Rumpun Tjoet Njak Dien

Jumat, 29 Juli 2011

Di Sulsel, Gaji PRT Bakal Disesuaikan dengan UMR

Jumat, 29 Juli 2011 14:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR - Majikan yang melakukan perbuatan sewenang-wenang terhadap pekerja rumah tangga (PRT) di Sulawesi Selatan, terancam mendapat sanksi denda dan tuntutan pidana.

Anggota DPRD Sulsel Adnan Purichta Ichsan di Makassar, Jumat, mengatakan, regulasi itu tetuang dalam Rancangan Peraturan Daerah PRT yang saat ini sementara digodok legislatif setempat.
"Komisi E sementara mendorong pembahasan ranperda itu. Kalau nanti sudah diberlakukan, diharapkan tidak ada lagi cerita kesewenang-wenangan terhadap pembantu di Sulsel," katanya.
Dia menjelaskan, ranperda juga akan mengatur hari libur PRT. Dalam satu minggu, para PRT berhak mendapat satu hari libur kerja.

Sementara jam kerja tidak akan diatur sebab dalam kenyataannya, PRT efektif bekerja saat majikannya berada di rumah. PRT juga berhak mendapat gaji minimal sesuai ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulsel sebesar Rp 1.000.080 per bulan. "Mereka kan bekerja 12 sampai 18 jam. Tapi biasanya kalau majikannya berangkat bekerja, pekerjaan mereka juga sudah selesai. Nanti dilanjutkan setelah majikan pulang. Karena itu kami tak mengusulkan regulasu jam kerja," katanya.

Terkait dengan itu, tambah Adnan, pihak Komisi DPRD Sulsel akan memberdayakan satu lembaga penyalur PRT di Jalan Sembilan Makassar. Lembaga tersebut didorong meningkatkan keterampilan pekerja yang akan disalurkan.

"Selama ini yang dilembagakan hanya tenaga baby sitter. Kami berdayakan lembaga itu agar memberikan keterampilan pada PRT. Ada kontraknya, mereka memberi gaji minimal sesuai UMP," ujarnya.
Redaktur: Siwi Tri Puji B
Sumber: Antara
http://www.republika.co.id/berita/regional/nusantara/11/07/29/lp33cb-di-sulsel-gaji-prt-bakal-disesuaikan-dengan-umr

Jumat, 15 Juli 2011

Perwal Kota Yogyakarta No 48 thn 2011 ttg PRT

Minggu, 26 Juni 2011

Aksi Solidaritas Rakyat untuk Buruh Migran Indonesia

sumber : http://www.rakyatpekerja.org/2011/06/aksi-solidaritas-rakyat-untuk-buruh.html#.Tgf81VSBKDs.facebook

Puluhan massa dari Solidaritas Rakyat untuk Buruh Yogyakarta, mengadakan aksi solidaritas terhadap Buruh Migran yang mengalami penyiksaan di luar negeri. Solidaritas Rakyat untuk Buruh ini terdiri dari berbagai elemen gerakan di Yogyakarta yang didominasi oleh kaum perempuan. Organisasi yang bergabung antara lain, Komite Penyelamat Organisasi Perhimpunan Rakyat Pekerja (KPO - PRP), Kolektif Perempuan Pekerja (KPP), Simpul Taruni Rakyat (STARA), Lingkar Permata, Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Wilayah Yogyakarta, Resista, Rumpun Cut Nyak Dien (RTND), dll.

Aksi ini berlangsung sejak pukul 09.00 dimulai didepan Kantor Gubernur Propinsi DI. Yogyakarta. Selanjutnya massa longmarch menuju Gedung Agung atau Istana Kepresidenan Yogyakarta. Disepanjang jalan, massa dari Solidaritas Rakyat untuk Buruh tersebut, menampilkan aksi teatrikal dengan adegan penyiksaan dan pemancungan yang dilakukan oleh SBY (Presiden RI), Muhaimin Iskandar (Menakertrans), Marti Natalegawa (Menlu) dan Jumhur Hidayat (Keala BNP2TKI). Menurut Koordinator Aksi, Maria Ulfa, keempat orang inilah yang bertanggung jawab atas kematian Ruyati dan nasib Buruh Migran Indonesia lainnya. Merekalah yang sesungguhnya memancung dan menyiksa Kaum Buruh, khusunya Buruh migran Indonesia.

Suharsih, Humas Solidaritas Rakyat untuk Buruh, yang juga sekaligus sekretaris KPO - PRP Yogyakarta, menjelaskan bahwa tema utama yang diusung dalam aksi solidarita ini adalah, "Rezim SBY - Boediono Anti Kaum Buruh, Gagal Melindungi Buruh Migran Indonesia". Adapun tuntutan yang diajukan oleh Solidaritas Rakyat Buruh, Yogyakarta, antara lain : Hentikan pengiriman PRT keluar negeri, sediakan lapangan kerja dan upah yang layak, jaminan perlindungan terhadap Buruh Migran Indonesia, Bubarkan BNP2TKI dan PJTKI, serta seruan untuk Buruh Migran Indonesia diluar negeri agar membangun serikat dan organisasi sehingga mampu melakukan advokasi dan membangun persatuan serta solidaritas sesama buruh migran.

Buruh Demo untuk Perlindungan TKI

26 Juni 2011

YOGYAKARTA - Solidaritas Rakyat untuk Buruh, Jumat (24/6), menggelar demonstrasi. Mereka menuding pemerintah gagal melindungi warganya yang berada di luar negeri.

Hal itu berkait dengan kecaman terhadap ketidaktegasan pemerintah atas kasus hukuman pancung yang dialami Ruyati di Arab Saudi, baru-baru ini.

Demonstran melintasi Jalan Malioboro, berhenti sejenak di DPRD, kemudian menuju kompleks kantor gubernur. Sepanjang jalan mereka meneriakkan yel-yel kritik terhadap pemerintah. Begitu pula sejumlah spanduk dan poster dibentangkan. ’’Hukuman pancung yang menimpa Ruyati menjadi bukti kegagalan pemerintahan SBY-Boediono. Mereka tak mampu melindungi warga negaranya yang susah payah mencari nafkah di negeri orang,’’ tandas koordinator aksi, Ulfa Mariya.

Menurut dia, masih banyak kasus-kasus buruh migran yang tidak tertangani. ’’Pemerintah terus-menerus mengekspor TKI, tapi tidak dibarengi dengan perlindungan. Kebijakan neokapitalisme dan neoliberalisme telah membawa pemerintah mengorbankan rakyatnya,’’ tegasnya.

Sapi Perah

Di sela-sela aksi di depan Gedung Agung, demonstran menampilkan teatrikal yang menggambarkan kekejaman neokapitalisme. Buruh hanya menjadi sapi perah yang tak pernah terurus kesejahteraannya. Digambarkan pula hukuman pancung bagi buruh Indonesia yang berada di Arab Saudi.

Pada akhir aksi, Ulfa meminta pemerintah menghentikan ekspor PRT ke seluruh dunia, sedangkan TKI lain perlu perlindungan negara. Bagi pejabat yang tak mampu melindungi warga negaranya, demonstran mendesak untuk segera mundur. (D19-69)

Sabtu, 25 Juni 2011

Mahasiswa dan LSM Gelar Aksi Peduli TKI

Aksi keprihatinan untuk Ruyati, TKI yang dihukum pancung di Arab Saudi terus berlanjut, sejumlah eleman aktivis HAM dan mahasiswa di Yogyakarta, berdemo menuntut pemerintah bertanggung jawab.

sumber: http://tv.liputan6.com/main/read/6/1058289/0/mahasiswa_dan_lsm_gelar_aksi_peduli_tki_

Jumat, 24 Juni 2011

Kasus Ruyati Bukti Pemerintah Gagal Beri Perlindungan

Laporan Wartawan Tribun Jogja / Sigit Widya

TRIBUNJATENG.COM YOGYA – Gelombang aksi mengecam lemahnya tindakan pemerintahan SBY – Boediono semakin besar. Kali ini giliran Solidaritas Rakyat Untuk Buruh yang menggelar unjuk rasa. Aksi dilakukan di depan Kantor Gubernur DIY, Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (24/6/2011) siang.

Koordinator aksi, Ulva Mariya, berujar, kasus Ruyati merupakan bukti gagalnya pemerintahan SBY – Boediono dalam melindungi pekerja kelas bawah. “SBY – Boediono telah gagal memberikan perlindungan kepada para buruh,” tegasnya.

Dalam aksi tersebut, massa Solidaritas Rakyat Untuk Buruh menilai SBY – Boediono tunduk kepada sistem neoliberalisme. Rakyat harus berjuang sendiri untuk mencari hak-hak sebagai warga Negara.

“Membangun pemerintahan berbasis rakyat hanya dapat diwujudkan melalui persatuan rakyat. Pemerintah sudah menutup mata terhadap kaum jelata,” ujar Ulva.

Massa Solidaritas Rakyat Untuk Buruh menuntut pemerintah menghentikan ekspor tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Hal tersebut harus dilakukan selama pemerintah belum bisa menjamin perlindungan terhadap buruh migrant.

“Pemerintah juga wajib memberikan pendidikan serta akses ekonomi. Bubarkan saja PJTKI dan BNP2TKI,” seru massa.

Tuntutan agar menteri luar negeri dan menteri tenaga kerja mundur dari jabatan juga digaungkan. Kasus Ruyati mengungkap kebobrokan pemerintah, termasuk kinerja kedua menteri tersebut.

“Kedua menteri tersebut berandil besar serta bertanggung jawab atas kasus yang menimpa para TKI,” kata Ulva.

Dalam menggelar aksi, massa Solidaritas Rakyat Untuk Buruh menggelar teatrikal penyiksaan yang dialami para TKI di luar negeri.

Editor : budi_pras

sumber: http://jateng.tribunnews.com/2011/06/24/kasus-ruyati-bukti-pemerintah-gagal-beri-perlindungan

Solidaritas Buruh Tuntut Pemerintah Lindungi TKI

YOGYA (KRjogja.com) - Puluhan massa yang mengatasnamakan Solidaritas Rakyat Untuk Buruh, melakukan aksi demo di depan kantor Gubernur DIY, Komplek Kepatihan Yogyakarta, Jumat (24/6). Pengunjukrasa menuding pemerintahan yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono telah gagal dalam memberikan perlindungan pada kaum buruh.

Koordinator aksi, Ulva Mariya mengungkapkan, kasus yang menimpa buruh migran Indonesia, Ruyati yang harus menerima hukuman pancung di Arab Saudi, membuktikan ketidakpedulian rezim SBY - Boediono dalam melindungi buruh. Termasuk juga kasus yang menimpa Darsem serta kasus lain yang mungkin belum terungkap.

"Pemerintah kita telah terbukti gagal dalam melindungi buruh khususnya yang berada di luar negeri. Kegagalan ini disebabkan ketertundukan pemerintah dan seluruh elit politik termasuk DPR pada kebijakan neoliberalisme atas perintah modal internasional," katanya.

Menurutnya, terbebasnya rakyat dari penindasan hanya dapat terjadi dengan persatuan rakyat dalam membangun alat perjuangan politiknya untuk membangun pemerintahan rakyat, pemerintahan yang berdiri di atas keringat dan upaya sendiri.

"Oleh karena itu, kami menuntut kepada pemerintah untuk menghentikan ekspor Pembantu Rumah Tangga, berikan perlindungan terhadap buruh migran, berikan pendidikan serta akses ekonomi serta bubarkan PJTKI maupun BNP2TKI," tegasnya.

Dalam aksi tersebut, massa aksi juga menuntut mundur menteri luar negeri maupun menteri tenaga kerja yang dianggap memiliki andil dan tanggung jawab dalam kasus yang menimpa TKI. Massa juga menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan penyiksaan terhadap TKI di luar negeri. (Ran)

sumber: http://www.krjogja.com/news/detail/89293/Solidaritas.Buruh.Tuntut.Pemerintah.Lindungi.TKI.html

Profil RTND

Rumpun Tjoet Njak Dien didirikan pada tanggal 19 April 1995 sebagai kelanjutan dari Forum Diskusi Perempuan Yogyakarta, yang didirikan pada tahun 1989.

Pembentukan Rumpun Tjoet Njak Dien (RTND) didasarkan pada solidaritas, kepedulian, dan niat baik dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh pekerja rumah tangga. Pekerja rumah tangga - yang mayoritas adalah perempuan - juga perempuan miskin yang menderita manifestasi ketidakadilan gender.

Secara struktural dan kultural, kemiskinan terkait dengan patriarki dan feodalisme adalah faktor utama yang menyebabkan masalah kekerasan multi dimensi yang dihadapi oleh pekerja rumah tangga. Persoalan mereka tidak terutama berkaitan dengan tempat asal mereka, keluarga dan lingkungan mereka, tetapi juga masalah yang berkaitan dengan wilayah kerjanya seperti hubungan mereka dengan majikan mereka dan lingkungan sosialnya.

Sampai hari ini keberadaan PRT tidak diakui sebagai pekerja dan oleh karena itu kebijakan tersebut tidak mengakomodasi keberadaan mereka. Hal ini sangat ironis karena kontribusi luas ekonomi mereka telah menguntungkan jutaan keluarga. Kontribusi ekonomi mereka adalah nyata dan penting untuk kegiatan setiap hari kehidupan keluarga, terutama keluarga dengan pasangan yang bekerja di sektor publik. Dalam hal ini, pekerjaan domestik yang didelegasikan kepada pekerja rumah tangga.

Ada permintaan yang tinggi pada pekerja rumah tangga, bagaimanapun, pengakuan dan apresiasi terhadap kontribusi mereka sebagai pekerja sangat rendah. Pada kenyataannya, pekerja rumah tangga adalah salah satu segmen banyak pekerja perempuan dan pekerja anak yang sering menderita dari terang ke kekerasan berat. Banyak jenis kekerasan terjadi kepada mereka, seperti ekonomi, fisik, psikologis, dan seksual. Berdasarkan data kami diambil dari lapangan, masalah yang dihadapi oleh pekerja rumah tangga adalah:
• beban kerja-berat, tidak ada deskripsi kerja yang jelas dan tepat
• Jam kerja yang panjang
• upah rendah, terkadang upah tidak menaikkan dan dalam beberapa kasus pernah dibayar
• posisi pekerja rumah tangga adalah sub-ordinat untuk majikan mereka. Kehidupan mereka tergantung pada majikan (sangat subyektif)
• Tidak ada pengakuan atas profesi pekerja rumah tangga. Tidak ada perlindungan hukum
• Tidak ada kebebasan berekspresi, berorganisasi, sosialisasi, dan komunikasi
• Tidak ada kesempatan bagi self-actualization/development
• Eksploitasi oleh agen pekerja rumah tangga - korban perdagangan manusia
• Kurang atau tidak memiliki akses untuk pendidikan dan informasi untuk kemajuan dan memperkuat diri

Banyak kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga yang terjadi di Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, dan kota besar lainnya - namun - masyarakat negara dan lebih luas tidak menunjukkan reaksi perhatian pada kebutuhan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Dapat dikatakan bahwa PRT rentan terhadap kekerasan dan penindasan.

Berdasarkan alasan di atas, Rumpun Tjoet Njak Dien semua pemangku kepentingan untuk memberdayakan pekerja rumah tangga untuk mencapai perlindungan, seperti yang ditunjukkan oleh Rumpun Tjoet Njak Dien melalui program-program seperti pendidikan alternatif untuk meningkatkan kesadaran kritis serta pelatihan keterampilan bagi pekerja rumah tangga di mereka tempat asal maupun di tempat kerja mereka. Upaya lain yang diambil oleh Rumpun Tjoet Njak Dien adalah pendidikan publik dan legislasi kebijakan publik mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tenaga kerja yang terkait dengan pekerja rumah tangga lokal maupun nasional.

Sampai hari ini, pengorganisasian yang dilakukan oleh RTND dan PRT di Propinsi Yogyakarta - yang dimulai dari masyarakat pekerja rumah tangga seperti OPERATA (Organisasi Pekerja Rumah Tangga) - yang berdampak pada pembentukan Serikat PRT TUNAS MULIA pada tahun 2003, dan melakukan advokasi secara aktif hingga saat ini.

VISI
Pembentukan ketertiban umum dimana perempuan dan manusia dibebaskan dari segala bentuk ketidakadilan dan kekerasan berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Penghapusan Segala Diskriminasi terhadap Perempuan

MISI
1. Memberdayakan dan memperkuat PRT
2. Secara aktif terlibat dalam proses perubahan kebijakan yang melindungi pekerja rumah tangga
3. Penguatan kapasitas lembaga menjadi organisasi perempuan yang berisi tanggung jawab sosial dengan menerapkan manajemen yang transparan dan independen
4. Membangun jaringan dan solidaritas di tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk penguatan dan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga

Tentang SEKOLAH PEKERJA RUMAH TANGGA

STARTING POINT
Sekolah PRT adalah program utama RTND yang memiliki "pintu" untuk mengatur, kampanye, dan undang-undang untuk perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Karena masalah PRT terutama dalam akses pendidikan dimana akses ke pendidikan / informasi penting dan keterampilan adalah "gerbang" bagi pekerja rumah tangga untuk membangun posisi tawar mereka, untuk menciptakan perubahan sosial ke arah keadilan dan kesetaraan sebagai perempuan, pekerja, warga, dan manusia makhluk.

Selain itu, kebutuhan untuk membuat dan memberikan model pendidikan alternatif yang didasarkan pada keadilan gender yang dapat dikembangkan di daerah lain bagi aktivis dalam advokasi pekerja rumah tangga serta pemerintah

Oleh karena itu, model pendidikan alternatif dapat digunakan untuk membuka dan memperluas akses pendidikan bagi PRT dan calon PRT. Diharapkan bahwa dampak positif akan menyebar ke terutama dalam perbaikan kondisi pekerja rumah tangga yang mayoritas adalah perempuan

Sekolah PRT juga merupakan kebutuhan untuk membiasakan PRT atas statusnya sebagai pekerja dengan kategori yang melekat padanya. Sampai hari ini orang hanya mengenal satu kategori pekerja rumah tangga, bagaimanapun, ada tujuh kategori pekerja rumah tangga: panti jompo berbasis, sopir, memasak-laundry-cleaning, baby sitter, tukang kebun, koki, dan penjaga

LAYANAN PENGEMBANGAN
Memfasilitasi Pendidikan Alternatif untuk Pekerja Rumah Tangga dengan Perspektif Keadilan Gender

Sekolah PRT memberikan pendidikan alternatif dengan menggabungkan keterampilan dan pendidikan kritis. Dan ditambah dengan kegiatan tambahan sesuai dan dipilih oleh peserta, seperti:
- Teater / Akting
- Menulis