, tidak mencakup aspek-aspek ketenagakerjaan PRT, yang sangat sering dialami oleh PRT dan dalam beberapa kasus merupakan cikal bakal terjadinya kekerasan terhadap PRT.
Menurut Dinda Nuurannisaa Yura, aktivis dari Solidaritas Perempuan, yang telah sekian tahun bergelut dengan masalah PRT di Indonesia, kata ”Pembantu” dan ”Pekerja” bukan sekadar perbedaan istilah. Penggunaan terminologi Pekerja juga mengandung makna bahwa PRT juga memiliki hak sebagaimana pekerja lainnya.
Dinda, dalam diskusi online bulanan atau #diktum yang dilaksanakan oleh ICJR pada Kamis, 2 Agustus 2012 di Sekretariat ICJR, yang dimoderatori oleh Anggara, mengatakan bahwa apa yang dialami oleh para buruh migran yang bekerja sebagai PRT sebenarnya tidak jauh beda dialami juga oleh para PRT di Indonesia. Hanya saja tidak mencuat ke permukaan karena korban kerap kali hanya diam jika muncul masalah. Begitupun masyarakat yang mengetahui tentang masalah tersebut. Ditambah media kita juga sangat jarang mengangkat masalah-masalah PRT domestik, lebih sering mengangkat berita PRT di luar negeri.
Tentang jam kerja PRT, gaji yang rendah atau tidak dibayarkan, hak komunikasi, kekerasan fisik, merupakan permasalahan-permasalahan umum yang dialami oleh PRT domestik. Hampir semua PRT domestik (termasuk di Jakarta) bekerja tanpa perjanjian kerja, kecuali di Jogja karena. Sebagian PRT di Jogja telah bekerja dengan perjanjian kerja antara PRT dengan majikan. Hal itu dapat terjadi karena Jogja telah memiliki Perda PRT, disamping juga komunitas/ jaringan PRT di Jogja sangat solid dalam menyuarakan dan melakukan gerakan untuk perlindungan terhadap PRT.
Masalah-masalah yang dialami PRT domestik memang akan terminimalisir, jika Indonesia telah memiliki peraturan perundangan yang mengatur tentang PRT. Desakan masyarakat sipil akhirnya berhasil memasukkan RUU PRT kedalam prolegnas 2004 – 2009. Namun, sampai akhir masa jabatan DPR 2004 – 2009, RUU ini tidak dibahas sama sekali. RUU ini kembali masuk ke Prolegnas periode sekarang, dan masuk ke dalam prioritas tahun 2010 dan 2011. Berkat desakkan masyarakat melalui aksi di depan gedung DPR, RUU ini masuk prioritas 2012.
Berdasarkan Rapid Assesment JALA PRT (Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga), 2009, jumlah PRT di Indonesia mencapai lebih dari 10 juta orang. UU PRT menjadi kebutuhan yang sangat pokok dan mendesak. Para PRT yang akan membawa kasus-kasus yang dialaminya ke jalur hukum banyak yang mengalami hambatan atau mandeg begitu saja karena para penegak hukum berdalih tidak terdapat dasar hukum yang menjadi dasar penyelesai kasus.
Masyarakat dapat turut mendorong perbaikan/perubahan terhadap kondisi atau keberadaan PRT, dengan merubah paradigma keberadaan PRT, cara pandang terhadap PRT. Masyarakat yang selama ini berperan sebagai majikan juga merupakan tonggak penting dalam perjuangan ini. (AV/ICJR)
sumber: http://icjr.or.id/uu-perlindungan-prt-kebutuhan-penting-dan-mendesak-bagi-pekerja-rumah-tangga/
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mencakup peraturan perlindungan bagi PRT. Satu-satunya peraturan yang bisa mengakomodir yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun UU tersebut hanya dapat diterapkan sebatas pada kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh PRT saja, tidak mencakup aspek-aspek ketenagakerjaan PRT, yang sangat sering dialami oleh PRT dan dalam beberapa kasus merupakan cikal bakal terjadinya kekerasan terhadap PRT.
Menurut Dinda Nuurannisaa Yura, aktivis dari Solidaritas Perempuan, yang telah sekian tahun bergelut dengan masalah PRT di Indonesia, kata ”Pembantu” dan ”Pekerja” bukan sekadar perbedaan istilah. Penggunaan terminologi Pekerja juga mengandung makna bahwa PRT juga memiliki hak sebagaimana pekerja lainnya.
Dinda, dalam diskusi online bulanan atau #diktum yang dilaksanakan oleh ICJR pada Kamis, 2 Agustus 2012 di Sekretariat ICJR, yang dimoderatori oleh Anggara, mengatakan bahwa apa yang dialami oleh para buruh migran yang bekerja sebagai PRT sebenarnya tidak jauh beda dialami juga oleh para PRT di Indonesia. Hanya saja tidak mencuat ke permukaan karena korban kerap kali hanya diam jika muncul masalah. Begitupun masyarakat yang mengetahui tentang masalah tersebut. Ditambah media kita juga sangat jarang mengangkat masalah-masalah PRT domestik, lebih sering mengangkat berita PRT di luar negeri.
Tentang jam kerja PRT, gaji yang rendah atau tidak dibayarkan, hak komunikasi, kekerasan fisik, merupakan permasalahan-permasalahan umum yang dialami oleh PRT domestik. Hampir semua PRT domestik (termasuk di Jakarta) bekerja tanpa perjanjian kerja, kecuali di Jogja karena. Sebagian PRT di Jogja telah bekerja dengan perjanjian kerja antara PRT dengan majikan. Hal itu dapat terjadi karena Jogja telah memiliki Perda PRT, disamping juga komunitas/ jaringan PRT di Jogja sangat solid dalam menyuarakan dan melakukan gerakan untuk perlindungan terhadap PRT.
Masalah-masalah yang dialami PRT domestik memang akan terminimalisir, jika Indonesia telah memiliki peraturan perundangan yang mengatur tentang PRT. Desakan masyarakat sipil akhirnya berhasil memasukkan RUU PRT kedalam prolegnas 2004 – 2009. Namun, sampai akhir masa jabatan DPR 2004 – 2009, RUU ini tidak dibahas sama sekali. RUU ini kembali masuk ke Prolegnas periode sekarang, dan masuk ke dalam prioritas tahun 2010 dan 2011. Berkat desakkan masyarakat melalui aksi di depan gedung DPR, RUU ini masuk prioritas 2012.
Berdasarkan Rapid Assesment JALA PRT (Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga), 2009, jumlah PRT di Indonesia mencapai lebih dari 10 juta orang. UU PRT menjadi kebutuhan yang sangat pokok dan mendesak. Para PRT yang akan membawa kasus-kasus yang dialaminya ke jalur hukum banyak yang mengalami hambatan atau mandeg begitu saja karena para penegak hukum berdalih tidak terdapat dasar hukum yang menjadi dasar penyelesai kasus.
Masyarakat dapat turut mendorong perbaikan/perubahan terhadap kondisi atau keberadaan PRT, dengan merubah paradigma keberadaan PRT, cara pandang terhadap PRT. Masyarakat yang selama ini berperan sebagai majikan juga merupakan tonggak penting dalam perjuangan ini. (AV/ICJR)
sumber: http://icjr.or.id/uu-perlindungan-prt-kebutuhan-penting-dan-mendesak-bagi-pekerja-rumah-tangga/
Rabu, 01 Agustus 2012
Pemerintah Akan Hentikan Penempatan TKI PRT
[JAKARTA] Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat menyatakan pemerintah akan menghentikan penempatan TKI sektor informal atau penata laksana rumah tangga (PLRT).
"Bukan merendahkan TKI PLRT tetapi ada saatnya tidak ada lagi TKI PLRT," katanya di Pekanbaru, Selasa (31/7), dalam rangkaian Safari Ramadhan BNP2TKI V 24 Juli - 3 Agustus 2012 ke Sumut, NAD, Riau, dan Kepri.
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi merencanakan penghentian penempatan TKI PLRT pada 2017. Sejauh ini pemerintah telah menghentikan penempatan sementara (moratorium) TKI PLRT ke Arab Saudi, Jordania, Kuwait, Suriah, dan Malaysia.
"Penempatan TKI PLRT tak akan dilakukan ke negara-negara yang tidak mampu menjamin perlindungannya," katanya.
Jumhur mengakui permasalahan TKI di luar negeri umumnya dialami mereka yang bekerja pada sektor informal atau penata laksana rumah tangga (PLRT) karena memang perlindungannya sangat rentan.
"TKI PLRT cenderung terisolasi karena bekerja dan tinggal di dalam rumah pengguna, hubungan kerjanya subyektif, emosional, dan tidak terjangkau oleh ketentuan perundang-undangan di negara penempatan," katanya.
Sedangkan bagi TKI formal atau mereka yang bekerja pada perusahaan berbadan hukum terjamin perlindungannya. Saat ini terdapat sekitar enam juta TKI di 116 negara dengan porsi 55 persen TKI informal atau PLRT dan 45 persen TKI formal.
"Jumlah TKI PLRT akan terus dikurangi hingga dihentikan pada suatu saat," katanya. Ia menegaskan, pemerintah mulai fokus pada penempatan TKI formal terampil, semiterampil, hingga tenaga-tenaga profesional.
Beragam persoalan TKI di luar negeri membuat pemerintah tertantang menggencarkan program prorakyat yang banyak menyerap tenaga kerja di dalam negeri. "Pemerintah perlu menggencarkan program prorakyat, jangan menyelesaikan masalah dengan menjadi TKI," kata Jumhur.
Ia menegaskan, doktrin BNP2TKI adalah mendahulukan masyarakat untuk mengabdi atau bekerja di dalam negeri dan tidak serta merta hanya menginginkan bekerja di luar negeri. "Sepanjang lapangan kerja di dalam negeri masih amat terbatas dan persoalan pengangguran dan kemiskinan maka siapapun termasuk pemerintah tak bisa menahan warganya untuk bekerja ke luar negeri karena itu merupakan HAM . Tugas pemerintah memfasilitasi," katanya.
Ia sangat mendukung bila kepala daerah selaku pemimpin pemerintah di daerah hingga pemimpin di pemerintahan pusat menyediakan lapangan kerja yang seluas-luasnya.
Sementara itu ketika menyampaikan kuliah umum di Universitas Riau,
Kepala BNP2TKI, Moh Jumhur Hidayat mengatakan globalisasi dunia yang ditandai dengan liberalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan telah melahirkan ketidakadilan dalam liberalisasi migrasi.
"Ketidakadilan ini disebabkan para pemimpin negara maju mempersulit datangnya tenaga kerja asing (TKA)," ujar Kepala BNP2TKI ketika menyampaikan Kuliah Umum di Universitas Riau (UNRI) di Pekanbaru, Selasa (31/7).
Menurut Jumhur, bentuk ketidakadilan itu dicontohkan dengan meski para pemimpin negara-negara maju seolah membutuhkan adanya TKA untuk mengisi di banyak sektor namun dari sisi persyaratan yang diminta seperti soal bahasa sangat tidak masuk akal. "Untuk Australia, syarat skore IELTS yang diminta 7.0. Syarat tinggi itu untuk orang Australia sendiri sulit diraih," paparnya.
Ia menyayangkan, sifat hipokrit para pemimpin di negara maju. Padahal di level masyarakatnya, kebutuhan itu sangat dirasakan. Politik migrasi negara maju yang tertutup ini merugikan bangsa Indonesia. Yang butuh kerja, kata Jumhur bukan para pemimpinnya tapi masyarakatnya. Dan yang ingin kerja bukan Jumhur, tapi para TKI.
Dicontohkannya, di Jerman, ada permintaan 7.000 orang perawat Indonesia. Sayangnya, ketika BNP2TKI menyanggupi kebutuhan itu ada regulasi para pemimpin Uni Eropa yang membatasi datangnya pekerja dari luar Uni Eropa.
Kepada para mahasiswa UNRI, Jumhur mengatakan, kalau republik ini menyediakan tempat anda untuk mengabdi silahkan mengabdi kepada tanah air. Namun, bila pekerjaan tidak ada di dalam negeri silahkan bekerja di luar negeri. [E-8]
sumber: http://www.suarapembaruan.com/home/pemerintah-akan-hentikan-penempatan-tki-prt/22944
"Bukan merendahkan TKI PLRT tetapi ada saatnya tidak ada lagi TKI PLRT," katanya di Pekanbaru, Selasa (31/7), dalam rangkaian Safari Ramadhan BNP2TKI V 24 Juli - 3 Agustus 2012 ke Sumut, NAD, Riau, dan Kepri.
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi merencanakan penghentian penempatan TKI PLRT pada 2017. Sejauh ini pemerintah telah menghentikan penempatan sementara (moratorium) TKI PLRT ke Arab Saudi, Jordania, Kuwait, Suriah, dan Malaysia.
"Penempatan TKI PLRT tak akan dilakukan ke negara-negara yang tidak mampu menjamin perlindungannya," katanya.
Jumhur mengakui permasalahan TKI di luar negeri umumnya dialami mereka yang bekerja pada sektor informal atau penata laksana rumah tangga (PLRT) karena memang perlindungannya sangat rentan.
"TKI PLRT cenderung terisolasi karena bekerja dan tinggal di dalam rumah pengguna, hubungan kerjanya subyektif, emosional, dan tidak terjangkau oleh ketentuan perundang-undangan di negara penempatan," katanya.
Sedangkan bagi TKI formal atau mereka yang bekerja pada perusahaan berbadan hukum terjamin perlindungannya. Saat ini terdapat sekitar enam juta TKI di 116 negara dengan porsi 55 persen TKI informal atau PLRT dan 45 persen TKI formal.
"Jumlah TKI PLRT akan terus dikurangi hingga dihentikan pada suatu saat," katanya. Ia menegaskan, pemerintah mulai fokus pada penempatan TKI formal terampil, semiterampil, hingga tenaga-tenaga profesional.
Beragam persoalan TKI di luar negeri membuat pemerintah tertantang menggencarkan program prorakyat yang banyak menyerap tenaga kerja di dalam negeri. "Pemerintah perlu menggencarkan program prorakyat, jangan menyelesaikan masalah dengan menjadi TKI," kata Jumhur.
Ia menegaskan, doktrin BNP2TKI adalah mendahulukan masyarakat untuk mengabdi atau bekerja di dalam negeri dan tidak serta merta hanya menginginkan bekerja di luar negeri. "Sepanjang lapangan kerja di dalam negeri masih amat terbatas dan persoalan pengangguran dan kemiskinan maka siapapun termasuk pemerintah tak bisa menahan warganya untuk bekerja ke luar negeri karena itu merupakan HAM . Tugas pemerintah memfasilitasi," katanya.
Ia sangat mendukung bila kepala daerah selaku pemimpin pemerintah di daerah hingga pemimpin di pemerintahan pusat menyediakan lapangan kerja yang seluas-luasnya.
Sementara itu ketika menyampaikan kuliah umum di Universitas Riau,
Kepala BNP2TKI, Moh Jumhur Hidayat mengatakan globalisasi dunia yang ditandai dengan liberalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan telah melahirkan ketidakadilan dalam liberalisasi migrasi.
"Ketidakadilan ini disebabkan para pemimpin negara maju mempersulit datangnya tenaga kerja asing (TKA)," ujar Kepala BNP2TKI ketika menyampaikan Kuliah Umum di Universitas Riau (UNRI) di Pekanbaru, Selasa (31/7).
Menurut Jumhur, bentuk ketidakadilan itu dicontohkan dengan meski para pemimpin negara-negara maju seolah membutuhkan adanya TKA untuk mengisi di banyak sektor namun dari sisi persyaratan yang diminta seperti soal bahasa sangat tidak masuk akal. "Untuk Australia, syarat skore IELTS yang diminta 7.0. Syarat tinggi itu untuk orang Australia sendiri sulit diraih," paparnya.
Ia menyayangkan, sifat hipokrit para pemimpin di negara maju. Padahal di level masyarakatnya, kebutuhan itu sangat dirasakan. Politik migrasi negara maju yang tertutup ini merugikan bangsa Indonesia. Yang butuh kerja, kata Jumhur bukan para pemimpinnya tapi masyarakatnya. Dan yang ingin kerja bukan Jumhur, tapi para TKI.
Dicontohkannya, di Jerman, ada permintaan 7.000 orang perawat Indonesia. Sayangnya, ketika BNP2TKI menyanggupi kebutuhan itu ada regulasi para pemimpin Uni Eropa yang membatasi datangnya pekerja dari luar Uni Eropa.
Kepada para mahasiswa UNRI, Jumhur mengatakan, kalau republik ini menyediakan tempat anda untuk mengabdi silahkan mengabdi kepada tanah air. Namun, bila pekerjaan tidak ada di dalam negeri silahkan bekerja di luar negeri. [E-8]
sumber: http://www.suarapembaruan.com/home/pemerintah-akan-hentikan-penempatan-tki-prt/22944
Rabu, 25 Juli 2012
PRT Migran Rentan Penganiayaan
Jia Xiang - Negara yang tidak membekali pendidikan yang memadai bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) Migran sama artinya dengan menggadaikan warganya ke pada bangsa asing. Ironisnya, situasi ini berlaku bagi PRT Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri, terutama di Timur Tengah. Mereka kebanyakan tidak dibekali dengan pendidikan dan latihan (Diklat) yang memadai.
Demikian mengemuka dalam diskusi antara Tim Institut Kapal Perempuan, Tim Jala PRT dengan Media masa pada Kamis (14/6/12) di Jakarta. Menurut aktivis Kapal Perempuan, Budhis Utami, masalah utama yang menyelimuti ruang PRT Migran Indonesia adalah perhatian pemerintah yang minim dalam hal memberi diklat dan persiapan.
Akibatnya PRT Migran Indonesia tidak mengetahui hak-haknya dan sering diperlakukan semena-mena oleh majikannya. Selain itu sering terjadi kesalahpahaman antara majikan dan PRT yang berbuntut kekerasan bagi PRT. “Selama ini PRT Migran hanya diajarkan menjadi penurut, sementara budaya masyarakat di negara calon majikan tidak diajarkan,” ungkap Utami.
Menurut Utami, situasi demikian terjadi karena Modul, Kurikulum Diklat Pra Pemberangkatan PRT migran yang dibuat pemerintah belum maksimal. Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKN) yang menjadi pelaksana pelatihan belum mengaplikasikan antara keterampilan, keadilan gender dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Akibatnya merebak pelanggaran terhadap hak dan kewajiban, seperti penambahan jam kerja yang di luar kontrak. Namun hal mendasar dari permasalahan itu adalah perjanjian kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Indonesia dan negara tujuan PRT, khususnya Arab Saudi yang masih lemah. Akibatnya majikan merasa bisa memperlakukan PRT Indonesia sekehendak hatinya. “Keadaan ini sangat berbeda dengan Thailand dan negara-negara lain yang memiliki badan perlindungan khusus yang siap mengawal PRTnya,” terang Utami.
Utami juga mengungkap beberapa temuan mengenai modul pendidikan bagi PRT migran ke Timur Tengah. Misalnya soal pendidikan pra pemberangkatan untuk PRT Migran. Bagi mereka yang baru pertama ke Timur Tengah, diklat untuk Penatalaksanaan Rumah Tangga (PLRT) berlangsung selama 21 hari (241 jam). Sedangkan yang sudah pernah bekerja di sana adalah 11 hari (120 jam). Dari pembagian waktu itu, 168 jam untuk pendidikan keterampilan dan 62 jam untuk PAP dan pengetahuan umum. Cara seperti itu lebih memfokuskan pada keterampilan dan kewajiban PRT agar bekerja lebih rajin dan manut kepada majikan. Modul yang diberikan juga tidak menginformasikan perihal hak pekerja, bahasa Arab, Peraturan yang melindungi PRT, dan undang-undang yang berlaku di negara tujuan. Diklat yang dilaksanakan juga tidak diawasi dengan ketat dari pemerintah sehingga banyak PRT migran yang lulus seleksi dan diberangkatkan sekalipun tidak dapat membaca. Dari sini jelas bahwa tidak diberlakukannya sanksi tegas dari pemerintah terhadap penyelenggara pendidikan bagi PRT migran seperti tercantum dalam pasal 41-44 UU No. 39/2004 tentang Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri (PPTKILN). Dalam hal ini termasuk pemalsuan dokumen seperti menambah data usia PRT migran yang masih tergolong anak-anak.
Mantan PRT migran yang dikirim ke Arab Saudi, Sofianti menuturkan pengalamannya. Wanita 40an tahun itu sambil menangis menceritakan pengalaman pahit yang dialaminya selama 8 tahun bekerja di sana. Saat itu usianya baru 17 tahun dan berangkat ke Arab demi memperbaiki ekonomi keluarga. Namun usianya dipalsukan menjadi 34 tahun. Saat itu dia hanya diajarkan agar rajin memasak, menyeterika dan trampil melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya. Sofianti juga diajarkan agar selalu tersenyum dan ramah pada majikan. Namun saat dia tersenyum pada majikan laki-laki malah langsung ditampar, karena dianggap menggoda majikannya. Sebelum berangkat Sofianti hanya diajarkan memasak makanan Indonesia, seperti rawon, dsb. Padahal saat di Arab ketrampilan itu sama sekali tidak terpakai sehingga dia mesti belajar dari nol lagi. Di Arab, Sofianti bekerja di rumah yang memiliki 32 orang anggota keluarga. Awalnya dia hanya disuruh bersih-bersih. Namun setelah itu dia disuruh memasak, dan memberikan makanan kambing. Perjanjian kerja yang 8-10 jam, kemudian berubah menjadi 22 jam.
Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara yang diperkuat dengan pasal 28 c yang menyatakan bahwa pendidikan harus bisa mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidup demi kesejahteraan umat manusia, tak terkecuali para PRT migrant, sepertinya belum sepenuhnya dinikmati anak negeri ini.
Sementara itu, Koordinator JALA PRT, Lita Anggraini mengatakan belum maksimal melindungi PRT migrant. Mereka mudah sekali menjadi korban kekerasan, pemerasan, dan penipuan, di negara Timur Tengah. Stigma tentang upah murah, patuh dan rajin bekerja yang masih melekat di PRT asal Indonesia membuat PRT asal Indonesia mendominasi pasar kerja, terutama di Timur Tengah. Oleh sebab itu pemerintah didorong bertindak tegas dan segera meratifikasi Konvensi Internasional PBB Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarga. Konvensi ini memadatkan perlindungan atas hak-hak Buruh migran dan keluarganya sebagaimana prinsip-prinsip dalam deklarasi universal hak asasi manusia, konvensi Internasional tentang hak sipil dan politik, konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan hak anak, serta menentang diskriminasi dalam pendidikan dari organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan dan budaya.[Donita T/W1]
sumber: http://jia-xiang.biz/read/prt-migran-rentan-penganiayaan
Demikian mengemuka dalam diskusi antara Tim Institut Kapal Perempuan, Tim Jala PRT dengan Media masa pada Kamis (14/6/12) di Jakarta. Menurut aktivis Kapal Perempuan, Budhis Utami, masalah utama yang menyelimuti ruang PRT Migran Indonesia adalah perhatian pemerintah yang minim dalam hal memberi diklat dan persiapan.
Akibatnya PRT Migran Indonesia tidak mengetahui hak-haknya dan sering diperlakukan semena-mena oleh majikannya. Selain itu sering terjadi kesalahpahaman antara majikan dan PRT yang berbuntut kekerasan bagi PRT. “Selama ini PRT Migran hanya diajarkan menjadi penurut, sementara budaya masyarakat di negara calon majikan tidak diajarkan,” ungkap Utami.
Menurut Utami, situasi demikian terjadi karena Modul, Kurikulum Diklat Pra Pemberangkatan PRT migran yang dibuat pemerintah belum maksimal. Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKN) yang menjadi pelaksana pelatihan belum mengaplikasikan antara keterampilan, keadilan gender dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Akibatnya merebak pelanggaran terhadap hak dan kewajiban, seperti penambahan jam kerja yang di luar kontrak. Namun hal mendasar dari permasalahan itu adalah perjanjian kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Indonesia dan negara tujuan PRT, khususnya Arab Saudi yang masih lemah. Akibatnya majikan merasa bisa memperlakukan PRT Indonesia sekehendak hatinya. “Keadaan ini sangat berbeda dengan Thailand dan negara-negara lain yang memiliki badan perlindungan khusus yang siap mengawal PRTnya,” terang Utami.
Utami juga mengungkap beberapa temuan mengenai modul pendidikan bagi PRT migran ke Timur Tengah. Misalnya soal pendidikan pra pemberangkatan untuk PRT Migran. Bagi mereka yang baru pertama ke Timur Tengah, diklat untuk Penatalaksanaan Rumah Tangga (PLRT) berlangsung selama 21 hari (241 jam). Sedangkan yang sudah pernah bekerja di sana adalah 11 hari (120 jam). Dari pembagian waktu itu, 168 jam untuk pendidikan keterampilan dan 62 jam untuk PAP dan pengetahuan umum. Cara seperti itu lebih memfokuskan pada keterampilan dan kewajiban PRT agar bekerja lebih rajin dan manut kepada majikan. Modul yang diberikan juga tidak menginformasikan perihal hak pekerja, bahasa Arab, Peraturan yang melindungi PRT, dan undang-undang yang berlaku di negara tujuan. Diklat yang dilaksanakan juga tidak diawasi dengan ketat dari pemerintah sehingga banyak PRT migran yang lulus seleksi dan diberangkatkan sekalipun tidak dapat membaca. Dari sini jelas bahwa tidak diberlakukannya sanksi tegas dari pemerintah terhadap penyelenggara pendidikan bagi PRT migran seperti tercantum dalam pasal 41-44 UU No. 39/2004 tentang Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri (PPTKILN). Dalam hal ini termasuk pemalsuan dokumen seperti menambah data usia PRT migran yang masih tergolong anak-anak.
Mantan PRT migran yang dikirim ke Arab Saudi, Sofianti menuturkan pengalamannya. Wanita 40an tahun itu sambil menangis menceritakan pengalaman pahit yang dialaminya selama 8 tahun bekerja di sana. Saat itu usianya baru 17 tahun dan berangkat ke Arab demi memperbaiki ekonomi keluarga. Namun usianya dipalsukan menjadi 34 tahun. Saat itu dia hanya diajarkan agar rajin memasak, menyeterika dan trampil melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya. Sofianti juga diajarkan agar selalu tersenyum dan ramah pada majikan. Namun saat dia tersenyum pada majikan laki-laki malah langsung ditampar, karena dianggap menggoda majikannya. Sebelum berangkat Sofianti hanya diajarkan memasak makanan Indonesia, seperti rawon, dsb. Padahal saat di Arab ketrampilan itu sama sekali tidak terpakai sehingga dia mesti belajar dari nol lagi. Di Arab, Sofianti bekerja di rumah yang memiliki 32 orang anggota keluarga. Awalnya dia hanya disuruh bersih-bersih. Namun setelah itu dia disuruh memasak, dan memberikan makanan kambing. Perjanjian kerja yang 8-10 jam, kemudian berubah menjadi 22 jam.
Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara yang diperkuat dengan pasal 28 c yang menyatakan bahwa pendidikan harus bisa mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidup demi kesejahteraan umat manusia, tak terkecuali para PRT migrant, sepertinya belum sepenuhnya dinikmati anak negeri ini.
Sementara itu, Koordinator JALA PRT, Lita Anggraini mengatakan belum maksimal melindungi PRT migrant. Mereka mudah sekali menjadi korban kekerasan, pemerasan, dan penipuan, di negara Timur Tengah. Stigma tentang upah murah, patuh dan rajin bekerja yang masih melekat di PRT asal Indonesia membuat PRT asal Indonesia mendominasi pasar kerja, terutama di Timur Tengah. Oleh sebab itu pemerintah didorong bertindak tegas dan segera meratifikasi Konvensi Internasional PBB Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarga. Konvensi ini memadatkan perlindungan atas hak-hak Buruh migran dan keluarganya sebagaimana prinsip-prinsip dalam deklarasi universal hak asasi manusia, konvensi Internasional tentang hak sipil dan politik, konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan hak anak, serta menentang diskriminasi dalam pendidikan dari organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan dan budaya.[Donita T/W1]
sumber: http://jia-xiang.biz/read/prt-migran-rentan-penganiayaan
Kamis, 19 Juli 2012
Mengaku Disiksa Majikan PRT Nekat Kabur Panjat Atap Rumah
TRIBUNNEWS.COM, MANADO - Seorang pembantu rumah tangga asal Lamongan bernama Rina membuat geger warga Kelurahan Tikala Kumaraka, Lingkungan IV, sekitar pukul 08.30 Wita, Kamis (19/5/2012).
Pagi-pagi buta, Rina sudah memanjat atap rumah keluarga Woinalang-Waleleng. Kepala Lingkungan IV Herry Hapsi mengatakan, Rina mengaku disiksa majikan sudah selama satu minggu ini.
"Pagi-pagi biasa kasih bersih lingkungan, biasa sapu-sapu. Tiba-tiba ada suara dari rumah keluarga Woinalang-Waleleng, depan rumah saya. Saya dengar di atas atap ada seorang ibu gerak-gerakkan tangannya. Dia kaseh tanda mau lompat. Kita bilang tunggu, tunggu. Baru kita bilang duduk dulu. Saya akan siapkan tangga untuk turun. Kurang 1-2 jam dia menunggu soalnya ini dua lantai, jadi harus atur tangga dulu," jelasnya.
Dia menambahkan Rina lari dari rumah sebelah. "Sekarang kita amankan di rumah saya, ketua lingkungan. Baru saya interogasi. Ternyata dia dari Lamongan. Kita datangkan orang Lamongan supaya berbicara dengan dia karena dia kurang bisa berbahasa Indonesia. Ternyata dia sudah sejak pukul 03.00 pagi di atas atap. Dia juga bilang sudah tiga bulan tak terima gaji. Katanya dia sering dianiaya, ada bagian tubuhnya yang terlihat memar," terangnya.
sumber: http://www.tribunnews.com/2012/07/19/mengaku-disiksa-majikan-prt-nekat-kabur-panjat-atap-rumah
Pagi-pagi buta, Rina sudah memanjat atap rumah keluarga Woinalang-Waleleng. Kepala Lingkungan IV Herry Hapsi mengatakan, Rina mengaku disiksa majikan sudah selama satu minggu ini.
"Pagi-pagi biasa kasih bersih lingkungan, biasa sapu-sapu. Tiba-tiba ada suara dari rumah keluarga Woinalang-Waleleng, depan rumah saya. Saya dengar di atas atap ada seorang ibu gerak-gerakkan tangannya. Dia kaseh tanda mau lompat. Kita bilang tunggu, tunggu. Baru kita bilang duduk dulu. Saya akan siapkan tangga untuk turun. Kurang 1-2 jam dia menunggu soalnya ini dua lantai, jadi harus atur tangga dulu," jelasnya.
Dia menambahkan Rina lari dari rumah sebelah. "Sekarang kita amankan di rumah saya, ketua lingkungan. Baru saya interogasi. Ternyata dia dari Lamongan. Kita datangkan orang Lamongan supaya berbicara dengan dia karena dia kurang bisa berbahasa Indonesia. Ternyata dia sudah sejak pukul 03.00 pagi di atas atap. Dia juga bilang sudah tiga bulan tak terima gaji. Katanya dia sering dianiaya, ada bagian tubuhnya yang terlihat memar," terangnya.
sumber: http://www.tribunnews.com/2012/07/19/mengaku-disiksa-majikan-prt-nekat-kabur-panjat-atap-rumah
Langganan:
Postingan (Atom)