Kabar6-Kelurahan Mekar Bakti dan Yayasan Mitra Imadei (YMI), menggelar halal bihalal dan temu kenal Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang bekerja di Perumahan Citra Raya, Cikupa dan Bekasi.
Seremonial halal bihalal berlangsung semarak di Aula Kantor Kelurahan Mekarbakti, Kecamatan Panaongan, Kabupaten Tangerang, Minggu (9/9/2012).
Panitia halal bihalal, Maria dari YMI mengatakan, pertemuan ini digelar untuk memberikan pembinaan dan saling mengenalkan sesama profesi PRT.
Pasalnya, PRT bukanlah pembantu semata, mereka juga memiliki hak dan kewajiban, baik upah yang layak, waktu libur, jaminan kesehatan dan pendidikan.
Apalagi, lanjutnya, PRT sekarang multi fungsi mulai dari memasak, mencuci, melaksanakan semua tugas rumah.
“Maka dari itu mereka harus memiliki wawasan dan keterampilan yang lebih dikembangkan, agar tidak hanya dipekerjakan semata,” katanya.
Maria menambahkan, melalui keberadaan YMI, para ibu-ibu PKK di Kelurahan Mekar Bakti melakukan pembinaan PRT di wilayah tersebut. Mulai dari kursus memasak, menjahit, hingga kejar pendidikan paket A, paket B dan paket C.
“Dalam pembinaan ini, para PRT tidak dipungut biaya sepeserpun,” kata Maria.
Sementara itu, Lurah Mekarbakti Nasita Sunarya berharap kegiatan ini terus berjalan dan bisa dirasakan khususnya di wilayah Mekarbakti.
Begitupun dengan Camat Panongan, Hendar Herawan, yang berharap PRT agar SDM dan wawasan PRT bisa meningkat lebih baik. Hingga, kedepan mereka bisa memilih jalan ataupun pekerjaan yang layak dan mampu bersaing dengan wanita lainnya.
Hadir dalam kegiatan ini, Hsiung Amanda, LEE Global Fund sebuah lembaga internasional yang menangani hak-hak Pekerja Rumah Tangga dari Amerika, LBH Jala Jaringan Nasional PRT, Lurah Kelapa Dua Dadang Sudrajat dan puluhan PRT dari Bekasi dan Mekarbakti.(dre/*)
sumber:
http://www.kabar6.com/tangerang-raya/komunitas/5033-prt-citra-raya-cikupa-bekasi-gelar-halal-bi-halal.html
Minggu, 09 September 2012
Selasa, 04 September 2012
Komisi IX DPR: PRT Harus Dapat Perlindungan Maksimal
Tuesday, 04 September 2012 19:33
Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Poempida Hidayatulloh Sudah selayaknya peran, tanggung jawab, hak, dan kewajiban profesi Pekerja Rumah Tangga (PRT) mendapat perlindungan hukum yang memadai.
"Sudah sangat layak PRT mendapatkan tempat yang khusus dalam konteks perlindungan hukum, melingkupi peran, tanggung jawab, hak dan kewajiban profesi tersebut," kata Poempida, di Jakarta, Selasa (4/9).
Menurutnya, hal tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum maksimal karena PRT semakin menjadi suatu elemen yang cukup signifikan dalam menciptakan kelancaran kehidupan individu-individu, terutama di daerah urban dalam kehidupan domestik rumah tangga.
Siginifikansi elemen ini, tidak dapat disepelekan dalam kehidupan berbangsa. Pasalnya, ditengarai terdapat kurang lebih 11 juta lebih Warga Negara Indonesia (WNI) yang terdata mempunyai profesi sebagai PRT.
Poempi, begitu politisi Golkar yang merupakan Anggota Panja RUU PRT mengatakan, kompleksitas permasalahan yang melekat dalam profesi PRT secara umum tidak berbeda dengan profesi pekerja dan buruh lainnya. Namun, kekhususan dalam konteks profesi PRT, adalah basis elemen pemberi kerja (majikan) yang berupa individu, bukan kelompok berbadan hukum, dan ruang lingkup kerja yang merambah sektor privasi si pemberi kerja, yakni rumah tangga.
PRT lanjutnya, jelas mempunyai akses yang langsung pada informasi privasi para pemberi kerja sebagai akibat interaksi pribadi ruang lingkup kerjanya. "Keamanan domestik rumah tangga pun seringkali bertumpu pada integritas dan tanggung jawab PRT," ujarnya.
Sebagai profesi yang banyak diperankan oleh kaum marginal, perlindungan bagi PRT secara khusus harus ditata berdasarkan pertimbangan HAM, posisi PRT dalam ranah hukum dan posisi PRT sebagai WNI di mata konstitusi Republik Indonesia.
Terkait hal itu, proses perancangan UU PRT ini masih menyisakan sedikit dilematika dalam beberapa isu. Pertama, basis mekanisme pengupahan tergantung dari parameter sosial ekonomi demografis Indonesia yang tidak dapat disamaratakan di seluruh daerah di Indonesia.
Kedua, mekanisme pengawasan dari pembuat kebijakan. Ketiga, formalisasi profesi PRT yang membutuhkan standar kompetisi dan pelatihan yang mumpuni. Keempat, proses hukum dalam hal terjadinya persengketaan/perselisihan antara PRT dan pemberi kerja. Kelima, jenjang karir profesi PRT.
Tantangan lainnya, tambah politikus Partai Golkar itu, adalah kekhawatiran dari pihak-pihak yang berperan sebagai pemberi kerja (majikan), yang pada umumnya tidak menyukai berbagai formalitas administrasi sebagai konsukuensi implementasi UU PRT ini di kemudian hari.
Atas dasar itu, Komisi IX DPR RI berkomitmen menjawab segala tantangan di atas untuk dapat merancang suatu undang-undang yang berlandaskan Konsitusi Republik Indonesia.
"Kumpulan referensi dan berbagai simulasi 'system thinking' adalah basis yang saya gunakan untuk secara logis dan bertanggung jawab untuk terlibat secara aktif dalam perancangan UU PRT ini," pungkasnya. [IS]
Perlindungan PRT Harus Ditata Berdasarkan HAM
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Anggota Komisi IX DPR, Poempida Hidayatulloh mengatakan perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) secara khusus harus ditata berdasarkan pertimbangan HAM, posisi PRT dalam ranah hukum dan posisi PRT sebagai WNI di mata konstitusi Republik Indonesia.
Pasalnya menurut dia, PRT semakin menjadi suatu elemen yang cukup signifikan dalam menciptakan kelancaran kehidupan individu-individu terutama di daerah urban dalam kehidupan domestik rumah tangganya.
Siginifikansi elemen yang satu ini, imbuhnya, tidak dapat disepelekan dalam kehidupan berbangsa. Mengingat ditengarai terdapat kurang lebih 11 juta lebih Warga Negara Indonesia yang mempunyai profesi sebagai PRT (yang terdata).
"Sudah sangat layak jika kemudian PRT mendapatkan tempat yang khusus dalam konteks perlindungan hukum yang melingkupi peran, tanggung jawab, hak dan kewajiban profesi tersebut," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/9/2012).
Anggota Panja RUU PRT mengatakan kompleksitas permasalahan yang melekat dalam profesi PRT secara umum tidak berbeda dengan profesi pekerja dan buruh lainnya. Namun kekhususan dalam konteks profesi PRT adalah basis elemen pemberi kerja (majikan) yang berupa individu, bukan kelompok berbadan hukum, dan ruang lingkup kerja yang merambah sektor privasi si pemberi kerja (rumah tangga).
PRT lanjutnya jelas mempunyai akses yang langsung pada informasi privasi para pemberi kerja sebagai akibat interaksi pribadi ruang lingkup kerjanya. "Keamanan domestik rumah tangga pun seringkali bertumpu pada integritas dan tanggung jawab PRT," katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan proses Perancangan UU PRT ini masih menyisakan sedikit dilematika dalam beberapa isu. Pertama, basis mekanisme pengupahan tergantung dari parameter sosial ekonomi demografis Indonesia yang tidak dapat disamaratakan di seluruh daerah di Indonesia.
Kedua, mekanisme pengawasan dari pembuat kebijakan. Ketiga, formalisasi profesi PRT yang membutuhkan standar kompetisi dan pelatihan yang mumpuni.
Keempat, proses hukum dalam hal terjadinya persengketaan/perselisihan antara PRT dan pemberi kerja. Kelima, jenjang karir profesi PRT.
Tantangan lainnya tambah politikus Partai Golkar adalah kekhawatiran dari pihak-pihak yang berperan sebagai pemberi kerja (majikan), yang pada umumnya tidak menyukai berbagai formalitas administrasi sebagai konsukuensi implementasi UU PRT ini di kemudian hari.
Sebagai informasi, Komisi IX DPR RI berkomitmen untuk dapat menjawab segala tantangan di atas untuk dapat merancang suatu Undang Undang yang berlandaskan Konsitusi Republik Indonesia.
"Kumpulan referensi dan berbagai simulasi “system thinking” adalah basis yang saya gunakan untuk secara logis dan bertanggung jawab untuk terlibat secara aktif dalam perancangan UU PRT in," katanya.
Andri MALAU
sumber:
http://www.tribunnews.com/2012/09/04/perlindungan-prt-harus-ditata-berdasarkan-ham
Pasalnya menurut dia, PRT semakin menjadi suatu elemen yang cukup signifikan dalam menciptakan kelancaran kehidupan individu-individu terutama di daerah urban dalam kehidupan domestik rumah tangganya.
Siginifikansi elemen yang satu ini, imbuhnya, tidak dapat disepelekan dalam kehidupan berbangsa. Mengingat ditengarai terdapat kurang lebih 11 juta lebih Warga Negara Indonesia yang mempunyai profesi sebagai PRT (yang terdata).
"Sudah sangat layak jika kemudian PRT mendapatkan tempat yang khusus dalam konteks perlindungan hukum yang melingkupi peran, tanggung jawab, hak dan kewajiban profesi tersebut," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/9/2012).
Anggota Panja RUU PRT mengatakan kompleksitas permasalahan yang melekat dalam profesi PRT secara umum tidak berbeda dengan profesi pekerja dan buruh lainnya. Namun kekhususan dalam konteks profesi PRT adalah basis elemen pemberi kerja (majikan) yang berupa individu, bukan kelompok berbadan hukum, dan ruang lingkup kerja yang merambah sektor privasi si pemberi kerja (rumah tangga).
PRT lanjutnya jelas mempunyai akses yang langsung pada informasi privasi para pemberi kerja sebagai akibat interaksi pribadi ruang lingkup kerjanya. "Keamanan domestik rumah tangga pun seringkali bertumpu pada integritas dan tanggung jawab PRT," katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan proses Perancangan UU PRT ini masih menyisakan sedikit dilematika dalam beberapa isu. Pertama, basis mekanisme pengupahan tergantung dari parameter sosial ekonomi demografis Indonesia yang tidak dapat disamaratakan di seluruh daerah di Indonesia.
Kedua, mekanisme pengawasan dari pembuat kebijakan. Ketiga, formalisasi profesi PRT yang membutuhkan standar kompetisi dan pelatihan yang mumpuni.
Keempat, proses hukum dalam hal terjadinya persengketaan/perselisihan antara PRT dan pemberi kerja. Kelima, jenjang karir profesi PRT.
Tantangan lainnya tambah politikus Partai Golkar adalah kekhawatiran dari pihak-pihak yang berperan sebagai pemberi kerja (majikan), yang pada umumnya tidak menyukai berbagai formalitas administrasi sebagai konsukuensi implementasi UU PRT ini di kemudian hari.
Sebagai informasi, Komisi IX DPR RI berkomitmen untuk dapat menjawab segala tantangan di atas untuk dapat merancang suatu Undang Undang yang berlandaskan Konsitusi Republik Indonesia.
"Kumpulan referensi dan berbagai simulasi “system thinking” adalah basis yang saya gunakan untuk secara logis dan bertanggung jawab untuk terlibat secara aktif dalam perancangan UU PRT in," katanya.
Andri MALAU
sumber:
http://www.tribunnews.com/2012/09/04/perlindungan-prt-harus-ditata-berdasarkan-ham
Rabu, 29 Agustus 2012
Filipina Tak Mau Lagi Kirim PRT ke Luar Negeri
TEMPO.CO, Manila - Pemerintah Filipina baru saja mengumumkan rencana penghentian pelaksana (pembantu) rumah tangga ke luar negeri. Menteri Tenaga Kerja Rosalinda Baldoz telah memerintahkan Agen Pengiriman Pekerja ke Luar Negeri (POEA) untuk menghapuskan secara bertahap pengiriman tersebut selama lima tahun.
POEA adalah lembaga resmi pemerintah yang mempromosikan dan mengawasi pekerja Filipina di luar negeri. Alternatifnya, pemerintah mencoba mencari peluang yang lebih bagus ketimbang bekerja sebagai pembantu rumah tangga.
"Tapi kemungkinan kami masih mengirim pekerja ke Eropa," ujar Ketua POEA, Hans Cacdac, Senin, 27 Agustus 2012. Sebab negara di benua biru tersebut memberikan upah yang tinggi bagi para pekerja Filipina.
Sebenarnya, menurut Cacdac, bukanlah hal yang memalukan menjadi pekerja rumah tangga. Tapi ternyata banyak dari pekerja rumah tangga yang dikirim tersebut memiliki latar belakang pendidikan formal, seperti guru atau perawat, sehingga seharusnya mereka mendapat pekerjaan yang lebih baik dengan upah yang lebih tinggi.
Saat ini lebih dari 1 juta pekerja Filipina yang bekerja sebagai asisten rumah tangga. Kebanyakan mereka berada di kawasan Asia Tenggara atau Timur Tengah. Angka tepatnya sekitar 1,2 juta. Total ada sekitar 5,5 juta pekerja Filipina di luar negeri. Jadi, para pekerja asisten rumah tangga hampir mencapai seperempatnya.
Cadcac menambahkan, permintaan pekerja domestik asal Filipina meningkat. Permintaan terbesar datang dari Italia. Diikuti Malaysia, Singapura, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Arab Saudi, Oman, dan Hongkong. "Jumlah ini terus naik. Saya bisa bilang, sepertiga dari pekerja domestik adalah orang baru," ujar dia.
Untuk pertama kalinya pada 2011, pekerja domestik baru menembus angka 100 ribu per tahun. Biasanya hanya berkisar 60-70 ribu per tahun. Tahun lalu, mencapai 142 ribu pekerja.
Cacdac menyatakan, citra tentang negara pengekspor pembantu adalah masalah yang sensitif. Bagi dia bukan soal citra. "Kami lebih peduli untuk memastikan bahwa setiap pekerja memiliki pekerjaan yang sah, layak, dan bermartabat di luar negeri," kata dia.
Awal bulan ini, Filipina menjadi negara kedua di dunia (setelah Urugay) yang meratifikasi konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) tentang pekerja rumah tangga yang layak. Tahun lalu, Cacdac juga menjadi kunci dalam pembuatan konvensi standar pekerjaan yang layak bagi pekerja rumah tangga di seluruh dunia
sumber:
http://www.tempo.co/read/news/2012/08/29/118426183/Filipina-Tak-Mau-Lagi-Kirim-PRT-ke-Luar-Negeri
POEA adalah lembaga resmi pemerintah yang mempromosikan dan mengawasi pekerja Filipina di luar negeri. Alternatifnya, pemerintah mencoba mencari peluang yang lebih bagus ketimbang bekerja sebagai pembantu rumah tangga.
"Tapi kemungkinan kami masih mengirim pekerja ke Eropa," ujar Ketua POEA, Hans Cacdac, Senin, 27 Agustus 2012. Sebab negara di benua biru tersebut memberikan upah yang tinggi bagi para pekerja Filipina.
Sebenarnya, menurut Cacdac, bukanlah hal yang memalukan menjadi pekerja rumah tangga. Tapi ternyata banyak dari pekerja rumah tangga yang dikirim tersebut memiliki latar belakang pendidikan formal, seperti guru atau perawat, sehingga seharusnya mereka mendapat pekerjaan yang lebih baik dengan upah yang lebih tinggi.
Saat ini lebih dari 1 juta pekerja Filipina yang bekerja sebagai asisten rumah tangga. Kebanyakan mereka berada di kawasan Asia Tenggara atau Timur Tengah. Angka tepatnya sekitar 1,2 juta. Total ada sekitar 5,5 juta pekerja Filipina di luar negeri. Jadi, para pekerja asisten rumah tangga hampir mencapai seperempatnya.
Cadcac menambahkan, permintaan pekerja domestik asal Filipina meningkat. Permintaan terbesar datang dari Italia. Diikuti Malaysia, Singapura, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Arab Saudi, Oman, dan Hongkong. "Jumlah ini terus naik. Saya bisa bilang, sepertiga dari pekerja domestik adalah orang baru," ujar dia.
Untuk pertama kalinya pada 2011, pekerja domestik baru menembus angka 100 ribu per tahun. Biasanya hanya berkisar 60-70 ribu per tahun. Tahun lalu, mencapai 142 ribu pekerja.
Cacdac menyatakan, citra tentang negara pengekspor pembantu adalah masalah yang sensitif. Bagi dia bukan soal citra. "Kami lebih peduli untuk memastikan bahwa setiap pekerja memiliki pekerjaan yang sah, layak, dan bermartabat di luar negeri," kata dia.
Awal bulan ini, Filipina menjadi negara kedua di dunia (setelah Urugay) yang meratifikasi konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) tentang pekerja rumah tangga yang layak. Tahun lalu, Cacdac juga menjadi kunci dalam pembuatan konvensi standar pekerjaan yang layak bagi pekerja rumah tangga di seluruh dunia
sumber:
http://www.tempo.co/read/news/2012/08/29/118426183/Filipina-Tak-Mau-Lagi-Kirim-PRT-ke-Luar-Negeri
Lebih Baik Menjadi PRT di Negeri Sendiri
KASUS Muji, sarjana asal Solo yang jadi korban perdagangan manusia, sebagai TKI di Malaysia, makin membuka mata betapa kejinya perdagangan manusia. Kalau umumnya berita yang muncul di media massa korban perdagangan manusia (trafficking) adalah orang-orang yang berpendidikan tidak terlalu tinggi, kali ini lain.
Alumnus universitas ternama di Yogyakarta ini harus menjadi pembantu rumah tangga (PRT) setelah dijual oleh ''majikan'' lama ke majikan baru seharga 12.500 ringgit atau seharga Rp 37 juta. Hal itu baru diketahuinya setelah berulangkali majikan mengatakan, ''Aku sudah membeli mahal kamu.'' Muji baru sadar ia jadi korban perdagangan manusia.
Kita bisa membayangkan betapa sedih Muji yang sarjana sampai tertipu begitu. Menurut pengakuannya di TV-0ne (24/8, Kabar Pagi), kejadian yang menimpa dirinya terkuak berkat kebaikan seseorang yang berbelanja di toko tempat ia bekerja.
Kepada orang itu, ia mengeluhkan tidak diizinkan shalat dan berpuasa. Orang itulah yang melaporkan peristiwa yang dialami Muji ke Migran Care Malaysia, yang kemudian membawa kasusnya ke KBRI.
Muji berkisah, ia ingin memperbaiki nasib, mencari biaya sekolah untuk anak-anaknya. Bahkan ia berencana nantinya akan memboyong keluarganya ke Malasyia. Takdir berkata lain. Ia jadi korban penipuan, meskipun untuk keberangkatannya ke Malaysia, PJTKI tempat ia mendaftar adalah resmi.
Sampai di Malaysia, ia dipekerjakan di sebuah kantor asuransi. Lima hari di sana, setiap kali menanyakan job-nya, tidak dijawab. Tiap hari ia diminta memasukkan data ke komputer, sampai kemudian dipindahkan ke ''majikan'' baru. Di tempat baru menjadi pembantu pada keluarga yang membuka toko.
Merasa tidak berdaya (paspor diminta majikan, tak punya duit dan terbatas akses keluar), maka ia menceriterakan nasibnya pada seorang pembeli yang baik hati di tokonya.
Muji mengimbau kepada masyarakat agar tidak pergi keluar negeri untuk bekerja jika tidak mempunyai keahlian khusus.
Ceritera Muji yang belum selesai itu membuka kisah tentang kemiskinan, semangat memperbaiki nasib, dan takdir Tuhan.
Kenekatan berangkat keluar negeri merupakan iktikad seseorang yang ingin memperbaiki nasib. Untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di negeri orang, ribuan orang mendaftar, bahkan ke pengerahan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) ilegal.
Berpikir Ulang
Dalam persoalan plus minus menjadi PRT di luar negeri, rasanya sosialisasi agar masyarakat (khususnya perempuan) menahan diri atau berpikir ulang, perlu selalu dilakukan. Bahwa menjadi PRT di dalam negeri jauh lebih baik dan aman.
Data yang ada di KBRI Malaysia , dalam bulan Mei 2012, 52 TKW ada di selter KBRI dengan masalah antara lain gaji yang tidak dibayar, pelecehan seks dan kekerasan (Pelita on line, 24 Agustus 2012) .
Di negeri yang bahasanya umumnya masih dimengerti oleh TKI saja permasalahan sebanyak itu, apalagi di negeri yang bahasa dan budaya sangat berbeda. Untuk kasus PRT, rasanya pantas kita menerapkan peribahasa ''lebih baik hujan batu di negeri sendiri, daripada hujan emas di negeri orang''.
Menjadi PRT di luar negeri bukan saja mengabaikan pendidikan anak (bagi PRT yang seorang ibu, yang setahun sekali belum tentu bisa berkumpul dengan keluarga) tetapi juga keselamatan diri.
Gaji antara Rp 500.000 - Rp 1.000.000 /bulan (dalam negeri) sangat lebih baik daripada Rp 2 juta yang untuk memperolehnya harus meninggalkan keluarga dan beberapa risiko.
Beberapa langkah, menurut penulis, yang perlu dilakukan antara lain (pertama) kampanye atau sosialisasi terus menerus yang dilakukan oleh aktivis agar masyarakat tidak cepat tergiur dengan jumlah rial, ringgit atau dolar yang besar ketimbang pada rupiah yang nilainya mungkin lebih kecil, namun lebih aman dan berkah.
Bahwa ringgit atau rial memang pantas diterimakan untuk yang berhak yaitu mereka yang memang betul-betul memiliki keterampilan selain PRT .
Masyarakat perlu mewaspadai adanya jaringan gelap perekutan TKI di desa ataupun di kota. Di sini peran aktivis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sangat diperlukan.
Kedua, masyarakat lebih memanusiakan PRT di dalam negeri dengan memberi gaji yang lebih pantas dan hak sebagai pekerja seperti hari libur dan tunjangan /bantuan kesehatan.
Ketiga, ramai-ramai mewujudkan pekerja paruh waktu. Menjadi asisten (pembantu) keluarga tidak harus bermalam. Datang pagi (sesuai kesepakatan ), akan sama-sama menguntungkan, khususnya di keluarga yang tidak ada anak kecil yang harus dimomong (diasuh).
Keempat, pemerintah segera menyelesaikan UU tentang PRT yang menguntungkan dua pihak, yaitu majikan dan PRT/asisten.
Kelima, memperbanyak program pemberian keterampilan yang mendorong kemandirian perempuan baik oleh pemerintah maupun swadaya masyarakat. (24)
– Humaini As, Ketua Yayasan Kepodang /Koalisi Komunikasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KKP3A)
sumber:
http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/08/29/196883/10/Lebih-Baik-Menjadi-PRT-di-Negeri-Sendiri
Alumnus universitas ternama di Yogyakarta ini harus menjadi pembantu rumah tangga (PRT) setelah dijual oleh ''majikan'' lama ke majikan baru seharga 12.500 ringgit atau seharga Rp 37 juta. Hal itu baru diketahuinya setelah berulangkali majikan mengatakan, ''Aku sudah membeli mahal kamu.'' Muji baru sadar ia jadi korban perdagangan manusia.
Kita bisa membayangkan betapa sedih Muji yang sarjana sampai tertipu begitu. Menurut pengakuannya di TV-0ne (24/8, Kabar Pagi), kejadian yang menimpa dirinya terkuak berkat kebaikan seseorang yang berbelanja di toko tempat ia bekerja.
Kepada orang itu, ia mengeluhkan tidak diizinkan shalat dan berpuasa. Orang itulah yang melaporkan peristiwa yang dialami Muji ke Migran Care Malaysia, yang kemudian membawa kasusnya ke KBRI.
Muji berkisah, ia ingin memperbaiki nasib, mencari biaya sekolah untuk anak-anaknya. Bahkan ia berencana nantinya akan memboyong keluarganya ke Malasyia. Takdir berkata lain. Ia jadi korban penipuan, meskipun untuk keberangkatannya ke Malaysia, PJTKI tempat ia mendaftar adalah resmi.
Sampai di Malaysia, ia dipekerjakan di sebuah kantor asuransi. Lima hari di sana, setiap kali menanyakan job-nya, tidak dijawab. Tiap hari ia diminta memasukkan data ke komputer, sampai kemudian dipindahkan ke ''majikan'' baru. Di tempat baru menjadi pembantu pada keluarga yang membuka toko.
Merasa tidak berdaya (paspor diminta majikan, tak punya duit dan terbatas akses keluar), maka ia menceriterakan nasibnya pada seorang pembeli yang baik hati di tokonya.
Muji mengimbau kepada masyarakat agar tidak pergi keluar negeri untuk bekerja jika tidak mempunyai keahlian khusus.
Ceritera Muji yang belum selesai itu membuka kisah tentang kemiskinan, semangat memperbaiki nasib, dan takdir Tuhan.
Kenekatan berangkat keluar negeri merupakan iktikad seseorang yang ingin memperbaiki nasib. Untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di negeri orang, ribuan orang mendaftar, bahkan ke pengerahan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) ilegal.
Berpikir Ulang
Dalam persoalan plus minus menjadi PRT di luar negeri, rasanya sosialisasi agar masyarakat (khususnya perempuan) menahan diri atau berpikir ulang, perlu selalu dilakukan. Bahwa menjadi PRT di dalam negeri jauh lebih baik dan aman.
Data yang ada di KBRI Malaysia , dalam bulan Mei 2012, 52 TKW ada di selter KBRI dengan masalah antara lain gaji yang tidak dibayar, pelecehan seks dan kekerasan (Pelita on line, 24 Agustus 2012) .
Di negeri yang bahasanya umumnya masih dimengerti oleh TKI saja permasalahan sebanyak itu, apalagi di negeri yang bahasa dan budaya sangat berbeda. Untuk kasus PRT, rasanya pantas kita menerapkan peribahasa ''lebih baik hujan batu di negeri sendiri, daripada hujan emas di negeri orang''.
Menjadi PRT di luar negeri bukan saja mengabaikan pendidikan anak (bagi PRT yang seorang ibu, yang setahun sekali belum tentu bisa berkumpul dengan keluarga) tetapi juga keselamatan diri.
Gaji antara Rp 500.000 - Rp 1.000.000 /bulan (dalam negeri) sangat lebih baik daripada Rp 2 juta yang untuk memperolehnya harus meninggalkan keluarga dan beberapa risiko.
Beberapa langkah, menurut penulis, yang perlu dilakukan antara lain (pertama) kampanye atau sosialisasi terus menerus yang dilakukan oleh aktivis agar masyarakat tidak cepat tergiur dengan jumlah rial, ringgit atau dolar yang besar ketimbang pada rupiah yang nilainya mungkin lebih kecil, namun lebih aman dan berkah.
Bahwa ringgit atau rial memang pantas diterimakan untuk yang berhak yaitu mereka yang memang betul-betul memiliki keterampilan selain PRT .
Masyarakat perlu mewaspadai adanya jaringan gelap perekutan TKI di desa ataupun di kota. Di sini peran aktivis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sangat diperlukan.
Kedua, masyarakat lebih memanusiakan PRT di dalam negeri dengan memberi gaji yang lebih pantas dan hak sebagai pekerja seperti hari libur dan tunjangan /bantuan kesehatan.
Ketiga, ramai-ramai mewujudkan pekerja paruh waktu. Menjadi asisten (pembantu) keluarga tidak harus bermalam. Datang pagi (sesuai kesepakatan ), akan sama-sama menguntungkan, khususnya di keluarga yang tidak ada anak kecil yang harus dimomong (diasuh).
Keempat, pemerintah segera menyelesaikan UU tentang PRT yang menguntungkan dua pihak, yaitu majikan dan PRT/asisten.
Kelima, memperbanyak program pemberian keterampilan yang mendorong kemandirian perempuan baik oleh pemerintah maupun swadaya masyarakat. (24)
– Humaini As, Ketua Yayasan Kepodang /Koalisi Komunikasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KKP3A)
sumber:
http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/08/29/196883/10/Lebih-Baik-Menjadi-PRT-di-Negeri-Sendiri
Minggu, 26 Agustus 2012
Kesibukan Warga Jakarta Tinggi, PRT pun Jadi Primadona
JAKARTA--MICOM: Sosiolog Universitas Islam Negeri (UIN) Musni Umar mengatakan tingginya tingkat kesibukan di Jakarta membuat warga ibu kota semakin bergantung dengan pekerja rumah tangga (PRT) maupun pengasuh bayi. Tingkat kebutuhan pembantu di Jakarta jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kota lain.
"Dibandingkan kota lain Jakarta memang sangat tinggi kebutuhan dan ketergantungan terhadap pembantu. Ini selaras dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang juga meningkat. Semakin tinggi pendapatan per kapita, semakin ingin warga dilayani," ungkap Musni kepada Media Indonesia, Minggu (26/8).
Menurut Musni, tidak sedikit perumahan mewah di Jakarta yang mempekerjakan pembantu hingga belasan bahkan puluhan dengan gaji yang menggiurkan. Kebutuhan tersebut, imbuhnya, menimbulkan simbiosis mutualisme antara pembantu dengan majikan.
"Ini yang membuat permintaan akan pembantu tetap tinggi," jelasnya.
Sayangnya, Musni menilai tingginya ketergantungan terhadap pembantu tersebut tidak diimbangi dengan pembentukan profesionalitas kerja PRT maupun pengasuh bayi. Kebanyakan bekerja tanpa kontrak dan gaji yang jelas.
"Majikan beranggapan bisa mempekerjakan pembantu sepanjang masa, di sisi lain pembantu juga tidak punya disiplin kapan kembali jika pulang kampung. Banyak yang tidak bisa dihubungi atau tidak kembali ketika pulang kampung. Profesionalisme ini yang harus diperbaiki," tandasnya. (Vni/OL-10)
sumber:
http://www.mediaindonesia.com/read/2012/08/08/343402/38/5/Kesibukan-Warga-Jakarta-Tinggi-PRT-pun-Jadi-Primadona#.UDwwTmoKK9Q.twitter
"Dibandingkan kota lain Jakarta memang sangat tinggi kebutuhan dan ketergantungan terhadap pembantu. Ini selaras dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang juga meningkat. Semakin tinggi pendapatan per kapita, semakin ingin warga dilayani," ungkap Musni kepada Media Indonesia, Minggu (26/8).
Menurut Musni, tidak sedikit perumahan mewah di Jakarta yang mempekerjakan pembantu hingga belasan bahkan puluhan dengan gaji yang menggiurkan. Kebutuhan tersebut, imbuhnya, menimbulkan simbiosis mutualisme antara pembantu dengan majikan.
"Ini yang membuat permintaan akan pembantu tetap tinggi," jelasnya.
Sayangnya, Musni menilai tingginya ketergantungan terhadap pembantu tersebut tidak diimbangi dengan pembentukan profesionalitas kerja PRT maupun pengasuh bayi. Kebanyakan bekerja tanpa kontrak dan gaji yang jelas.
"Majikan beranggapan bisa mempekerjakan pembantu sepanjang masa, di sisi lain pembantu juga tidak punya disiplin kapan kembali jika pulang kampung. Banyak yang tidak bisa dihubungi atau tidak kembali ketika pulang kampung. Profesionalisme ini yang harus diperbaiki," tandasnya. (Vni/OL-10)
sumber:
http://www.mediaindonesia.com/read/2012/08/08/343402/38/5/Kesibukan-Warga-Jakarta-Tinggi-PRT-pun-Jadi-Primadona#.UDwwTmoKK9Q.twitter
Senin, 13 Agustus 2012
November, PRT Asal Indonesia di Singapura Harus Digaji Lebih
REPUBLIKA.CO.ID, SINGAPURA -- Pada akhir tahun nanti, warga Singapura yang ingin mempekerjakan pembantu asal Indonesia.
Mereka yang ingin menggunakan tenaga TKI, mulai November harus menandatangani kontrak dengan klausul yang berbunyi PRT asal Indonesia harus dibayar paling sedikit 450 dolar Singapura (Rp3,43 jutaan).
Klausul lain dalam kontrak juga menyatakan jika ia bekerja sepekan penuh bahkan di hari liburnya tiap bulan, maka ia harus mendapat upah tambahan. Gaji tambahan yang harus dibayarkan yakni 70 dolar Singapura (Rp500 ribuan) untuk per hari libur yang digunakan bekerja.
Kedua klausul itu dipastikan muncul dalam kontrak yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Namun seberapa jauh kontrak itu memastikan tenaga kerja Indonesia mendapat kompensasi adil bergantung terhadap penegakan hukum keras. Sementara, menurut komentar The Strait Times, jejak rekam Kedutaan Besar Indonesia dalam persoalan ini selalu penuh lubang.
Redaktur: Ajeng Ritzki Pitakasari
Sumber: Strait Times
sumber:http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/08/13/m8ogkj-november-prt-asal-indonesia-di-singapura-harus-digaji-lebih
Mereka yang ingin menggunakan tenaga TKI, mulai November harus menandatangani kontrak dengan klausul yang berbunyi PRT asal Indonesia harus dibayar paling sedikit 450 dolar Singapura (Rp3,43 jutaan).
Klausul lain dalam kontrak juga menyatakan jika ia bekerja sepekan penuh bahkan di hari liburnya tiap bulan, maka ia harus mendapat upah tambahan. Gaji tambahan yang harus dibayarkan yakni 70 dolar Singapura (Rp500 ribuan) untuk per hari libur yang digunakan bekerja.
Kedua klausul itu dipastikan muncul dalam kontrak yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Namun seberapa jauh kontrak itu memastikan tenaga kerja Indonesia mendapat kompensasi adil bergantung terhadap penegakan hukum keras. Sementara, menurut komentar The Strait Times, jejak rekam Kedutaan Besar Indonesia dalam persoalan ini selalu penuh lubang.
Redaktur: Ajeng Ritzki Pitakasari
Sumber: Strait Times
sumber:http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/08/13/m8ogkj-november-prt-asal-indonesia-di-singapura-harus-digaji-lebih
Langganan:
Postingan (Atom)