TRIBUNNEWS.COM - Sebanyak 25 orang pembantu rumah tangga asal Indonesia di Arab Saudi, dikabarkan akan menghadapi hukuman mati dalam jangka waktu dekat, atas beberapa tuduhan melakukan kejahatan.
Demikian diberitakan surat kabar lokal Arab Saudi, Arab News. Selain memberitakan kabar mengerikan itu, mereka juga mengatakan sebanyak 22 orang pembantu rumah tangga asal Indonesia yang sebelumnya terancam hukuman mati, telah diampuni kesalahannya, dan telah dalam perjalanan pulang ke Indonesia.
"Dua puluh dua narapidana Indonesia yang terancam hukuman mati di Kerajaan telah dibebaskan dan dipulangkan kembali ke Indonesia. Sementara 25 pembantu rumah tangga masih menghadapi hukuman mati di Arab Saudi karena melakukan berbagai pelanggaran," lapor kantor berita berbahasa Inggris Arab itu, Sabtu (7/4/2012).
Dari ke 25 terhukum mati itu, enam diantaranya menghadapi hukumannya di Riyadh, sementara sisanya, akan menjalani hukumannya di provinsi-provinsi wilayah Barat Arab Saudi.
"Enam pembantu rumah tangga menghadapi hukuman mati di Riyadh, sedangkan sekitar 19 sisanya di wilayah Barat," seperti dikatakan Juru Bicara Kedutaan Besar Indonesia, Hendrar Pramutyo, dikutip dari globalnation.inquirer.net, Minggu (8/4/2012).
Jakarta menurutnya akan mengirimkan 14 anggota satuan tugas Presiden untuk Kerajaan Arab Saudi pada tanggal 7 April, untuk berbicara dengan para pejabat Saudi, guna menyelamatkan ke 25 orang tersebut.
"Kami juga telah meminta izin dari pemerintah tuan rumah untuk memungkinkan delegasi tersebut untuk mengunjungi penjara Saudi, dimana sebanyak 1.700 warga Indonesia menjalani hukuman penjara," katanya.
Namun hingga berita ini diturunkan, kebenaran informasi itu belum dapat dipastikan. (globalnation.inquirer.net/*Samuel Febrianto)
sumber:
http://www.tribunnews.com/2012/04/08/25-prt-indonesia-di-arab-saudi-terancam-hukuman-mati
Minggu, 08 April 2012
Selasa, 03 April 2012
ILO: Masih Ada PRT Berusia di Bawah 15 Tahun Bukti Kemiskinan
Diperkirakan sekitar 688.000 anak yang berusia 18 tahun menjadi pekerja rumah tangga wanita di Indonesia dan 25 persen di antaranya berusia di bawah 15 tahun.
Hal tersebut dikatakan Koordinator Program International Labour Organization (ILO) Untuk pekerja Migran, Muhammad Nour dalam diskusi interaktif dengan tema "Problematika dan Solusi tentang Pekerja Rumah Tangga dan Pekerja Rumah Tangga Anak di Sumatera Utara" yang digelar di Medan, Rabu.
Dia mengatakan, masih adanya anak berusia di bawah 15 tahun menjadi pekerja di rumah tangga, membuktikan masih banyaknya terdapat kemiskinan di negeri ini.
"Angka kemiskinan masih banyak terdapat di Indonesia, hal ini perlu mendapat perhatian serius bagi Pemerintah untuk menanggulanginya," kata Nour.
Menurut dia, wanita berusia di bawah 15 tahun itu masih tergolong kecil dan tidak pantas bekerja sebagai pembantu rumah tangga.
Seharusnya, seorang wanita dalam usia yang masih tergolong muda itu adalah masa-masa mereka perlu mendapat pembinaan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya serta menimba ilmu di sekolah.
Namun, kenyataannya wanita kecil itu, justru bekerja di rumah orang lain menjadi pembantu rumah tangga. "Kapan lagi waktunya wanita muda itu mengecap pendidikan seperti yang dirasakan teman-teman seusianya. Kehidupan seperti ini benar-benar menyedihkan dan memprihatinkan di era globalisasi ini," katanya.
Selanjutnya, dia menjelaskan, meskipun wanita yang jadi pembantu rumah tangga itu diberikan kesempatan untuk bersekolah. Namun kegiatan sekolah yang dilakukannya tidak tenang dan konsentrasi antara menimba ilmu dan bekerja.
"Cara belajar di sekolah juga tidak bisa fokus dan masih terbayang pekerjaan yang akan mereka lakukan di rumah majikan. Inilah kendala yang dihadapi pekerja rumah tangga anak yang sambil bersekolah," ujarnya.
Namun begitulah kenyataaan yang sering mereka hadapi karena wanita kecil itu terpaksa menjadi pembantu rumah tangga akibat kemiskinan.
"Permasalahan kemiskinan dan pekerja rumah tangga anak yang seperti ini, saya rasa bukan hanya terjadi di Sumatera Utara, melainkan juga daerah-daerah lainnya di Indonesia," kata Nour.
Tanjung Balai
Sementara itu, pengamat pekerja Migran di Sumatera Utara Edi Sunarwan mengatakan, pekerja rumah tangga anak yang masih berusia kecil di bawah 15 tahun masih terdapat di Kota Tanjung Balai,Sumatera Utara.
Fenomena kehidupan yang memprihatinkan seperti ini, menurut dia, tidak asing lagi dialami sejumlah wanita kecil di kota "kerang" itu.
Hal ini sudah berlangsung cukup lama, bahkan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara sudah sering mengadakan penelitian di Tanjung Balai mengenai kehidupan pekerja rumah tangga anak.
Dia mengatakan, dalam survei yang dilakukan perguruan tinggi negeri tertua di Sumatera itu, membuktikan bahwa Kota Tanjung Balai banyak terdapat pekerja rumah tangga yang masih anak-anak dan tergolong dibawah umur.
"Hal-hal yang seperti ini perlu mendapat kajian yang serius dari Pemerintah Kota Tanjung Balai karena masih banyak anak-anak yang jadi pekerja rumah tangga," kata Sunarwan.
Menurut hasil studi yang diperoleh ILO pada 2004 disebutkan, diperkirakan terdapat 2.593.399 pekerja rumah tangga di Indonesia dan sekitar 1,4 milion juta di antaranya adalah pekerja rumah tangga yang bekerja di Pulau Jawa.
Mayoritas pekerja rumah tangga adalah perempuan dengan tingkat pendidikan yang rendah.Mereka umumnya datang dari keluarga miskin di masyarakat pedesaan.
Selain pekerja rumah tangga dewasa, salah satu bentuk umum dari pekerja anak yang ditemukan di Indonesia adalah pekerja rumah tangga anak.
sumber:
http://www.indonesiango.org/en/ngo-activities/poverty/2946-ilo-masih-ada-prt-berusia-di-bawah-15-tahun-bukti-kemiskinan
Hal tersebut dikatakan Koordinator Program International Labour Organization (ILO) Untuk pekerja Migran, Muhammad Nour dalam diskusi interaktif dengan tema "Problematika dan Solusi tentang Pekerja Rumah Tangga dan Pekerja Rumah Tangga Anak di Sumatera Utara" yang digelar di Medan, Rabu.
Dia mengatakan, masih adanya anak berusia di bawah 15 tahun menjadi pekerja di rumah tangga, membuktikan masih banyaknya terdapat kemiskinan di negeri ini.
"Angka kemiskinan masih banyak terdapat di Indonesia, hal ini perlu mendapat perhatian serius bagi Pemerintah untuk menanggulanginya," kata Nour.
Menurut dia, wanita berusia di bawah 15 tahun itu masih tergolong kecil dan tidak pantas bekerja sebagai pembantu rumah tangga.
Seharusnya, seorang wanita dalam usia yang masih tergolong muda itu adalah masa-masa mereka perlu mendapat pembinaan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya serta menimba ilmu di sekolah.
Namun, kenyataannya wanita kecil itu, justru bekerja di rumah orang lain menjadi pembantu rumah tangga. "Kapan lagi waktunya wanita muda itu mengecap pendidikan seperti yang dirasakan teman-teman seusianya. Kehidupan seperti ini benar-benar menyedihkan dan memprihatinkan di era globalisasi ini," katanya.
Selanjutnya, dia menjelaskan, meskipun wanita yang jadi pembantu rumah tangga itu diberikan kesempatan untuk bersekolah. Namun kegiatan sekolah yang dilakukannya tidak tenang dan konsentrasi antara menimba ilmu dan bekerja.
"Cara belajar di sekolah juga tidak bisa fokus dan masih terbayang pekerjaan yang akan mereka lakukan di rumah majikan. Inilah kendala yang dihadapi pekerja rumah tangga anak yang sambil bersekolah," ujarnya.
Namun begitulah kenyataaan yang sering mereka hadapi karena wanita kecil itu terpaksa menjadi pembantu rumah tangga akibat kemiskinan.
"Permasalahan kemiskinan dan pekerja rumah tangga anak yang seperti ini, saya rasa bukan hanya terjadi di Sumatera Utara, melainkan juga daerah-daerah lainnya di Indonesia," kata Nour.
Tanjung Balai
Sementara itu, pengamat pekerja Migran di Sumatera Utara Edi Sunarwan mengatakan, pekerja rumah tangga anak yang masih berusia kecil di bawah 15 tahun masih terdapat di Kota Tanjung Balai,Sumatera Utara.
Fenomena kehidupan yang memprihatinkan seperti ini, menurut dia, tidak asing lagi dialami sejumlah wanita kecil di kota "kerang" itu.
Hal ini sudah berlangsung cukup lama, bahkan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara sudah sering mengadakan penelitian di Tanjung Balai mengenai kehidupan pekerja rumah tangga anak.
Dia mengatakan, dalam survei yang dilakukan perguruan tinggi negeri tertua di Sumatera itu, membuktikan bahwa Kota Tanjung Balai banyak terdapat pekerja rumah tangga yang masih anak-anak dan tergolong dibawah umur.
"Hal-hal yang seperti ini perlu mendapat kajian yang serius dari Pemerintah Kota Tanjung Balai karena masih banyak anak-anak yang jadi pekerja rumah tangga," kata Sunarwan.
Menurut hasil studi yang diperoleh ILO pada 2004 disebutkan, diperkirakan terdapat 2.593.399 pekerja rumah tangga di Indonesia dan sekitar 1,4 milion juta di antaranya adalah pekerja rumah tangga yang bekerja di Pulau Jawa.
Mayoritas pekerja rumah tangga adalah perempuan dengan tingkat pendidikan yang rendah.Mereka umumnya datang dari keluarga miskin di masyarakat pedesaan.
Selain pekerja rumah tangga dewasa, salah satu bentuk umum dari pekerja anak yang ditemukan di Indonesia adalah pekerja rumah tangga anak.
sumber:
http://www.indonesiango.org/en/ngo-activities/poverty/2946-ilo-masih-ada-prt-berusia-di-bawah-15-tahun-bukti-kemiskinan
Sabtu, 31 Maret 2012
PRT Dalam Revisi UU No. 39 Tahun 2004
Perkumpulan Panca Karsa bekerja sama dengan Yayasan Tifa dan Jala – PRT Jakarta menggelar Workshop Sosialisasi dan Konsultasi Publik Perlindungan Hak-hak Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam Revisi Undang-undang No. 39 Tahun 2004 (29/3/2012).
Acara tersebut dilaksanakan di Aula Pertemuan Lesehan Bumi Gora Mataram dan diikuti oleh 50 orang peserta yang terdiri Kepala SKPD Provinsi dan Kabupaten, Kepala Puskesmas, Camat, Kepala Desa, mantan buruh migrant, LSM dan lain-lain.
Pada acara tersebut juga diberikan kesempatan kepada dua orang mantan Tenaga Kerja Wanita (TKW) untuk menceritakan kisah terkait kekerasan yang mereka alami selama menjadi TKW.
Baiq Halwati (45), Direktur Perkumpulan Panca Karsa mengungkapkan Undang-undang No. 39 tahun 2004 tidak mampu melindungi hak-hak buruh migran secara nyata, karena undang-undang tersebut lebih banyak berbicara mengenai penempatan, bukan perlindungan.
Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang PPTKILN ini juga tidak memberikan perlindungan khusus bagi TKW yang bekerja pada sektor rumah tangga. Oleh karena itu perlu adanya banyak revisi terhadap UU No. 39 tahun 2004 ini.
“Kegiatan ini bertujuan untuk membangun dukungan publik terhadap proses advokasi hak-hak PRT dalam revisi UU No. 39 tahun 2004 serta mendorong partisipasi PRT migran dalam proses advokasi hak-hak PRT dalam revisi UU No. 39 tahun 2004”, ujarnya.
Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta kerja advokasi yang sistematis dan berkelanjutan sehingga terpenuhinya hak-hak PRT migran dalam revisi UU No. 39 tahun 2004
sumber:
http://buruhmigran.or.id/2012/03/31/ppk-pancakarsa-tki-lombok-prt-dalam-revisi-uu-no-39-tahun-2004/
Acara tersebut dilaksanakan di Aula Pertemuan Lesehan Bumi Gora Mataram dan diikuti oleh 50 orang peserta yang terdiri Kepala SKPD Provinsi dan Kabupaten, Kepala Puskesmas, Camat, Kepala Desa, mantan buruh migrant, LSM dan lain-lain.
Pada acara tersebut juga diberikan kesempatan kepada dua orang mantan Tenaga Kerja Wanita (TKW) untuk menceritakan kisah terkait kekerasan yang mereka alami selama menjadi TKW.
Baiq Halwati (45), Direktur Perkumpulan Panca Karsa mengungkapkan Undang-undang No. 39 tahun 2004 tidak mampu melindungi hak-hak buruh migran secara nyata, karena undang-undang tersebut lebih banyak berbicara mengenai penempatan, bukan perlindungan.
Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang PPTKILN ini juga tidak memberikan perlindungan khusus bagi TKW yang bekerja pada sektor rumah tangga. Oleh karena itu perlu adanya banyak revisi terhadap UU No. 39 tahun 2004 ini.
“Kegiatan ini bertujuan untuk membangun dukungan publik terhadap proses advokasi hak-hak PRT dalam revisi UU No. 39 tahun 2004 serta mendorong partisipasi PRT migran dalam proses advokasi hak-hak PRT dalam revisi UU No. 39 tahun 2004”, ujarnya.
Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta kerja advokasi yang sistematis dan berkelanjutan sehingga terpenuhinya hak-hak PRT migran dalam revisi UU No. 39 tahun 2004
sumber:
http://buruhmigran.or.id/2012/03/31/ppk-pancakarsa-tki-lombok-prt-dalam-revisi-uu-no-39-tahun-2004/
Rabu, 28 Maret 2012
Ratusan Ribu PRT di Indonesia Masih di Bawah Umur
REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Diperkirakan sekitar 688.000 anak yang berusia 18 tahun menjadi pekerja rumah tangga (PRT) wanita di Indonesia dan 25 persen di antaranya berusia di bawah 15 tahun. Hal tersebut dikatakan Koordinator Program International Labour Organization (ILO) Untuk pekerja Migran, Muhammad Nour dalam diskusi di Medan, Sumatra Utara, Rabu (21/3).
Dia mengatakan, masih adanya anak berusia di bawah 15 tahun menjadi pekerja di rumah tangga, membuktikan masih banyaknya terdapat kemiskinan di negeri ini. "Angka kemiskinan masih banyak terdapat di Indonesia, hal ini perlu mendapat perhatian serius bagi Pemerintah untuk menanggulanginya," kata Nour.
Menurut dia, wanita berusia di bawah 15 tahun itu masih tergolong kecil dan tidak pantas bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Seharusnya, seorang wanita dalam usia yang masih tergolong muda itu adalah masa-masa mereka perlu mendapat pembinaan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya serta menimba ilmu di sekolah.
Namun, kenyataannya wanita kecil itu, justru bekerja di rumah orang lain menjadi pembantu rumah tangga. "Kapan lagi waktunya wanita muda itu mengecap pendidikan seperti yang dirasakan teman-teman si usianya. Kehidupan seperti ini benar-benar menyedihkan dan memprihatinkan di era globalisasi ini," katanya.
Selanjutnya, dia menjelaskan, meskipun wanita yang jadi pembantu rumah tangga itu diberikan kesempatan untuk bersekolah. Namun kegiatan sekolah yang dilakukannya tidak tenang dan konsentrasi antara menimba ilmu dan bekerja.
"Cara belajar di sekolah juga tidak bisa fokus dan masih terbayang pekerjaan yang akan mereka lakukan di rumah majikan. Inilah kendala yang dihadapi pekerja rumah tangga anak yang sambil bersekolah," ujarnya.
Namun begitulah kenyataaan yang sering mereka hadapi karena wanita kecil itu terpaksa menjadi pembantu rumah tangga akibat kemiskinan. "Permasalahan kemiskinan dan pekerja rumah tangga anak yang seperti ini, saya rasa bukan hanya terjadi di Sumatra Utara, melainkan juga daerah-daerah lainnya di Indonesia," kata Nour.
sumber:
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/03/21/m18sjo-ratusan-ribu-prt-di-indonesia-masih-di-bawah-umur
Dia mengatakan, masih adanya anak berusia di bawah 15 tahun menjadi pekerja di rumah tangga, membuktikan masih banyaknya terdapat kemiskinan di negeri ini. "Angka kemiskinan masih banyak terdapat di Indonesia, hal ini perlu mendapat perhatian serius bagi Pemerintah untuk menanggulanginya," kata Nour.
Menurut dia, wanita berusia di bawah 15 tahun itu masih tergolong kecil dan tidak pantas bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Seharusnya, seorang wanita dalam usia yang masih tergolong muda itu adalah masa-masa mereka perlu mendapat pembinaan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya serta menimba ilmu di sekolah.
Namun, kenyataannya wanita kecil itu, justru bekerja di rumah orang lain menjadi pembantu rumah tangga. "Kapan lagi waktunya wanita muda itu mengecap pendidikan seperti yang dirasakan teman-teman si usianya. Kehidupan seperti ini benar-benar menyedihkan dan memprihatinkan di era globalisasi ini," katanya.
Selanjutnya, dia menjelaskan, meskipun wanita yang jadi pembantu rumah tangga itu diberikan kesempatan untuk bersekolah. Namun kegiatan sekolah yang dilakukannya tidak tenang dan konsentrasi antara menimba ilmu dan bekerja.
"Cara belajar di sekolah juga tidak bisa fokus dan masih terbayang pekerjaan yang akan mereka lakukan di rumah majikan. Inilah kendala yang dihadapi pekerja rumah tangga anak yang sambil bersekolah," ujarnya.
Namun begitulah kenyataaan yang sering mereka hadapi karena wanita kecil itu terpaksa menjadi pembantu rumah tangga akibat kemiskinan. "Permasalahan kemiskinan dan pekerja rumah tangga anak yang seperti ini, saya rasa bukan hanya terjadi di Sumatra Utara, melainkan juga daerah-daerah lainnya di Indonesia," kata Nour.
sumber:
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/03/21/m18sjo-ratusan-ribu-prt-di-indonesia-masih-di-bawah-umur
Hongkong Batalkan Aturan Status Penduduk bagi PRT Asing
HONGKONG, KOMPAS.com — Pengadilan banding Hongkong, Rabu (28/3/2012), membatalkan sebuah peraturan yang membuka pintu bagi ribuan pembantu rumah tangga asing untuk mengklaim sebagai penduduk di kota di China selatan tersebut.
"Harus sampai ke otoritas kedaulatan untuk memutuskan sejauh mana status penduduk bagi warna negara asing," kata Hakim Andrew Cheung yang menerima banding pemerintah, seperti dikutip Channel NewsAsia.
Pengadilan Tinggi Hongkong pada 30 September 2011 memutuskan pekerja asal Filipina, Evangeline Banao Vallejos, memiliki hak untuk meminta status tinggal permanen, sesuatu yang telah ditolak bagi PRT asing sampai saat itu.
Namun, pemerintah berpendapat bahwa pihak berwenang memiliki kekuasaan diskresi untuk memutuskan siapa yang berhak untuk tinggal di Hongkong, dan menolak argumen bahwa pembatasan terhadap PRT merupakan inskontitusional dan diskriminatif.
Panel tiga hakim di pengadilan banding diterima dengan suara bulat dengan argumen yang menyebutkan bahwa Pengadilan Tinggi tidak dapat mengesampingkan kewenangan pemerintah untuk memutuskan siapa yang bisa hidup di kota dan siapa yang tidak bisa.
Keputusan pengadilan banding ini menjadi pukulan besar bagi puluhan ribu pembantu rumah tangga yang memenuhi syarat mendapatkan status tinggal jika kasus Vallejos ditetapkan secara hukum.
"Ini merupakan prinsip dasar dalam hukum internasional bahwa negara berdaulat memiliki kekuasaan untuk mengakui, mengecualikan, dan mengusir orang asing," tulis Cheung.
Pengacara Vallejos tidak hadir di pengadilan, tetapi mereka sebelumnya mengindikasikan bahwa mereka akan membawa kasus ini ke pengadilan tertinggi Hongkong, bahkan kalau perlu ke pengadilan tingkat kasasi.
sumber:
http://internasional.kompas.com/read/2012/03/28/10431730/Hongkong.Batalkan.Aturan.Status.Penduduk.bagi.PRT.Asing
"Harus sampai ke otoritas kedaulatan untuk memutuskan sejauh mana status penduduk bagi warna negara asing," kata Hakim Andrew Cheung yang menerima banding pemerintah, seperti dikutip Channel NewsAsia.
Pengadilan Tinggi Hongkong pada 30 September 2011 memutuskan pekerja asal Filipina, Evangeline Banao Vallejos, memiliki hak untuk meminta status tinggal permanen, sesuatu yang telah ditolak bagi PRT asing sampai saat itu.
Namun, pemerintah berpendapat bahwa pihak berwenang memiliki kekuasaan diskresi untuk memutuskan siapa yang berhak untuk tinggal di Hongkong, dan menolak argumen bahwa pembatasan terhadap PRT merupakan inskontitusional dan diskriminatif.
Panel tiga hakim di pengadilan banding diterima dengan suara bulat dengan argumen yang menyebutkan bahwa Pengadilan Tinggi tidak dapat mengesampingkan kewenangan pemerintah untuk memutuskan siapa yang bisa hidup di kota dan siapa yang tidak bisa.
Keputusan pengadilan banding ini menjadi pukulan besar bagi puluhan ribu pembantu rumah tangga yang memenuhi syarat mendapatkan status tinggal jika kasus Vallejos ditetapkan secara hukum.
"Ini merupakan prinsip dasar dalam hukum internasional bahwa negara berdaulat memiliki kekuasaan untuk mengakui, mengecualikan, dan mengusir orang asing," tulis Cheung.
Pengacara Vallejos tidak hadir di pengadilan, tetapi mereka sebelumnya mengindikasikan bahwa mereka akan membawa kasus ini ke pengadilan tertinggi Hongkong, bahkan kalau perlu ke pengadilan tingkat kasasi.
sumber:
http://internasional.kompas.com/read/2012/03/28/10431730/Hongkong.Batalkan.Aturan.Status.Penduduk.bagi.PRT.Asing
Terkait PRT, Pengadilan Menangkan Pemerintah Hong Kong
Metrotvnews.com, Hong Kong: Pemerintah Hong Kong memenangkan banding terkait keputusan soal boleh tidaknya seorang pembantu rumah tangga asing mengajukan diri sebagai penduduk tetap di kota itu. Sebelumnya, September lalu Pengadilan Tinggi Hong Kong memenangkan gugatan yang diajukan seorang pembantu rumah tangga asal Filipina, Evangeline Banao Vallejos.
Saat itu pengadilan menyebutkan aturan yang menyatakan pembantu rumah tangga tidak termasuk dalam kelompok warga asing yang berhak mengajukan permohonan sebagai penduduk tetap di negara itu adalah aturan yang tidak sesuai undang-undang dasar.
Pemerintah Hong Kong keberatan dengan keputusan tersebut. Mereka menilai aturan itu nantinya akan memberikan kesempatan kepada sekitar 300 ribu pembantu rumah tangga yang ada di sana menjadi warga tetap di wilayah yang pernah dikuasai Inggris ini.
Kondisi ini berakibat pada bertambahnya warga dengan status penduduk tetap di Hong Kong dan akan menjadi beban bagi kota itu. Keberatan Pemerintah Hong Kong kemudian dikabulkan pengadilan banding. Pengadilan banding mengatakan keputusan pengajuan jadi penduduk tetap tergantung kepada pemerintah yang berkuasa.
Pemerintah yang berkuasa berhak untuk memutuskan kategori warga asing yang berhak menjadi penduduk tetap Hong Kong. Namun perdebatan soal ini masih belum berakhir. Pengacara Vallejos, Mark Daly mengatakan mereka akan mengajukan banding.
"Ada sejumlah persoalan terkait hukum yang cukup ketat dan juga prinsip. Kami yakin bisa memenanginya," kata Daly kepada BBC News. "Vallejo adalah tipe orang Hong Kong yang patut dibanggakan."
Vallejo merupakan pembantu rumah tangga asal Filipina yang bekerja pada sebuah keluarga yang sama sejak tahun 1986 di Hong Kong. Kasus ini memunculkan perdebatan panjang dan meluas di negara itu terkait soal hak dan kondisi kerja sekitar 300 ribu pembantu rumah tangga yang kebanyakan berasal Filipina dan Indonesia.
Keputusan pengadilan sebelumnya telah memicu protes ribuan warga Hong Kong yang menentang pemberian status penduduk tetap terhadap pembantu rumah tangga asing yang bisa berdampak pada pelayanan publik dan pasar tenaga kerja di negara itu.
Keputusan pengadilan banding Hong Kong yang membatalkan keputusan sebelumnya mendapat reaksi keras dari Organisasi Pekerja Migran Asia. "Keputusan itu melegalkan diskriminasi terhadap pekerja migran," kata Delores Balladares salah satu pengurus organisasi itu. (bbc/DOR)
sumber:
http://www.metrotvnews.com/read/news/2012/03/28/86524/Terkait-PRT-Pengadilan-Menangkan-Pemerintah-Hong-Kong/14
Saat itu pengadilan menyebutkan aturan yang menyatakan pembantu rumah tangga tidak termasuk dalam kelompok warga asing yang berhak mengajukan permohonan sebagai penduduk tetap di negara itu adalah aturan yang tidak sesuai undang-undang dasar.
Pemerintah Hong Kong keberatan dengan keputusan tersebut. Mereka menilai aturan itu nantinya akan memberikan kesempatan kepada sekitar 300 ribu pembantu rumah tangga yang ada di sana menjadi warga tetap di wilayah yang pernah dikuasai Inggris ini.
Kondisi ini berakibat pada bertambahnya warga dengan status penduduk tetap di Hong Kong dan akan menjadi beban bagi kota itu. Keberatan Pemerintah Hong Kong kemudian dikabulkan pengadilan banding. Pengadilan banding mengatakan keputusan pengajuan jadi penduduk tetap tergantung kepada pemerintah yang berkuasa.
Pemerintah yang berkuasa berhak untuk memutuskan kategori warga asing yang berhak menjadi penduduk tetap Hong Kong. Namun perdebatan soal ini masih belum berakhir. Pengacara Vallejos, Mark Daly mengatakan mereka akan mengajukan banding.
"Ada sejumlah persoalan terkait hukum yang cukup ketat dan juga prinsip. Kami yakin bisa memenanginya," kata Daly kepada BBC News. "Vallejo adalah tipe orang Hong Kong yang patut dibanggakan."
Vallejo merupakan pembantu rumah tangga asal Filipina yang bekerja pada sebuah keluarga yang sama sejak tahun 1986 di Hong Kong. Kasus ini memunculkan perdebatan panjang dan meluas di negara itu terkait soal hak dan kondisi kerja sekitar 300 ribu pembantu rumah tangga yang kebanyakan berasal Filipina dan Indonesia.
Keputusan pengadilan sebelumnya telah memicu protes ribuan warga Hong Kong yang menentang pemberian status penduduk tetap terhadap pembantu rumah tangga asing yang bisa berdampak pada pelayanan publik dan pasar tenaga kerja di negara itu.
Keputusan pengadilan banding Hong Kong yang membatalkan keputusan sebelumnya mendapat reaksi keras dari Organisasi Pekerja Migran Asia. "Keputusan itu melegalkan diskriminasi terhadap pekerja migran," kata Delores Balladares salah satu pengurus organisasi itu. (bbc/DOR)
sumber:
http://www.metrotvnews.com/read/news/2012/03/28/86524/Terkait-PRT-Pengadilan-Menangkan-Pemerintah-Hong-Kong/14
Aniaya PRT Indonesia, WN Singapura Dihukum 13 Bulan
SINGAPURA, KOMPAS.com — Seorang ibu rumah tangga dijatuhi hukuman 13 bulan penjara karena didakwa menganiaya pembantu rumah tangga asal Indonesia selama empat bulan sehingga mengakibatkan cacat telinga.
Ibu rumah tangga itu, Norhanita Sulaiman, dinyatakan bersalah atas tiga dakwaan menyerang pembantunya, yang disebut Wakil Jaksa Penuntut Umum (DPP) Norman Yew karena "alasan sepele".
Channel NewsAsia, Rabu (28/3/2012), menyebutkan, ibu rumah tangga berusia 43 tahun itu menganiaya pembantunya dengan membakar wajah PRT dengan setrika panas, menamparnya, dan mengancamnya dengan pisau.
Pengadilan Singapura menyebutkan, Norhanita tidak senang dengan kinerja pembantunya dalam soal pekerjaan rumah tangga. Penganiayaan dilakukan di apartemennya di Geylang antara Maret dan Juni 2010.
Norhanita mengancam akan membunuh sang pembantu dengan pisau sepanjang 12 cm karena PRT itu lupa mematikan listrik pada termos setelah digunakan.
Pada kesempatan lain, Norhanita menyetrika pipi pembantunya karena dinilai tidak bisa menyetrika pakaian dengan rapi dan benar.
Akibat penganiayaan itu, PRT berusia 44 tahun itu mengalami berbagai luka di beberapa bagian tubuhnya.
Jaksa Yew juga menambahkan, PRT itu juga mengalami kekerasan mental saat ia diperintahkan oleh majikannya untuk berbohong kepada dokter ihwal penyebab luka-lukanya.
Hakim Distrik Liew Thiam Leng mencatat bahwa pekerjaan pembantu rumah tangga dalam posisi yang rentan ketika Norhanita menyalahgunakan wewenangnya.
sumber:
http://internasional.kompas.com/read/2012/03/28/08562753/Aniaya.PRT.Indonesia.WN.Singapura.Dihukum.13.Bulan
Ibu rumah tangga itu, Norhanita Sulaiman, dinyatakan bersalah atas tiga dakwaan menyerang pembantunya, yang disebut Wakil Jaksa Penuntut Umum (DPP) Norman Yew karena "alasan sepele".
Channel NewsAsia, Rabu (28/3/2012), menyebutkan, ibu rumah tangga berusia 43 tahun itu menganiaya pembantunya dengan membakar wajah PRT dengan setrika panas, menamparnya, dan mengancamnya dengan pisau.
Pengadilan Singapura menyebutkan, Norhanita tidak senang dengan kinerja pembantunya dalam soal pekerjaan rumah tangga. Penganiayaan dilakukan di apartemennya di Geylang antara Maret dan Juni 2010.
Norhanita mengancam akan membunuh sang pembantu dengan pisau sepanjang 12 cm karena PRT itu lupa mematikan listrik pada termos setelah digunakan.
Pada kesempatan lain, Norhanita menyetrika pipi pembantunya karena dinilai tidak bisa menyetrika pakaian dengan rapi dan benar.
Akibat penganiayaan itu, PRT berusia 44 tahun itu mengalami berbagai luka di beberapa bagian tubuhnya.
Jaksa Yew juga menambahkan, PRT itu juga mengalami kekerasan mental saat ia diperintahkan oleh majikannya untuk berbohong kepada dokter ihwal penyebab luka-lukanya.
Hakim Distrik Liew Thiam Leng mencatat bahwa pekerjaan pembantu rumah tangga dalam posisi yang rentan ketika Norhanita menyalahgunakan wewenangnya.
sumber:
http://internasional.kompas.com/read/2012/03/28/08562753/Aniaya.PRT.Indonesia.WN.Singapura.Dihukum.13.Bulan
Langganan:
Postingan (Atom)