Rumpun Tjoet Njak Dien

Senin, 13 Desember 2010

Pergub DIY, Pelopor Aturan Pembantu Rumah Tangga

Politikindonesia - Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tentang Pekerja Rumah Tangga mendapat apresiasi positif. Aturan tersebut diharapkan dapat memotivasi provinsi lain dan pemerintah pusat agar menaruh perhatian terhadap hak pekerja rumah tangga. Pergub tentang pembantu rumah tangga itu, baru satu-satunya di Indonesia.

Koordinator Divisi Advokasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tjoet Njak Dien Yogyakarta Buyung Ridwan Tanjung, mengatakan Pergub Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga merupakan terobosan hukum yang dilakukan provinsi DIY.

Baca selengkapnya »

Pergub DIY Nomor 31 Memotivasi Provinsi Lain

Senin, 13 Desember 2010 06:56 WIB
Yogyakarta (ANTARA News) - Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga, dinilai memberi terobosan hukum yang dapat memotivasi provinsi lain dan pemerintah pusat agar menaruh perhatian terhadap hak pekerja rumah tangga.

"Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 31 Tahun 2010 merupakan terobosan hukum yang dilakukan pemerintah provinsi ini, karena pergub tentang itu, merupakan satu-satunya di Indonesia," kata Koordinator Divisi Advokasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tjoet Njak Dien Yogyakarta Buyung Ridwan Tanjung, di Yogyakarta, Minggu.

Baca selengkapnya »

Minggu, 12 Desember 2010

Pernyataan Sikap Rumpun Tjoet Njak Dien (RTND) terhadap Peraturan Gubernur No. 31 Tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga

Pers Release
Pernyataan Sikap Rumpun Tjoet Njak Dien (RTND) terhadap Peraturan Gubernur No. 31 Tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga

Menimbang bahwa telah ditandatangani dan ditetapkannya Rancangan Peraturan Gubernur sebagai Peraturan Gubernur (PERGUB) dengan Nomer 31 tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga sejak 1 Oktober 2010, maka kami Rumpun Tjoet Njak Dien (RTND) sebuah lembaga non-pemerintah yang melakukan advokasi terhadap hak-hak Pekerja Rumah Tangga (PRT) memberikan tanggapan terhadap PERGUB PRT sebagai berikut:

Baca selengkapnya »

Jumat, 10 Desember 2010

PERGUB DIY NO 31 TAHUN 2010 ttg Pekerja Rumah Tangga

Baca selengkapnya »

PERGUB DIY NO 31 TAHUN 2010 ttg Pekerja Rumah Tangga

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 31 TAHUN 2010
TENTANG
PEKERJA RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa bekerja bagi seseorang tidak hanya mempunyai makna ekonomis sebagai usaha untuk memperoleh kehidupan yang layak, namun juga memiliki makna psikologis untuk mendapatkan peran, pengakuan dan pemaknaan hidup, disamping perwujudan dari keberadaan dan nilai pribadi dalam kehidupan bermasyarakat sekaligus bermakna pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Baca selengkapnya »

Selasa, 07 Desember 2010

Melalui Pergub, Gubernur Berharap Dapat Lindungi PRT Dari Eksploitasi

Yogyakarta - gugustugastraficking.org – Harapan masyarakat khususnya para Pekerja Rumah Tangga di DIY tentang adanya sebuah aturan untuk perlindungan Pekerja Rumah Tangga dijawab hari ini dengan disosialisasikannya Peraturan Gubernur No.31 Tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga. Pergub ini merupakan wujud keseriusan Gubernur DIY untuk memfasilitasi perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga sebagai salah satu pihak yang rentan terhadap eksploitasi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Achiel Suyanto, SH. MM sebagai Ketua Tim Penyusun Pergub PRT Provinsi DIY kepada peserta Sosialisasi Pergub No.31 Tahun 2010 yang mengundang perwakilan lima kabupaten/Kota di DIY, instansi terkait dan media massa, di Pracimosono Kompleks Kepatihan Yogyakarta (6/12)

Baca selengkapnya »

Pentas Teater "PRT melek HAM"

Baca selengkapnya »

Profil RTND

Rumpun Tjoet Njak Dien didirikan pada tanggal 19 April 1995 sebagai kelanjutan dari Forum Diskusi Perempuan Yogyakarta, yang didirikan pada tahun 1989.

Pembentukan Rumpun Tjoet Njak Dien (RTND) didasarkan pada solidaritas, kepedulian, dan niat baik dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh pekerja rumah tangga. Pekerja rumah tangga - yang mayoritas adalah perempuan - juga perempuan miskin yang menderita manifestasi ketidakadilan gender.

Secara struktural dan kultural, kemiskinan terkait dengan patriarki dan feodalisme adalah faktor utama yang menyebabkan masalah kekerasan multi dimensi yang dihadapi oleh pekerja rumah tangga. Persoalan mereka tidak terutama berkaitan dengan tempat asal mereka, keluarga dan lingkungan mereka, tetapi juga masalah yang berkaitan dengan wilayah kerjanya seperti hubungan mereka dengan majikan mereka dan lingkungan sosialnya.

Sampai hari ini keberadaan PRT tidak diakui sebagai pekerja dan oleh karena itu kebijakan tersebut tidak mengakomodasi keberadaan mereka. Hal ini sangat ironis karena kontribusi luas ekonomi mereka telah menguntungkan jutaan keluarga. Kontribusi ekonomi mereka adalah nyata dan penting untuk kegiatan setiap hari kehidupan keluarga, terutama keluarga dengan pasangan yang bekerja di sektor publik. Dalam hal ini, pekerjaan domestik yang didelegasikan kepada pekerja rumah tangga.

Ada permintaan yang tinggi pada pekerja rumah tangga, bagaimanapun, pengakuan dan apresiasi terhadap kontribusi mereka sebagai pekerja sangat rendah. Pada kenyataannya, pekerja rumah tangga adalah salah satu segmen banyak pekerja perempuan dan pekerja anak yang sering menderita dari terang ke kekerasan berat. Banyak jenis kekerasan terjadi kepada mereka, seperti ekonomi, fisik, psikologis, dan seksual. Berdasarkan data kami diambil dari lapangan, masalah yang dihadapi oleh pekerja rumah tangga adalah:
• beban kerja-berat, tidak ada deskripsi kerja yang jelas dan tepat
• Jam kerja yang panjang
• upah rendah, terkadang upah tidak menaikkan dan dalam beberapa kasus pernah dibayar
• posisi pekerja rumah tangga adalah sub-ordinat untuk majikan mereka. Kehidupan mereka tergantung pada majikan (sangat subyektif)
• Tidak ada pengakuan atas profesi pekerja rumah tangga. Tidak ada perlindungan hukum
• Tidak ada kebebasan berekspresi, berorganisasi, sosialisasi, dan komunikasi
• Tidak ada kesempatan bagi self-actualization/development
• Eksploitasi oleh agen pekerja rumah tangga - korban perdagangan manusia
• Kurang atau tidak memiliki akses untuk pendidikan dan informasi untuk kemajuan dan memperkuat diri

Banyak kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga yang terjadi di Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, dan kota besar lainnya - namun - masyarakat negara dan lebih luas tidak menunjukkan reaksi perhatian pada kebutuhan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Dapat dikatakan bahwa PRT rentan terhadap kekerasan dan penindasan.

Berdasarkan alasan di atas, Rumpun Tjoet Njak Dien semua pemangku kepentingan untuk memberdayakan pekerja rumah tangga untuk mencapai perlindungan, seperti yang ditunjukkan oleh Rumpun Tjoet Njak Dien melalui program-program seperti pendidikan alternatif untuk meningkatkan kesadaran kritis serta pelatihan keterampilan bagi pekerja rumah tangga di mereka tempat asal maupun di tempat kerja mereka. Upaya lain yang diambil oleh Rumpun Tjoet Njak Dien adalah pendidikan publik dan legislasi kebijakan publik mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tenaga kerja yang terkait dengan pekerja rumah tangga lokal maupun nasional.

Sampai hari ini, pengorganisasian yang dilakukan oleh RTND dan PRT di Propinsi Yogyakarta - yang dimulai dari masyarakat pekerja rumah tangga seperti OPERATA (Organisasi Pekerja Rumah Tangga) - yang berdampak pada pembentukan Serikat PRT TUNAS MULIA pada tahun 2003, dan melakukan advokasi secara aktif hingga saat ini.

VISI
Pembentukan ketertiban umum dimana perempuan dan manusia dibebaskan dari segala bentuk ketidakadilan dan kekerasan berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Penghapusan Segala Diskriminasi terhadap Perempuan

MISI
1. Memberdayakan dan memperkuat PRT
2. Secara aktif terlibat dalam proses perubahan kebijakan yang melindungi pekerja rumah tangga
3. Penguatan kapasitas lembaga menjadi organisasi perempuan yang berisi tanggung jawab sosial dengan menerapkan manajemen yang transparan dan independen
4. Membangun jaringan dan solidaritas di tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk penguatan dan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga

Tentang SEKOLAH PEKERJA RUMAH TANGGA

STARTING POINT
Sekolah PRT adalah program utama RTND yang memiliki "pintu" untuk mengatur, kampanye, dan undang-undang untuk perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Karena masalah PRT terutama dalam akses pendidikan dimana akses ke pendidikan / informasi penting dan keterampilan adalah "gerbang" bagi pekerja rumah tangga untuk membangun posisi tawar mereka, untuk menciptakan perubahan sosial ke arah keadilan dan kesetaraan sebagai perempuan, pekerja, warga, dan manusia makhluk.

Selain itu, kebutuhan untuk membuat dan memberikan model pendidikan alternatif yang didasarkan pada keadilan gender yang dapat dikembangkan di daerah lain bagi aktivis dalam advokasi pekerja rumah tangga serta pemerintah

Oleh karena itu, model pendidikan alternatif dapat digunakan untuk membuka dan memperluas akses pendidikan bagi PRT dan calon PRT. Diharapkan bahwa dampak positif akan menyebar ke terutama dalam perbaikan kondisi pekerja rumah tangga yang mayoritas adalah perempuan

Sekolah PRT juga merupakan kebutuhan untuk membiasakan PRT atas statusnya sebagai pekerja dengan kategori yang melekat padanya. Sampai hari ini orang hanya mengenal satu kategori pekerja rumah tangga, bagaimanapun, ada tujuh kategori pekerja rumah tangga: panti jompo berbasis, sopir, memasak-laundry-cleaning, baby sitter, tukang kebun, koki, dan penjaga

LAYANAN PENGEMBANGAN
Memfasilitasi Pendidikan Alternatif untuk Pekerja Rumah Tangga dengan Perspektif Keadilan Gender

Sekolah PRT memberikan pendidikan alternatif dengan menggabungkan keterampilan dan pendidikan kritis. Dan ditambah dengan kegiatan tambahan sesuai dan dipilih oleh peserta, seperti:
- Teater / Akting
- Menulis