DPD-RI Desak RUU PRT Segera Disahkan

Medan-ORBIT : RUU (Rancangan undang-undang)untuk PRT (Pekerja Rumah Tangga) harus segera disahkan. Hal ini disebabkan oleh semakin tingginya kasus kekerasan fisik, psikis dan ekonomi yang dialami PRT. Hal ini disebutkan Anggota DPD-RI Prof Damayanti, saat mengunjungi dua PRT asal Indramayu Jawa Barat.

Kedua gadis malang Munisa(17) dan Khuraini (16) menjalani perawatan di lantai IV RSUD dr. Pirngadi Medan, Selasa (10/4).

“Kalau belum disahkan, kita tidak bisa berbuat lain. Seperti kasus kekerasan yang dialami dua PRT ini, majikan mereka hanya bisa dikenakan pasal mengenai kasus trafiking, itu juga UU nya tidak begitu kuat. RUU PRT harga mati, Kita mendesak agar DPR RI harus segera mensahkan RUU ini,”bilangnya.

Damayanti juga menyebutkan, setiap tahunnya ada sekitar 70 RUU yang menjadi pembahasan di DPR RI. Namun, pada 2011, hanya 13 RUU saja yang disahkan.

“Padahal konsep yang kita buat sudah selesai, ini yang membuat kita kecewa. Sayangnya dalam 13 RUU yang sudah disahkan itu, RUU PRT tidak termasuk yang disahkan,”ujarnya.

Bilangnya, dalam RUU PRT tersebut, berisi beberapa point diantaranya, PRT tidak boleh bekerja lebih dari 12 jam, harus ada kontrak kerja antara majikan dengan PRT, selain itu, PRT harus mengetahui haknya.

“Dengan adanya RUU ini, undang-undang pekerja bisa masuk kedalam rumah tangga, dengan begitu, PRT bisa lebih terlindungi. PRT itu mempunyai hak seperti pekerja biasa,”bebernya.

Pihaknya juga mengharapkan agar aparat penegak hukum dapat lebih sensitif dalam menyelesaikan kasus kekerasan yang dialami PRT. “Harapan kita kedepannya, agar RUU PRT ini segera disahkan karena didalamnya juga terdapat beberapa sanksi. Bukan itu saja, bahkan kebanyakan masyarakat belum memahami soal RUU PRT ini. Akibatnya kasus kekerasan yang dialami banyak yang mengambang,”ungkapnya.

Sementara, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Sumut Zahrin Piliang didampingi Ketua Pokja Pengaduan dan Fasilitas Pelayanan Muslim Harahap mengatakan pihaknya sendiri telah mengkoordinaksikan kasus tersebut dengan jajaran biro PP Pemprovsu. Selain itu, advokasi dan pendampingan akan terus dilakukan hingga kasus itu dapat diselesaikan.

“Kita dengar majikan korban telah kabur, kita harap mereka ini menjadi DPO dan pihak kepolisian segera mengusutnya. Bahkan MOU antara Pemprovsu dan Jawa Barat telah ditetapkan agar penanganannya bisa diimplementasikan. Kita juga terus bekerjasama dengan Poldasu serta Polresta Medan, selain itu kita sudah mengontak Polres Indramayu,”katanya.

Sambung Darma Yanti, pihak yayasan yang menjadi penyalur tenaga kerja juga harus bertanggungjawab. “Kita ingin mengetahui keberadaan pihak yayasan agar mereka bertanggungjawab dan dikenai sanksi. Keterangan dari kedua korban, mereka dijanjikan bekerja oleh penyalur tenaga kerja yang mengaku dari Yayasan Sari Bhakti Mandiri,” sebutnya.

Kondisi kedua korban sendiri mulai membaik. “Soal biaya, akan ditangani oleh Dinas Kesehatan Sumut. Kita juga berharap, agar di Sumut segera dibuat RSPA yaitu Rumah Sosial Perlindungan Anak untuk menampung anak-anak yang menjadi korban kekerasan dan mereka dalam perlindungan yang aman.Mereka sudah ditangani dengan baik, tapi masih perlu penanganan khusus karena ada luka atau penyakit dalam yang dialami.

Kasus yang dialami kedua korban, sambungnya, jelas mengandung unsur trafficking dan eksploitasi anak. Pelaku terancam dikenakan Undang-Undang (UU) Nomor 21/2007 tentang Tindakan Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman 15 tahun dan denda Rp500 Juta. “Pada Rabu (5/4) lalu membuat pengaduan ke KPAID Sumut dan langsung kita bawa ke RSUD dr Pirngadi Medan untuk divisum dan menjalani perawatan. Mereka dianiaya dan tidak digaji selama setahun tiga bulan oleh majikannya,”pungkasnya. Om-29

sumber:
http://www.harianorbit.com/dpd-ri-desak-ruu-prt-segera-disahkan/

Tidak Penting, Ranperda PRT Terancam Batal

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ranperda inisiatif dewan tentang Pembantu Rumah Tangga (PRT) yang tengah dibahas di DPRD Sulsel terancam gagal diwujudkan.

Perwakilan organisasi buruh sedunia untuk Indonesia menganggap masalah PRT belum penting untuk dituangkan dalam peraturan daerah (perda).

Konsultan International Labour Organization (ILO) Indonesia, Imelda Amelia mengatakan, untuk membicarakan upah PRT harus lebih berhati-hati karena hal tersebut masih menjadi agenda pembahasana nasional dan rancangan undang-undangnya belum final.

Menurutnya, di tingkat pusat saja masih terjadi diskusi panjang tentang hal ini. Yang menjadi pertimbangan bukan hanya sisi PRT semata tetapi juga mempertimbangkan kepentingan pemberi kerja bagi calon PRT.

"Untuk membuat perda tentang PRT sebenarnya itu baik, tapi harus diperhatikan betul prosesnya tidak hanya mempertimbangkan kondisi PRT tapi juga memperhitungkan kondisi lain," kata Imelda di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (10/4/2012).

"Meski saya tenaga konsultan ILO, tapi Saya tidak dalam kapasitas mendahuli pemerintah bahwa upah PRT harus sekian. Harus ada pendekatan dan instrumen-instrumen yang tepat," katanya.(*)

Penulis : Syaekhuddin
Editor : Ridwan Putra

sumber:
http://makassar.tribunnews.com/2012/04/10/tidak-penting-ranperda-prt-terancam-batal#.T4uQK6YIz2A.twitter

Loncat dari Ruko, PRT Luka Serius & Depresi

MEDAN - Seorang korban selamat dalam kebakaran di Medan, Sumatera Utara, mengalami luka serius dan trauma.

Evrin Tumanggor (sebelumnya ditulis Erin), pembantu rumah tangga (PRT) yang bekerja di ruko yang menjual barang elektronik itu, masih menjalani perawatan di RS Imelda.

Kiki, kepala perawat RS Imelda, menuturkan Evrin depresi karena kebakaran itu menewaskan tujuh anggota keluarga majikannya.

“Dia masih depresi. Begitu sadar menjerit-jerit dan kembali pingsan,” ujar Kiki, Selasa (10/4/2012).

Evrin berhasil selamat setelah melompat dari atas saat kebakaran terjadi. Tetangga korban beserta petugas pemadam langsung menolong Evrin dan membawanya ke rumah sakit.

Sementara itu, tujuh anggota keluarga majikannya ditemukan tewas terpanggang di lantai satu dan dua. Petugas pemadam kebakaran sulit menolong karena pintu ruko berlantai tiga itu berlapis dan digembok. Jendela juga terkunci dari dalam.

Sedikitnya 10 mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi. Api baru dapat dipadamkan sekira pukul 06.00 WIB atau satu jam setelah api muncul.

sumber:
http://news.okezone.com/read/2012/04/10/340/608701/loncat-dari-ruko-prt-luka-serius-depresi

DPRD Rancang Gaji PRT 1,2 Juta

Makassar, KM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulsel tengah merancang peraturan daerah yang mengatur upah PRT minimal Rp1,2 juta per bulan atau sesuai standar upah minimum provinsi.

Rancangan perda perlindungan PRT tersebut tengah dikaji. Anggota DPRD Sulsel yang juga Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perlindungan PRT, Paulus Tandiongan, mengatakan bahwa penghargaan terhadap profesi pembantu sudah diterapkan di Provinsi Yogyakarta. Mereka memberlakukan gaji PRT yang mengacu pada standar UMP.

“Raperda ini mengatur kesejahteraan pekerja rumah tangga. Gajinya akan mengacu pada UMP Sulsel sebesar Rp1,2 juta. Di Yogyakarta seperti itu, kami akan ke sana untuk mempelajari lebih dalam,” katanya Perda perlindungan PRT digagas Komisi E DPRD Sulsel awal 2011 dan sudah di studibandingkan tim inisiator (Komisi E) ke Pulau Batam, Kepulauan Riau.

Hanya, pada masa sidang II DPRD, Raperda ini tergeser oleh Raperda perubahan Perda kelembagaan daerah yang mendesak direvisi.[KM02]

sumber:
http://kabarmakassar.com/?p=5770

25 PRT Indonesia di Arab Saudi Terancam Hukuman Mati

TRIBUNNEWS.COM - Sebanyak 25 orang pembantu rumah tangga asal Indonesia di Arab Saudi, dikabarkan akan menghadapi hukuman mati dalam jangka waktu dekat, atas beberapa tuduhan melakukan kejahatan.

Demikian diberitakan surat kabar lokal Arab Saudi, Arab News. Selain memberitakan kabar mengerikan itu, mereka juga mengatakan sebanyak 22 orang pembantu rumah tangga asal Indonesia yang sebelumnya terancam hukuman mati, telah diampuni kesalahannya, dan telah dalam perjalanan pulang ke Indonesia.

"Dua puluh dua narapidana Indonesia yang terancam hukuman mati di Kerajaan telah dibebaskan dan dipulangkan kembali ke Indonesia. Sementara 25 pembantu rumah tangga masih menghadapi hukuman mati di Arab Saudi karena melakukan berbagai pelanggaran," lapor kantor berita berbahasa Inggris Arab itu, Sabtu (7/4/2012).

Dari ke 25 terhukum mati itu, enam diantaranya menghadapi hukumannya di Riyadh, sementara sisanya, akan menjalani hukumannya di provinsi-provinsi wilayah Barat Arab Saudi.

"Enam pembantu rumah tangga menghadapi hukuman mati di Riyadh, sedangkan sekitar 19 sisanya di wilayah Barat," seperti dikatakan Juru Bicara Kedutaan Besar Indonesia, Hendrar Pramutyo, dikutip dari globalnation.inquirer.net, Minggu (8/4/2012).

Jakarta menurutnya akan mengirimkan 14 anggota satuan tugas Presiden untuk Kerajaan Arab Saudi pada tanggal 7 April, untuk berbicara dengan para pejabat Saudi, guna menyelamatkan ke 25 orang tersebut.

"Kami juga telah meminta izin dari pemerintah tuan rumah untuk memungkinkan delegasi tersebut untuk mengunjungi penjara Saudi, dimana sebanyak 1.700 warga Indonesia menjalani hukuman penjara," katanya.

Namun hingga berita ini diturunkan, kebenaran informasi itu belum dapat dipastikan. (globalnation.inquirer.net/*Samuel Febrianto)

sumber:
http://www.tribunnews.com/2012/04/08/25-prt-indonesia-di-arab-saudi-terancam-hukuman-mati

ILO: Masih Ada PRT Berusia di Bawah 15 Tahun Bukti Kemiskinan

Diperkirakan sekitar 688.000 anak yang berusia 18 tahun menjadi pekerja rumah tangga wanita di Indonesia dan 25 persen di antaranya berusia di bawah 15 tahun.

Hal tersebut dikatakan Koordinator Program International Labour Organization (ILO) Untuk pekerja Migran, Muhammad Nour dalam diskusi interaktif dengan tema "Problematika dan Solusi tentang Pekerja Rumah Tangga dan Pekerja Rumah Tangga Anak di Sumatera Utara" yang digelar di Medan, Rabu.

Dia mengatakan, masih adanya anak berusia di bawah 15 tahun menjadi pekerja di rumah tangga, membuktikan masih banyaknya terdapat kemiskinan di negeri ini.

"Angka kemiskinan masih banyak terdapat di Indonesia, hal ini perlu mendapat perhatian serius bagi Pemerintah untuk menanggulanginya," kata Nour.

Menurut dia, wanita berusia di bawah 15 tahun itu masih tergolong kecil dan tidak pantas bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

Seharusnya, seorang wanita dalam usia yang masih tergolong muda itu adalah masa-masa mereka perlu mendapat pembinaan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya serta menimba ilmu di sekolah.

Namun, kenyataannya wanita kecil itu, justru bekerja di rumah orang lain menjadi pembantu rumah tangga. "Kapan lagi waktunya wanita muda itu mengecap pendidikan seperti yang dirasakan teman-teman seusianya. Kehidupan seperti ini benar-benar menyedihkan dan memprihatinkan di era globalisasi ini," katanya.

Selanjutnya, dia menjelaskan, meskipun wanita yang jadi pembantu rumah tangga itu diberikan kesempatan untuk bersekolah. Namun kegiatan sekolah yang dilakukannya tidak tenang dan konsentrasi antara menimba ilmu dan bekerja.

"Cara belajar di sekolah juga tidak bisa fokus dan masih terbayang pekerjaan yang akan mereka lakukan di rumah majikan. Inilah kendala yang dihadapi pekerja rumah tangga anak yang sambil bersekolah," ujarnya.

Namun begitulah kenyataaan yang sering mereka hadapi karena wanita kecil itu terpaksa menjadi pembantu rumah tangga akibat kemiskinan.

"Permasalahan kemiskinan dan pekerja rumah tangga anak yang seperti ini, saya rasa bukan hanya terjadi di Sumatera Utara, melainkan juga daerah-daerah lainnya di Indonesia," kata Nour.

Tanjung Balai

Sementara itu, pengamat pekerja Migran di Sumatera Utara Edi Sunarwan mengatakan, pekerja rumah tangga anak yang masih berusia kecil di bawah 15 tahun masih terdapat di Kota Tanjung Balai,Sumatera Utara.

Fenomena kehidupan yang memprihatinkan seperti ini, menurut dia, tidak asing lagi dialami sejumlah wanita kecil di kota "kerang" itu.

Hal ini sudah berlangsung cukup lama, bahkan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara sudah sering mengadakan penelitian di Tanjung Balai mengenai kehidupan pekerja rumah tangga anak.

Dia mengatakan, dalam survei yang dilakukan perguruan tinggi negeri tertua di Sumatera itu, membuktikan bahwa Kota Tanjung Balai banyak terdapat pekerja rumah tangga yang masih anak-anak dan tergolong dibawah umur.

"Hal-hal yang seperti ini perlu mendapat kajian yang serius dari Pemerintah Kota Tanjung Balai karena masih banyak anak-anak yang jadi pekerja rumah tangga," kata Sunarwan.

Menurut hasil studi yang diperoleh ILO pada 2004 disebutkan, diperkirakan terdapat 2.593.399 pekerja rumah tangga di Indonesia dan sekitar 1,4 milion juta di antaranya adalah pekerja rumah tangga yang bekerja di Pulau Jawa.

Mayoritas pekerja rumah tangga adalah perempuan dengan tingkat pendidikan yang rendah.Mereka umumnya datang dari keluarga miskin di masyarakat pedesaan.

Selain pekerja rumah tangga dewasa, salah satu bentuk umum dari pekerja anak yang ditemukan di Indonesia adalah pekerja rumah tangga anak.

sumber:
http://www.indonesiango.org/en/ngo-activities/poverty/2946-ilo-masih-ada-prt-berusia-di-bawah-15-tahun-bukti-kemiskinan

PRT Dalam Revisi UU No. 39 Tahun 2004

Perkumpulan Panca Karsa bekerja sama dengan Yayasan Tifa dan Jala – PRT Jakarta menggelar Workshop Sosialisasi dan Konsultasi Publik Perlindungan Hak-hak Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam Revisi Undang-undang No. 39 Tahun 2004 (29/3/2012).

Acara tersebut dilaksanakan di Aula Pertemuan Lesehan Bumi Gora Mataram dan diikuti oleh 50 orang peserta yang terdiri Kepala SKPD Provinsi dan Kabupaten, Kepala Puskesmas, Camat, Kepala Desa, mantan buruh migrant, LSM dan lain-lain.

Pada acara tersebut juga diberikan kesempatan kepada dua orang mantan Tenaga Kerja Wanita (TKW) untuk menceritakan kisah terkait kekerasan yang mereka alami selama menjadi TKW.

Baiq Halwati (45), Direktur Perkumpulan Panca Karsa mengungkapkan Undang-undang No. 39 tahun 2004 tidak mampu melindungi hak-hak buruh migran secara nyata, karena undang-undang tersebut lebih banyak berbicara mengenai penempatan, bukan perlindungan.

Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang PPTKILN ini juga tidak memberikan perlindungan khusus bagi TKW yang bekerja pada sektor rumah tangga. Oleh karena itu perlu adanya banyak revisi terhadap UU No. 39 tahun 2004 ini.

“Kegiatan ini bertujuan untuk membangun dukungan publik terhadap proses advokasi hak-hak PRT dalam revisi UU No. 39 tahun 2004 serta mendorong partisipasi PRT migran dalam proses advokasi hak-hak PRT dalam revisi UU No. 39 tahun 2004”, ujarnya.

Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta kerja advokasi yang sistematis dan berkelanjutan sehingga terpenuhinya hak-hak PRT migran dalam revisi UU No. 39 tahun 2004

sumber:
http://buruhmigran.or.id/2012/03/31/ppk-pancakarsa-tki-lombok-prt-dalam-revisi-uu-no-39-tahun-2004/